Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari mitra kerja hingga pemangku kepentingan daerah. Sebelum acara dimulai, panitia terlebih dahulu memastikan kesiapan teknis bersama pihak penyedia. Seluruh kebutuhan kegiatan disebut telah sesuai dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan.

Acara dibuka dengan sambutan tuan rumah yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun keluarga yang tangguh.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi antar pihak semakin kuat demi terwujudnya keluarga yang berkualitas,” ujarnya.

Dalam pemaparan materi, perwakilan BKKBN menjelaskan arah baru lembaga yang kini berada di bawah naungan kementerian, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Intervensi tidak hanya difokuskan pada pasangan usia subur, tetapi juga menyasar remaja hingga kelompok lanjut usia.

“Pembangunan keluarga harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum pernikahan. Kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan kecukupan gizi menjadi kunci utama,” ungkap narasumber.

Penekanan khusus diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dinilai sebagai fase krusial dalam mencegah stunting. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah program strategis seperti GATI, GENTING, Tamasya, dan Sidaya turut diperkenalkan kepada peserta.

Dari sisi pemerintah daerah, perwakilan Provinsi Jawa Barat menyoroti tantangan ketahanan keluarga yang masih cukup kompleks, di antaranya tingginya angka perceraian dan pernikahan usia dini.

“Kesiapan pasangan, baik secara emosional maupun ekonomi, masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kota Depok menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

“Dampak stunting tidak hanya pada fisik anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan masyarakat, seperti rutin mengonsumsi tablet tambah darah, memeriksakan kehamilan, memenuhi asupan protein hewani, aktif ke posyandu, serta memberikan ASI eksklusif.

Dukungan terhadap kegiatan ini turut disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX yang menilai sosialisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Kegiatan seperti ini penting untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting secara nasional,” tuturnya.

Sosialisasi berlangsung interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta secara aktif. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas.

Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi mengadakan perlombaan untuk gerakan perempuan dalam PKK. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem penilaian baru dengan memilih tiga desa dan tiga kelurahan istimewa di seluruh provinsi.

Sebagai bentuk apresiasi, desa dan kelurahan yang terpilih akan menerima reward berupa program pembangunan.

Gubernur menjelaskan, bahwa 10 program PKK akan dijadikan standar penilaian independen. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, nantinya akan diumumkan desa terbaik dan desa dengan kinerja terburuk di Jawa Barat.

Gubenrur juga berkomitmen akan memberikan stimulus kepada PKK desa yang fokus pada kebersihan dan penanganan stunting.

Selain itu, kebijakan baru turut diperkenalkan, yakni pegawai perempuan diperbolehkan membawa anak mereka ke tempat kerja.

“Persiapkan ruang khusus di kantor sebagai tempat bermain anak. Karena kedekatan ibu dan anak dinilai sangat penting,” tambahnya.

Gubernur menutup sambutannya dengan pesan inspiratif kepada para ibu agar menjadi pribadi yang kreatif, kuat, dan memiliki tekad yang tinggi dalam membangun keluarga dan lingkungan sekitar.**

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, Zahra dinyatakan tidak kembali pulang usai dirinya berangkat sekolah di Pondok Pesantren ( Ponpes ) Miftahul Falah Al Bayan, Kampung Kabayanan RT 03/19 , Kelurahan/Kecamatan Tapos, Kota Depok.

“Sudah kami buat laporkan ke Polres Depok, pada Senin 4 Maret 2024 kemarin. Ya sampai sekarang belum kembali dan tidak ada titik terang,” ungkap Bima, paman korban saat dihubungi Lingkar pena.id melalui pesan Whatshapp, Jumat ( 15/3/2024 ).

Bima menceritakan, sebelum dinyatakan hilang, keponakannya itu pamit untuk pergi sekolah. Tapi hingga jam pulang sekolah Zahra Almina belum juga tiba di rumah. Dandan Kurniawan, ayah Zahra, dan keluarga berusaha mencari tahu keberadaan putrinya itu.

Karena tidak ada informasi yang didapat, pada Senin 4 Maret 2024, Dandan Kurniawan melaporkannya ke Polres Depok.

Menurut Bima, sebelum menghilang Zahra tidak menampakan hal aneh, lazim seperti hari biasanya.

“Anaknya periang dan supel, Tidak ada tanda tanda aneh sebelumnya. Kami pihak keluarga sudah mencari tahu keberadaanya, namun hingga kini belum ada tanda tanda menggembirakan,” singkat Bima.

Sebagai informasi, Zahra terahir kali sebelum menghilang menggunakan hijab berwarna biru, memakai gamis merah dan mengenakan sandal.

Ciri ciri fisik, tinggi badan 150 cm dan berat badan 55 kg, berkulit putih. Usia Zahra sekitar 13 tahun.
Bagi siapa saya yang melihat atau mengetahui keberadaanya bisa menghubungi no 085215257897, Atan nama Bima.

“Alhamdulillah kegiatan ini dapat terselenggara dan hal ini menjadi kebanggaan kami. Karena di era digitalisasi memang menjadi kewajiban setiap wartawan untuk menjadi anggota organisasi yang tergabung dalam Dewan Pers,” ujar Tantan.

Menurut Tantan, saat ini ada enam organisasi pers di Indonesia dan salah satunya adalah PWI, dan organisasi profesi wartawan ini yang pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1946. Anggotanya paling banyak, catatan saat ini disekitar 25 ribu orang, di PWI Jabar ada 1.200 wartawan,” jelasnya.

Wakil Ketua II PWI Kota Depok, Hendrik Raseukiy mengatakan, peserta yang mengikuti OKK PWI Kota Depok 2022 sebanyak 50 wartawan. “Saat ini sudah keharusan wartawan menjadi anggota organisasi profesi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers. Ada 6 organisasi pers yang resmi, salah satunya yakni PWI,” terangnya.

Lanjut Hendrik, manfaat mengikuti kegiatan OKK, agar para wartawan dapat mengetahui bagaimana kode etik Kewartawanan dan keorganisasian sesuai dengan amanat UU Pers 40 tahun 1999.

“Ketika menjadi anggota PWI kita juga harus mampu menjaga marwah organisasi. Setelah ikut OKK, wartawan akan lebih mudah untuk ikut Uji Kompetensi Waratawan (UKW) Dewan Pers. Jangan mengaku wartawan kalau belum ikut OKK dan UKW Dewan Pers,” tandasnya.

Asda Pemkot Depok, Nina Suzana mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi terobosan PWI Kota Depok untuk pembenahan para wartawan agar kompeten. “Kami sangat apresiasi kegiatan OKK PWI dan diharapkan mampu menyampaikan informasikan yang benar dan baik masyarakat, tanpa menghilangkan fungsi kontrol,” harapnya.**