Peristiwa tersebut menjadi alarm serius bahwa setiap proses pembinaan sumber daya manusia dalam program strategis negara harus mengedepankan prinsip keselamatan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kami memandang bahwa laporan mengenai adanya lima peserta yang meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, transparan, dan independen terhadap metode pelatihan yang diterapkan,” tegas Aris Gunawan, Selasa (30/6) dalam keterangan persnya.

“Apabila terdapat kelalaian, pelanggaran prosedur, atau penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan manajer koperasi, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambung Ketua GMNI Sukabumi Raya ini.

Lanjut Aris, DPC GMNI Sukabumi Raya menilai bahwa orientasi pembentukan calon manajer koperasi seharusnya bertumpu pada peningkatan kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, integritas, literasi keuangan, tata kelola koperasi, kewirausahaan sosial, serta penguasaan teknologi dan digitalisasi koperasi.

Kata Aris, Koperasi tidak membutuhkan manajer yang dibentuk melalui pendekatan militeristik, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola organisasi ekonomi rakyat secara demokratis, profesional, dan berkeadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas dasar kesadaran, pendidikan, persamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Bagi Hatta, kekuatan koperasi terletak pada kualitas manusia, pendidikan anggota, dan kesadaran kolektif, bukan pada disiplin yang dibangun melalui pola komando.

Konstitusi Indonesia juga telah memberikan arah yang jelas. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” tandasnya.

Asas kekeluargaan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi nasional harus mengedepankan partisipasi, musyawarah, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Koperasi lahir sebagai instrumen demokrasi ekonomi, bukan sebagai institusi yang dibangun melalui pendekatan komando.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara semestinya memprioritaskan investasi pada peningkatan kualitas pengetahuan, pendidikan dan kompetensi calon manajer koperasi dibandingkan pendekatan pelatihan yang berorientasi pada fisik dan kedisiplinan bergaya militer apabila tidak relevan dengan kompetensi jabatan tersebut.

Atas dasar itu, DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga peserta yang meninggal dunia serta mendesak pemerintah memberikan pendampingan dan pemenuhan hak-hak keluarga korban sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terbuka, dan independen terhadap desain serta pelaksanaan pelatihan calon Manajer KDMP/KDKMP.

3. Menolak pendekatan militeristik sebagai model utama pembentukan sumber daya manusia koperasi apabila tidak memiliki relevansi langsung dengan kompetensi manajerial yang dibutuhkan.

4. Mendorong agar proses rekrutmen dan pembinaan calon Manajer KDMP/KDKMP berbasis kompetensi, integritas, kapasitas akademik, pengalaman organisasi, kemampuan tata kelola koperasi, literasi keuangan, kepemimpinan, serta inovasi ekonomi kerakyatan.

5. Mendesak pemerintah mengembalikan ruh koperasi sebagaimana dicita-citakan Mohammad Hatta, yakni sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pendidikan, demokrasi ekonomi, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal pelaksanaan Program KDMP/KDKMP agar tetap berada dalam koridor konstitusi, menjunjung tinggi supremasi sipil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DPC GMNI Sukabumi Raya menegaskan bahwa kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat. Kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan cita-cita koperasi Indonesia.

Koperasi dibangun oleh ilmu pengetahuan, integritas, dan demokrasi ekonomi—bukan oleh pendekatan militeristik. Menjaga nyawa warga negara adalah tanggung jawab utama negara; membangun kualitas manusia adalah investasi terbaik bagi masa depan koperasi Indonesia.

Pertemuan itu merupakan bentuk klarifikasi berkaitan dengan kasus dugaan kelalaian pelayanan Medical Check Up (MCU) yang menjadi perhatian publik, setelah seorang pasien berinisial IR (55) mengaku mengalami kerugian akibat tertukarnya dokumen hasil pemeriksaan radiologi (rontgen).

Direktur RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi, Yanyan Rusyandi, didampingi Wakil Direktur Pelayanan dr. Supri serta Kabag Humas, menyampaikan apresiasi atas masukan dan perhatian berbagai pihak terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Menurut Yanyan, pihak rumah sakit telah melakukan komunikasi dengan keluarga pasien untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi sekaligus menyiapkan langkah penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku.

“Selama awal mengemban amanah menjadi Plt, baru pertama kali insiden seperti ini terjadi. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelusuran internal, yang terjadi adalah kesalahan administrasi berupa tertukarnya dokumen hasil rontgen dengan milik pasien lain,” ujar Yanyan.

Ia menjelaskan, pasien menjalani MCU pada Jumat, 19 Juni 2026. Saat pendaftaran, petugas menanyakan tujuan pemeriksaan dan pasien menyampaikan MCU dilakukan untuk kebutuhan pribadi. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, pasien berencana mengambil hasil pada Senin, namun baru mengambil dokumen pada Rabu.

Pada saat pengambilan dokumen, terjadi kesalahan penempatan berkas sehingga amplop yang diterima pasien berisi hasil radiologi milik pasien lain. Meski demikian, Yanyan menegaskan yang tertukar hanya hasil rontgen, bukan keseluruhan dokumen MCU.

“Intinya yang tertukar adalah hasil radiologi, bukan hasil MCU secara keseluruhan. Setelah diketahui terjadi kekeliruan, petugas administrasi langsung menyampaikan permohonan maaf,” jelasnya di aula RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi.

Secara institusi, lanjut Yanyan, humas rumah sakit telah berupaya menghubungi pihak keluarga dan menyiapkan pertemuan resmi guna menyampaikan permohonan maaf serta mencari penyelesaian secara baik.

Selain itu, RSUD juga telah melakukan evaluasi internal terhadap kejadian tersebut. Sebagai bentuk koreksi dan penegakan disiplin, rumah sakit sedang menjalankan proses pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Sedang dilakukan proses pemeriksaan dan penyusunan berita acara. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.

Yanyan menegaskan budaya pelayanan di lingkungan RSUD selalu menempatkan keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap standar operasional sebagai prioritas utama. Seluruh pegawai didorong untuk terbuka terhadap kritik dan menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu layanan.

Sebagai langkah perbaikan, RSUD R. Syamsudin SH Kota Sukabumi juga terus mengembangkan sistem pencegahan insiden pelayanan melalui penguatan tata kelola administrasi dan optimalisasi penggunaan rekam medis elektronik.

Menurutnya, digitalisasi sistem rekam medis menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan akurasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik dan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang,” pungkas Yanyan.

Terpisah, berdasarkan informasi perwakilan keluarga pasien “IR”, Indra CH menyampaikan

pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. telah mengutus perwakilan untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan klarifikasi kepada keluarga pasien di kediamannya yang berada di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Selasa (30/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Indra CH selaku menantu dari Ibu IR, menyampaikan sejumlah keluhan terkait pelayanan rumah sakit yang dinilai kurang memuaskan. Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi melalui sambungan telepon usai pertemuan berlangsung.

“Perwakilan RSUD R. Syamsudin, S.H. menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan keluarga pasien serta menerima seluruh masukan dan keluhan untuk diteruskan kepada manajemen rumah sakit. Selain itu, pihak rumah sakit juga mengagendakan kunjungan lanjutan pada Rabu (1/7/2026) bersama dokter yang menangani pasien guna menyampaikan dan menjelaskan hasil pemeriksaan rontgen kepada pasien IM,” singkat Indra.(*)

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Yadi Supriyadi, menyampaikan progres tersebut sebagai langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Sukabumi.

“Alhamdulillah, tahapan lelangnya sudah selesai. Saat ini tinggal menunggu pelaksanaan konstruksi,” ungkap Yadi.

Contoh, seperti (DI) darrah irigasi Cibojong 100 persen Rampung, DI Cibatu 95 persen. Dari puluhan titik tersebut, dua Daerah Irigasi di wilayah Cikembar menjadi sorotan karena progresnya yang cukup signifikan.

“Daerah Irigasi Cibojong yang berlokasi di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, telah rampung 100 persen. Artinya saluran irigasi ini sudah dapat difungsikan penuh untuk mengaliri sawah warga,” jelasnya.

Sementara Daerah Irigasi Cibatu, Kecamatan Cikembar, kini telah mencapai 95 persen. Pengerjaanya tinggal sedikit dan memasuki tahap finishing. Tentunya pembangunan DI ini agar air dapat mengalir optimal ke lahan pertanian.

“Yang sudah mencapai 100 persen pembangunannya adalah DI Cibojong Desa Bojong. Sedangkan DI Cibatu, sudah di angka 95 persen. Ya, tinggal sedikit lagi tuntas,” jelas Yadi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menargetkan seluruh pengerjaan irigasi yang dilelang tahun 2026 dapat segera dikerjakan. “Harapannya, aliran air yang lancar akan meningkatkan produktivitas padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.

Oleh: Jajang Suhendar (Jurnalis Lingkarpena.id)

LINGKARPENA.ID | Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara. Momentum ini bukan sekadar perayaan institusi kepolisian, melainkan saat untuk merefleksikan kembali peran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, tugas kepolisian kini tidak hanya berlangsung di jalan raya, kantor pelayanan, atau lokasi kejadian perkara. Ruang digital dan media sosial telah menjadi medan pengabdian baru yang penuh tantangan.

Era media sosial telah mengubah cara masyarakat melihat, menilai, bahkan mengawasi kinerja kepolisian. Jika dahulu sebuah peristiwa hanya diketahui oleh segelintir orang, kini dalam hitungan detik dapat tersebar ke jutaan pengguna internet. Sebuah video berdurasi beberapa detik mampu membentuk opini publik, memunculkan dukungan, kritik, bahkan perdebatan yang luas. Dalam situasi seperti ini, Polri dituntut tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep Presisi yang diusung Polri, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, informasi yang terbuka, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Polisi tidak lagi cukup hanya hadir ketika terjadi masalah, tetapi juga harus mampu mencegah, mengedukasi, dan membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Di tengah derasnya arus informasi, polisi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hoaks, disinformasi, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi sering kali memicu keresahan di masyarakat. Tidak jarang sebuah isu berkembang lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, kecepatan dan ketepatan komunikasi menjadi kebutuhan mutlak. Keterlambatan memberikan penjelasan dapat menimbulkan spekulasi yang semakin meluas.

Karena itu, kehadiran Polri di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Berbagai akun media sosial resmi kepolisian kini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menampung pengaduan, hingga merespons keluhan masyarakat secara langsung. Pola komunikasi yang lebih terbuka ini menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan publik.

Namun tantangan terbesar sesungguhnya bukan hanya soal teknologi, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah modal utama institusi penegak hukum. Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Pelayanan yang ramah, penanganan kasus yang profesional, sikap humanis di lapangan, serta kemampuan memberikan rasa aman menjadi ukuran yang paling mudah dirasakan oleh warga.

Masyarakat juga semakin kritis terhadap setiap tindakan aparat. Kritik dan masukan yang muncul di media sosial menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang harus dipandang sebagai peluang untuk terus berbenah. Di era keterbukaan informasi, profesionalisme dan integritas menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Setiap anggota Polri dituntut mampu menjaga etika, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik.

Di sisi lain, tantangan keamanan juga berkembang semakin kompleks. Kejahatan siber, penipuan digital, perjudian online, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi membutuhkan kemampuan dan strategi penanganan yang berbeda dari masa lalu. Polri harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.

Meski demikian, wajah kepolisian sesungguhnya tetap berada di tengah masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa-desa, pengamanan kegiatan masyarakat, pendampingan dalam berbagai program pembangunan, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial menunjukkan bahwa tugas polisi bukan semata-mata penegakan hukum. Polisi juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang aman, harmonis, dan produktif.

Semangat Polri Presisi menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Polisi dituntut untuk lebih mendengar, lebih cepat merespons, dan lebih dekat dengan warga. Hubungan antara polisi dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, melainkan kemitraan yang saling menguatkan. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin terwujud hanya oleh aparat kepolisian, tetapi memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara menjadi pengingat bahwa tantangan yang dihadapi Polri akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Namun esensi tugas kepolisian tetap sama, yakni hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi publik, Polri dituntut semakin profesional, adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada akhirnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap atau operasi yang sukses dilaksanakan. Keberhasilan itu juga tercermin dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terbangunnya kemitraan yang kuat antara polisi dan warga. Itulah makna sesungguhnya dari tema “Polri Presisi untuk Masyarakat”—sebuah komitmen untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi demi kepentingan masyarakat di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.

Dalam arahannya, Hendarsam meminta seluruh pegawai tetap fokus menjalankan tugas dan program kerja yang telah direncanakan, sembari menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung kepada aparat penegak hukum.

“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Mulai minggu ini, saya minta seluruh jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal,” tegas Hendarsam.

Ia mengakui bahwa situasi yang tengah dihadapi menjadi salah satu ujian terberat bagi institusi Imigrasi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan pembenahan menyeluruh terhadap budaya kerja yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.

“Zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat juga berubah. Tidak ada hak istimewa atau privilege bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Hendarsam menekankan bahwa sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Imigrasi harus siap menghadapi berbagai kritik dan keluhan. Karena itu, setiap aparatur dituntut memiliki mentalitas pelayanan yang kuat, responsif, serta mengedepankan transparansi dalam bekerja.

Menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Namun, kemampuan tersebut harus ditopang dengan integritas yang kokoh agar kepercayaan masyarakat dapat kembali diperkuat.

Lebih lanjut, Hendarsam menegaskan bahwa semangat “Imigrasi untuk Rakyat” menjadi landasan utama dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghilangkan berbagai persepsi negatif yang selama ini muncul.

“Gagasan Imigrasi untuk Rakyat lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.

Surat yang tersebar luas melalui media sosial dan grup percakapan warga itu menyoroti belum tertangkapnya tersangka yang dikabarkan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak April 2026. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan penanganan perkara.

Dalam isi surat, publik menilai penegakan hukum harus berjalan tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun latar belakang keagamaan seseorang. Kasus yang menyeret nama pimpinan pondok pesantren itu disebut menjadi ujian bagi keberanian aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan terbuka.

Warga menilai keterlambatan penangkapan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memperdalam luka psikologis korban dan keluarganya. Apalagi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anak dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi mental korban.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum karena lambannya proses penanganan,” demikian salah satu isi pernyataan dalam surat yang kini ramai dibicarakan publik.

Sejumlah aktivis perempuan dan perlindungan anak di Sukabumi turut angkat suara. Mereka meminta aparat kepolisian bergerak lebih cepat dan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal selama proses hukum berlangsung.

Menurut mereka, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan keagamaan sering kali membuat korban berada dalam posisi rentan karena adanya tekanan sosial maupun relasi kuasa. Karena itu, aparat diminta lebih sensitif dan berpihak pada pemulihan korban.

Selain percepatan penangkapan, masyarakat juga mendesak adanya keterbukaan informasi terkait perkembangan kasus. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar maupun ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam surat tersebut, warga juga mengingatkan bahwa institusi pendidikan dan agama tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi pelaku tindak kekerasan seksual. Masyarakat berharap nilai-nilai moral dan keagamaan justru menjadi landasan untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Situasi ini pun menjadi sorotan luas karena dinilai mencerminkan masih besarnya ancaman kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Publik berharap aparat segera mengambil langkah konkret agar kasus tersebut tidak terus berlarut-larut.

Kini masyarakat menanti tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Bagi publik, keadilan harus dibuktikan melalui kerja cepat, transparan, dan keberanian menindak siapa pun yang diduga terlibat tanpa pengecualian.

Dalam kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari 12 perguruan tinggi se-Jabodetabek dan Jawa Barat tersebut, delegasi Universitas Nusa Putra berhasil meraih lima penghargaan sekaligus dari tiga kategori lomba utama, yakni musik, karya visual, dan tari.

Perolehan tersebut diraih melalui kinerja gemilang mahasiswa Universitas Nusa Putra di setiap cabang yang diikuti. Pada kategori lomba Solo Vokal, Xena Leviana Br. Siregar berhasil meraih Juara 1, sementara Nabila Syahputri memperoleh Juara 2. Sementara itu, pada kategori Poster Digital, Cristian Cahayadi meraih Juara 3 dengan karya yang dinilai memiliki nilai estetika dan pesan budaya yang kuat.

Sementara itu, kategori tari menjadi penyumbang penghargaan terbanyak bagi Lisensi. Grup Tari Swarnadewi berhasil meraih Juara 1 dengan penampilan yang memukau. Kelompok ini beranggotakan Mukhti Aulia Nazar, Aliza Ainun Salsabila, Intan Apriliani, Ruaida, dan Ayu Sri Mulyani.

Tak kalah membanggakan, Grup Tari Raspati juga meraih Juara 3 dengan kekompakan dan kualitas gerak yang tinggi. Anggota grup ini terdiri atas Indah Nursyafitri, Az Zahra Khoirunnisha, Meli Amelia, Putri Noviar, dan Farisa Oktavia Sumantri.

Keberhasilan dua kelompok tari tersebut melengkapi capaian Lisensi yang pada tahun ini berhasil membawa pulang total lima penghargaan sekaligus. Hasil tersebut menempatkan UKM Seni Universitas Nusa Putra sebagai salah satu kontingen dengan capaian paling menonjol dalam festival yang mempertemukan peserta dari berbagai institusi pendidikan tersebut.

Koreografer Divisi Tari Lisensi, Indra Gandara, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa pencapaian tersebut bukan hasil instan, melainkan buah dari proses latihan panjang dan kerja sama solid seluruh anggota tim yang terlibat dalam setiap kategori lomba.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi mahasiswa melalui seni. Yang terpenting bukan hanya hasil yang diperoleh, tetapi juga proses pembelajaran, disiplin, dan kolaborasi yang terbangun selama persiapan,” ujar Indra.

Menurut dia, proses persiapan karya tari dilakukan secara bertahap melalui latihan rutin, penyempurnaan koreografi, serta evaluasi ketat terhadap berbagai aspek pertunjukan. Selain kemampuan teknis, kekompakan tim menjadi faktor kunci dalam menghadirkan penampilan yang optimal di hadapan dewan juri.

Dalam proses pembinaan, Indra didampingi oleh asisten koreografer, Zein. Keduanya terlibat aktif dalam pengembangan konsep karya hingga pendampingan peserta mulai dari masa persiapan hingga pelaksanaan kompetisi.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Viranie Dwi Monikawatie, M.Pd., selaku Pembina UKM Seni Universitas Nusa Putra. Menurut Viranie, kegiatan seni mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengembangkan kreativitas, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama di kalangan mahasiswa.

“Partisipasi dalam festival seni menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil pembelajaran sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan peserta dari berbagai latar belakang institusi,” tambah Viranie.

Sementara itu, Ketua Panitia Harmoni Budaya Festival 2026, Rizky Pratama, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kualitas penampilan seluruh peserta, khususnya delegasi Universitas Nusa Putra.

“Standar penampilan tahun ini sangat tinggi. Penampilan dari UKM Seni Nusa Putra menjadi salah satu yang terbaik, baik dari segi kedalaman makna karya maupun kualitas teknis pertunjukan. Mereka layak menyandang predikat kontingen dengan perolehan penghargaan terbanyak tahun ini,” ungkap Rizky.

Harmoni Budaya Festival 2026 sendiri digelar sebagai wadah apresiasi bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kemampuan di bidang seni dan budaya. Melalui berbagai kategori lomba yang diselenggarakan, peserta memperoleh kesempatan untuk menampilkan karya dan gagasan kreatif dalam bentuk pertunjukan maupun karya visual.

Bagi Lisensi, pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kegiatan seni di lingkungan kampus. Selain berfokus pada prestasi, organisasi this juga mendorong mahasiswa untuk menjadikan seni sebagai ruang pembelajaran, kolaborasi, dan pembentukan karakter.

Perolehan lima penghargaan dalam ajang ini sekaligus menunjukkan kontribusi nyata mahasiswa Universitas Nusa Putra dalam melestarikan dan mengembangkan seni, mulai dari musik, seni visual, hingga seni pertunjukan. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik.

Dengan hasil tersebut, UKM Seni Universitas Nusa Putra menutup partisipasinya di Harmoni Budaya Festival 2026 dengan catatan yang sangat positif. Lima penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para peserta, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di kalangan generasi muda Indonesia.(*)

Ketua Umum DPP HATI, Drs. Ustad Asep Rustandi, M.B.A, menegaskan bahwa seminar ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas petani Indonesia yang ada di dalam struktur Organisasi HATI. “Seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPD HATI mengikuti seminar pengelolaan lahan pertanian di Balai Diklat Pertanian Alfath ini,” ujarnya.

Ketua Dewan Penasehat DPP HATI, Prof. DR. K.H. Muhammad Fajar Laksana, CQM, M.M. P.HD, menyoroti keras persoalan kemiskinan di sektor pertanian yang menurutnya, hampir 48 persen angka kemiskinan nasional berasal dari kalangan petani. “Mayoritas petani hanya memiliki lahan sekitar 0,5 hektare dan tingkat pendidikan mereka masih rendah. Dari persoalan itulah HATI hadir sebagai gerakan kebangkitan petani Indonesia,” tegasnya.

Fajar menjelaskan, HATI tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi juga membangun masa depan anak-anak petani melalui program beasiswa penuh hingga jenjang sarjana. Program tersebut dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan, pendidikan agama, magang, hingga penyaluran kerja ke luar negeri.

“Anak-anak petani harus diangkat derajatnya. Mereka bukan hanya diberi ilmu kampus, tetapi juga keterampilan hidup agar mampu memutus rantai kemiskinan struktural,” katanya.

HATI juga menggagas program Integrated Farm atau pertanian terpadu, yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, pupuk organik, hingga energi alternatif dalam satu ekosistem mandiri. Melalui sistem tersebut, petani didorong untuk tidak lagi bergantung penuh pada pupuk kimia dan pakan buatan pabrikan.

“Kotoran sapi, kambing, dan ayam diolah menjadi pupuk organik bahkan bahan bakar alternatif. Jadi petani bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan,” jelas Fajar.

Balai Diklat Pertanian Alfani sendiri telah memiliki peternakan sapi, domba, dan ayam yang seluruh limbahnya dimanfaatkan kembali menjadi pupuk dan energi. Model ini disebut sebagai contoh nyata pertanian modern berbasis kemandirian dan keberlanjutan lingkungan.

HATI juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat riset dan inovasi pertanian. Kerja sama itu difokuskan pada pengembangan pupuk cair, pupuk padat, pakan ternak, hingga teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.

“Kami punya praktik dan pengalaman di lapangan, sementara BRIN punya kekuatan riset dan tenaga ahli. Ini akan menjadi kolaborasi besar demi melahirkan produk pertanian yang efisien, sehat, dan membuat petani tidak terus bergantung pada pemilik modal besar,” pungkasnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas irigasi dan memastikan keselarasan program keirigasian dengan prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dalam pertemuan ini, Yadi Supriyadi memaparkan bahwa upaya ini dilakukan untuk prioritas program keirigasian dan sinkronisasi ketepatan program berbasis usulan sesuai SIPD, sehingga dapat masuk dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Kami ingin memastikan bahwa program keirigasian yang kami laksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama petani,” ujarnya.

Yadi Supriyadi juga berharap bahwa pertemuan ini dapat memberikan dampak besar dalam pemahaman dan menampung aspirasi mitra cai.

“Kami ingin mendengar langsung dari mitra cai tentang kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola jaringan irigasi, sehingga kami dapat memberikan solusi yang tepat,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Camat Parakansalak, UPTD PU Wilayah III, dan P3A Daerah Irigasi Cisukarame juga memaparkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas irigasi. Mereka juga membahas strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Yadi Supriyadi menekankan bahwa sinergitas infrastruktur kewilayah lingkup Bidang SDA ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas irigasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus bekerja sama dengan Camat, UPTD, dan P3A untuk meningkatkan kualitas irigasi dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas irigasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama petani di Kabupaten Sukabumi.

Di dunia pendidikan, kehadiran gadget membawa perubahan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medium pembelajaran yang menggeser cara siswa memahami ilmu. Bagi pelajar, terutama anak di bawah umur, gadget menjadi pintu masuk menuju pengalaman belajar yang lebih luas—namun juga lebih kompleks.

Dari sisi positif, gadget memperkaya metode pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Materi pelajaran kini bisa disajikan dalam bentuk video interaktif, simulasi, hingga permainan edukatif. Hal-hal yang dulunya sulit dipahami melalui teks, kini bisa dijelaskan secara visual dan menarik. Pelajaran sains, misalnya, dapat dipelajari melalui animasi yang membuat konsep abstrak menjadi lebih nyata.

Selain itu, gadget memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Siswa dapat mengulang materi kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Mereka yang tertinggal bisa mengejar ketertinggalan, sementara yang cepat memahami dapat mengeksplorasi lebih jauh. Di sinilah teknologi berperan sebagai “penyamarataan kesempatan belajar”.

Tak hanya itu, gadget juga mendorong lahirnya budaya belajar mandiri. Siswa belajar mencari, memilah, dan memahami informasi secara aktif. Kemampuan ini menjadi bekal penting di era informasi, di mana pengetahuan berkembang dengan sangat cepat.

Namun, di balik semua kemudahan tersebut, dunia pendidikan juga dihadapkan pada tantangan baru. Gadget yang seharusnya menjadi alat belajar, kerap berubah fungsi menjadi sumber distraksi. Notifikasi media sosial, permainan daring, hingga konten hiburan sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan materi pelajaran.

Akibatnya, fokus belajar menjadi terganggu. Tidak sedikit siswa yang kesulitan berkonsentrasi dalam waktu lama. Mereka terbiasa dengan informasi yang serba cepat dan instan, sehingga kurang sabar dalam memahami materi yang membutuhkan proses berpikir mendalam. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas pemahaman mereka.

Selain itu, ketergantungan pada gadget juga berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis. Siswa cenderung mencari jawaban secara instan tanpa melalui proses analisis. Tugas yang seharusnya melatih pemahaman, terkadang hanya diselesaikan dengan menyalin dari internet. Proses belajar pun menjadi dangkal.

Kesenjangan akses juga menjadi persoalan lain. Tidak semua pelajar memiliki fasilitas gadget dan koneksi internet yang memadai. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Di satu sisi, ada siswa yang menikmati kemudahan teknologi, sementara di sisi lain, masih ada yang tertinggal karena keterbatasan akses.

Peran guru pun ikut berubah. Mereka tidak lagi sekadar pengajar, tetapi juga fasilitator yang harus mampu mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak. Guru dituntut kreatif, mampu memadukan metode konvensional dengan teknologi digital agar pembelajaran tetap efektif dan bermakna.

Begitu pula dengan orang tua. Pengawasan menjadi kunci penting agar penggunaan gadget tetap berada dalam koridor yang tepat. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa gadget adalah alat bantu, bukan tujuan utama dalam belajar.

Pada akhirnya, gadget dalam dunia pendidikan ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi penghambat jika tidak digunakan dengan bijak. Keseimbangan menjadi kata kunci—antara teknologi dan nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri.

Di tengah perubahan zaman, pendidikan tidak lagi hanya soal ruang kelas dan buku pelajaran. Ia telah berevolusi, mengikuti perkembangan teknologi. Namun satu hal yang tetap: esensi pendidikan bukan pada alatnya, melainkan pada bagaimana ilmu itu dipahami, dimaknai, dan diterapkan dalam kehidupan.

Dan di situlah tantangan terbesar kita hari ini—memastikan bahwa di balik layar yang menyala, tetap ada proses belajar yang nyata.

Oleh: Jajang Suhendar