Ketua SPI Sukabumi Rojak Daud angkat bicara di Hari Tani Nasional, Jumat (24/9/2021). [Foto: Ist]

Aktivis SPI Angkat Bicara di Hari Tani Nasional, Ini Kata Rojak Daud

KOTA SUKABUMI
Spread the love

Lingkarpena.id, SUKABUMI KOTA – Aktivis senior Fraksi Rakyat yang juga selaku Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) DPC Sukabumi, Rojak Daud, angkat bicara soal peringatan Hari Tani, yang jatuh pada Jumat 24 September 2021.

Menurut Rojak, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Sukarno Nomor 169 Tahun 1963, tanggal 24 September ditetapkan sebagai peringatan Hari Tani, dan bertepatan dengan tanggal dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) disahkan.

Selain itu, UUPA 1960 merupakan spirit dan menjadi dasar dalam upaya perombak struktur Agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian golongan akibat warisan kolonialisme di masa lalu.

Baca juga:
PPNSI Rembug Tani Nasional Jadikan Sebagai Refleksi Bagi Petani

“Langkah-langkah untuk mempercepat implementasi reforma agraria telah diambil. Seperti Peraturan Presiden RI (Perpres) nomor 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dan Perpres nomor 86/2018 tentang reforma agraria,” tutur Rojak dihadapan awak media.

Hanya saja menurutnya, realisasi dari kedua peraturan ini belum sesuai dengan harapan. Program reforma agraria di Indonesia sendiri belum menunjukkan keberhasilan dalam konteks merombak ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.

“Pemerintah seharusnya segera menetapkan HGU/HGB yang tidak produktif untuk ditetapkan sebagai Tanah Terlantar. Ya untuk contoh misal HGB PT. Papan Mas Sejahtera yang berada di Kecamatan Kadudampit,” paparnya.

Baca juga:
Workshop dan Motivasi Bisnis Pemuda Tani Milenial, UPTD VII Distan Mewadahi

Ditambahkan Rojak, coba pemerintah laksanakan minimal 20% pelepasan bagi HGU yang telah berakhir. HGU PT. Pasir Salam Kecamatan Nyalindung, HGU PT. Djasulawangi Kecamatan Nagrak, dan PTPN VIII Goalpara.

“Mari kita kawal percepatan penyelesaian konflik agraria. Sebagaimana surat edaran kemendagri tanggal 3 September 2021 kemarin,” pungkasnya.

 

Reporter: Ram
Redaktur: Akoy Khoerudin

Tinggalkan Balasan