Dalam pemilihan yang diikuti 121 peserta dengan hak suara, Yusuf Taojiri berhasil mengumpulkan 65 suara atau sekitar 54 persen. Sementara pesaingnya, Suharyo memperoleh 9 suara dan Ardiansyah meraih 47 suara.

Usai dinyatakan menang, Yusuf Taojiri yang akrab disapa Apih menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan para peserta Musdes. Ia menegaskan kemenangan tersebut merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Musdes dan semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Amanah ini akan saya emban dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Desa Cibolang,” ujar Yusuf.

Yusuf mengungkapkan, keputusannya maju sebagai calon kepala desa bukan didasari ambisi pribadi. Menurutnya, dorongan masyarakat dan tokoh desa menjadi alasan utama hingga akhirnya bersedia mengikuti kontestasi PAW.

” Saya sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk mencalonkan diri. Namun karena dorongan masyarakat dan para tokoh, dengan niat mengabdi kepada Allah SWT saya memutuskan maju sebagai calon kepala desa,” katanya.

Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Desa Cibolang. Karena itu, Yusuf mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mengesampingkan perbedaan dan bersama-sama membangun desa melalui semangat gotong royong.

“Sekarang tidak ada lagi perbedaan pilihan. Saatnya kita bersatu, saling mendukung, dan bekerja sama agar pembangunan Desa Cibolang bisa berjalan lebih baik,” ucapnya.

Yusuf juga menyoroti tantangan pembangunan desa yang semakin berat akibat menurunnya alokasi anggaran. Ia menyebut dana desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,1 miliar kini hanya berkisar Rp372 juta, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, ia berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan dan aspirasi masyarakat tetap dapat direalisasikan.

” Kami akan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak terkait agar pembangunan desa tetap berjalan meski anggaran terbatas,” pungkasnya.

Selain itu, Yusuf berencana menelusuri persoalan aset desa yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ia akan mempelajari status sejumlah aset yang berada di wilayah Desa Cibolang namun diduga belum tercatat sebagai aset desa sejak proses pemekaran wilayah.

“Persoalan aset ini akan kami kaji secara menyeluruh. Jika memang ada aset yang secara geografis berada di Desa Cibolang namun belum menjadi aset desa, kami akan mengusulkannya kepada pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.(*)

Pemilihan yang mengusung tema “Terwujudnya Desa Cibolang yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera” itu digelar di SDN 1 Mangkalaya. Sebanyak 121 peserta Musdes yang berasal dari sembilan unsur kelembagaan desa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan kepala desa yang akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga tahun 2030.

Tiga kandidat bersaing dalam Pilkades PAW tersebut, yakni Yusuf Taojiri (nomor urut 1), Suharyo (nomor urut 2), dan Ardiansyah (nomor urut 3).

Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, panitia menyerahkan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibolang sebagai bagian dari tahapan akhir pelaksanaan Musdes.

Hasil akhir menunjukkan Yusuf Taojiri unggul dengan perolehan 65 suara. Sementara Ardiansyah memperoleh 47 suara dan Suharyo mengantongi 9 suara. Dengan hasil tersebut, Yusuf Taojiri resmi terpilih sebagai Kepala Desa Cibolang melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu dan akan memimpin desa hingga berakhirnya masa jabatan pada 2030.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Mochamad Reza Taojiri, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pilkades PAW yang dinilainya berlangsung demokratis dan kondusif.

“Alhamdulillah seluruh tahapan Pilkades PAW berjalan lancar. Kehadiran peserta mencapai 100 persen, menunjukkan tingginya kepedulian terhadap masa depan Desa Cibolang. Ini menjadi bukti bahwa proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu setelah proses pemilihan usai dan bersama-sama mendukung pemerintahan desa yang baru.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kini saatnya seluruh masyarakat bersatu, mendukung kepala desa terpilih, dan bersama-sama membangun Desa Cibolang agar semakin maju, mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan warganya,” pungkasnya.

Penetapan daftar peserta dilakukan melalui rapat di Aula Kantor Desa Cibolang, Senin (29/6/2026), yang dihadiri unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RW, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen desa lainnya.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian proses pemilihan Kepala Desa PAW untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. Berbeda dengan Pilkades reguler yang menggunakan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilihan PAW dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Sebanyak tiga kandidat akan bersaing memperebutkan jabatan Kepala Desa Cibolang. Para peserta Musdes terdiri dari unsur BPD, Ketua RT dan RW, serta perwakilan perempuan yang memiliki hak suara dalam forum musyawarah tersebut.

Kapolsek Gunungguruh, Iptu Iwan Gunawan, mengatakan seluruh tahapan Pilkades PAW mendapat pengamanan dari Polri dan TNI agar proses demokrasi berjalan aman dan kondusif.

“Kami bersama TNI melaksanakan pengawalan dan pengamanan pada seluruh tahapan Pilkades PAW agar berjalan dengan baik. Alhamdulillah situasi kamtibmas di Desa Cibolang tetap aman, tertib, dan kondusif. Dukungan masyarakat juga sangat baik sehingga seluruh proses dapat berlangsung lancar,” ujar Iptu Iwan.

Ia menegaskan, kehadiran aparat keamanan bukan hanya menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan serta menjunjung tinggi prinsip netralitas.

“Kami berharap seluruh pihak bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dan menyukseskan proses demokrasi di Desa Cibolang,” katanya.

Iptu Iwan juga mengingatkan seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung untuk mengedepankan sikap sportif serta menghormati hasil yang nantinya ditetapkan melalui Musdes.

“Dalam setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Apa pun hasilnya harus diterima dengan bijaksana dan legowo. Jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kepala desa yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, persatuan dan kebersamaan seluruh warga menjadi modal utama demi kemajuan Desa Cibolang.

“Siapa pun yang terpilih nanti memiliki tugas besar untuk melanjutkan pembangunan desa. Kami berharap seluruh masyarakat tetap bersatu, mendukung kepala desa terpilih, dan bersama-sama membangun Desa Cibolang menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Rapat dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RW, serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam tahapan penyelenggaraan Pilkades PAW.

Sebanyak tiga calon kepala desa akan bersaing memperebutkan kursi Kepala Desa PAW, yakni Yusuf Taojiri, Ardiansyah, dan satu calon lainnya yang telah ditetapkan panitia sesuai tahapan yang berlaku. Proses pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026, di SDN Mangkalaya 1 melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

Berbeda dengan Pilkades serentak yang menggunakan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pilkades PAW dilaksanakan melalui sistem keterwakilan. Para peserta pemilih berasal dari 11 unsur masyarakat, di antaranya BPD, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan perempuan.

Camat Gunungguruh, Kusyana, mengatakan seluruh tahapan yang berjalan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari regulasi pemerintah pusat hingga peraturan bupati.

“Kami berharap seluruh tahapan Pilkades PAW Desa Cibolang dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kusyana, siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu mengemban amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta memiliki karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, keterbukaan, dan kecerdasan.

“Siapa pun yang dipercaya memimpin merupakan pilihan masyarakat dan kehendak Allah SWT. Yang terpenting adalah mampu mengemban amanah serta membawa Desa Cibolang menjadi lebih maju,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara bersama BPD yang dinilai telah menjalankan seluruh tahapan secara profesional, mulai dari penjaringan bakal calon, penetapan calon, hingga pembekalan kepada calon kepala desa dan peserta pemilih.

“Profesionalisme panitia menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pilkades PAW. Semoga seluruh proses dapat berlangsung dengan baik hingga hari pemilihan,” tegasnya.

Menjelang pelaksanaan Musdes, Kusyana turut mengingatkan seluruh peserta pemilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab demi masa depan Desa Cibolang.

“Gunakan hak suara dengan bijaksana dan utamakan kepentingan masyarakat. Jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk mewujudkan Desa Cibolang yang lebih maju, harmonis, serta mendapat keberkahan Allah SWT,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, unsur Forkopimcam Surade, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat Desa Sukatani.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan roda pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat hingga terpilihnya kepala desa definitif melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dalam sambutannya, Camat Surade U. Suryana menegaskan bahwa jabatan Penjabat Kepala Desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penjabat Kepala Desa harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan pemerintahan desa secara profesional, berintegritas, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas U. Suryana.

Ia mengingatkan agar sumpah jabatan yang telah diucapkan benar-benar menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Menurutnya, integritas, komitmen, dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat menjadi modal utama dalam membangun pemerintahan desa yang efektif.

Selain itu, Pj Kepala Desa diminta membangun sinergi dengan perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen warga agar tercipta pemerintahan yang harmonis, kondusif, dan partisipatif.

“Kelola anggaran desa secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Percepat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada aturan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mempercepat proses penunjukan Penjabat Kepala Desa Sukatani sehingga pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan optimal.

“Kami dari DPMD mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Camat Surade beserta jajaran, Forkopimcam, BPD, seluruh perangkat desa, dan masyarakat yang telah memproses serta mempercepat penunjukan Penjabat Kepala Desa Sukatani,” ujarnya Kepada lingkarena. Id, Senin ( 29/6/2026 ).

Menurut Ahmad, kehadiran Penjabat Kepala Desa diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

“Dengan sudah adanya Penjabat Kepala Desa, kami berharap pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan juga harus berjalan lebih optimal. Kami berharap Penjabat Kepala Desa bersama BPD segera melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ahmad juga menitipkan pesan khusus agar Pj Kepala Desa mampu merangkul seluruh komponen masyarakat serta menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Kami berharap Penjabat Kepala Desa bisa merangkul seluruh komponen masyarakat dan menyatukan warga Desa Sukatani. Dengan demikian proses pembentukan panitia Pilkades PAW, pelaksanaan musyawarah desa, hingga pemilihan kepala desa definitif nantinya dapat berlangsung tertib, aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya.

Peresmian Inpres Jalan Daerah menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah. Program ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Presiden RI H. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan jalan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Infrastruktur jalan merupakan fondasi pemerataan pembangunan. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya kesejahteraan dapat terus meningkat,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah akan difokuskan pada peningkatan akses menuju kawasan strategis, sentra produksi, serta wilayah yang masih membutuhkan penguatan konektivitas.

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyatakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi siap mendukung pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Konektivitas jalan yang semakin baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Melalui partisipasi dalam peresmian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Dengan berlakunya keputusan tersebut, Ence Benno tidak lagi menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Babakanjaya.

Berdasarkan isi keputusan yang beredar di masyarakat, pemberhentian dilakukan setelah pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah dokumen dan hasil pemeriksaan dari berbagai pihak. Di antaranya laporan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi terkait dugaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2024 hingga 2025, surat Inspektorat, rekomendasi dari Camat Parungkuda, serta usulan pemberhentian yang disampaikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya.

Keputusan Bupati tersebut mendapat tanggapan dari Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB). Organisasi tersebut menilai langkah yang diambil pemerintah daerah telah melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memandang keputusan ini merupakan hasil dari proses yang panjang, melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan dan kajian oleh instansi yang memiliki kewenangan. Karena itu, keputusan tersebut patut dihormati sebagai produk hukum yang berlaku,” demikian pernyataan GMBB dalam keterangan tertulisnya.

GMBB menjelaskan, proses yang berujung pada terbitnya surat keputusan itu telah berlangsung sejak munculnya mosi tidak percaya dari masyarakat pada Oktober 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat BPD, pemeriksaan melalui audit investigasi Inspektorat, hingga analisis dari Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelum akhirnya Bupati menetapkan keputusan pemberhentian.

Menurut GMBB, hasil pemeriksaan tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga memuat sejumlah temuan yang dinilai menjadi dasar pemerintah daerah mengambil tindakan.

“Kami mengapresiasi keberanian Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan aturan. Harapannya, setiap penyelenggara pemerintahan desa dapat mengedepankan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar perwakilan GMBB.

GMBB juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi beserta jajaran pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sekretariat Daerah, Bagian Hukum dan HAM, Camat Parungkuda, DPRD Kabupaten Sukabumi, serta BPD Babakanjaya yang dinilai telah menjalankan perannya dalam proses tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, lingkarpena. id belum mendapat keterangan resmi dari kepala Desa Babakanjaya terkait keputusan pemberhentian tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh tanggapan dari yang bersangkutan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa keberadaan gedung serbaguna memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjadi sumber peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

“Gedung ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan, resepsi pernikahan, maupun kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa,” ujar Bupati.

Selain sebagai pusat kegiatan masyarakat, gedung tersebut juga diharapkan menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui berbagai aktivitas olahraga. Menurutnya, fasilitas yang memadai dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi dari tingkat desa.

“Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, gedung ini bisa menjadi tempat lahirnya bibit-bibit atlet Kabupaten Sukabumi dari Desa Sukamulya,” katanya.

Bupati mencontohkan olahraga pencak silat yang ditampilkan dalam kegiatan peresmian sebagai salah satu cabang yang dapat dikembangkan di gedung tersebut. Ia menilai aktivitas olahraga menjadi pilihan positif bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Kegiatan olahraga seperti pencak silat sangat positif untuk mengarahkan anak-anak dan remaja agar tidak terlalu bergantung pada gawai. Karena itu, manfaatkan gedung ini sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamulya, Dudun Ibrahim, mengaku bersyukur karena pembangunan gedung serbaguna yang menjadi impian masyarakat desa akhirnya dapat terwujud. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih empat tahun hingga akhirnya rampung dan diresmikan.

“Gedung serbaguna ini merupakan cita-cita masyarakat Desa Sukamulya sejak lama. Alhamdulillah, sejak 2022 kami membangun secara bertahap hingga akhirnya hari ini bisa diresmikan,” tutur Dudun.

Dengan diresmikannya Gedung Serbaguna Desa Sukamulya, pemerintah desa berharap fasilitas tersebut dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pengembangan potensi generasi muda di Kecamatan Cikembar.

Komitmen tersebut mengemuka setelah jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan audiensi dengan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Gedung Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Kepala DPU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Karena itu, kami sangat mengapresiasi langkah Pemkab Sukabumi yang terus membuka ruang koordinasi dengan Bappenas agar program-program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih maksimal,” kata Uus.

Menurutnya, infrastruktur memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas antarwilayah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memaparkan sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat terintegrasi dengan program nasional. Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu isu utama yang dibahas karena dinilai sebagai fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Uus menambahkan, DPU Kabupaten Sukabumi akan terus menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional agar setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Kami berupaya memastikan setiap rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi terintegrasi dengan prioritas nasional. Dengan koordinasi yang semakin erat bersama Bappenas, kami optimistis berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat terakomodasi dan direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.

Selain sektor infrastruktur, audiensi juga membahas pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui sinergi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, DPU Kabupaten Sukabumi berharap berbagai program strategis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong kemajuan daerah di masa mendatang. (adv).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi hadir didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Audiensi difokuskan pada pembahasan berbagai program strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah serta peluang dukungan dari pemerintah pusat.

Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar program-program yang dirancang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan langkah penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan di daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan nasional.

“Audiensi ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan program prioritas daerah. Kami berharap sinergi yang terbangun dapat mempercepat realisasi pembangunan, khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi fokus pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sendi.

Menurutnya, keterlibatan berbagai OPD dalam audiensi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menghadirkan pembangunan yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Sukabumi berharap berbagai usulan program yang telah disusun dapat memperoleh dukungan dan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, percepatan pembangunan di berbagai sektor dapat terus ditingkatkan guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. ( adv).