Postingan di akun resmi Instagram PB Himasi yang menantang dialog terbuka.

Wow! PB Himasi dan HMI Menantang Dialog Terbuka Terkait Polemik Musda KNPI Kota Sukabumi

KOTA SUKABUMI
Spread the love

Lingkarpena.id, Sukabumi – Kisruh Musyawarah Daerah (Musda) XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi yang tak kunjung usai membuat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi menantang debat terbuka kepada siapapun baik organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau pihak perorangan.

Hal tersebut dikatakan Sekjend PB Himasi Danial Fadhillah kepada lingkarpena.id saat ditemui di salah satu kedai kopi di Kota Sukabumi. Danial menyatakan Musda yang tidak menemukan hasil keputusan setelah mengalami dua kali gagal melaksanakan sidang akibat ricuh, saat ini berkembang menjadi perang opini di media sosial (medsos).

Baca juga:   PB Himasi: Musda KNPI Bukan Deadlock

“Kami merasa lelah dengan permasalahan Musda KNPI Kota Sukabumi ini, ingin cepat selesai. Karena dengan tidak beresnya permasalahan Musda, menghambat agenda kegiatan yang lain. Ini bukan di Himasi saja teman-teman di organisasi lain juga mengalami yang sama, merasa terhambat dengan tidak beresnya Musda ini,” ujar Danial, Senin (14/06/2021).

Untuk itu PB Himasi dan HMI menantang dialog terbuka tentang polemik Musda KNPI Kota Sukabumi dengan tujuan agar cepat selesai permasalahan ini. Danial berpendapat bahwa jika berdialog dilaksanakan di dalam sidang Musda akan banyak interupsi dan dialog akan menjadi kisruh dihujani dengan interupsi, berbeda dengan dialog face to face dengan disiarkan langsung live dengan ada moderator, akan lebih berasa dialognya.

Baca juga:   Musda XV KNPI Kota Sukabumi Kembali Ditunda, Massa Kedua Pendukung Chaos

Ketika disinggung akan tanggungjawab Wali Kota Achmad Fachmi seperti postingan yang banyak tersebar di medsos yang diduga dibuat kubu sebelah, Danial mempertanyakan bentuk tanggungjawabnya seperti apa yang diinginkan kubu sebelah kepada Wali Kota.

“Kalo misal arahnya Wali Kota harus memutuskan calon ketua, tidak ada kewenangan kesitu untuk Wali Kota memutuskan saiapa calon ketua, akan tetapi kalo sekedar minta difasilitasi dipertemukan dua kubu ini untuk dialog, itu memang harus dilakukan karena Wali Kota sebagai ‘bapak kita semua’ dan tidak seharusnya Wali Kota diam,” ujar Danial.

 

 

Reporter: Eka Lesama

Redaktur: Dharmawan Hadi

Tinggalkan Balasan