Asisten Direktur Santa Sea Kota Sukabumi, Azwar Haekal, mengatakan pihaknya memahami adanya perhatian dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, pengelola akan menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran agar penyelenggaraan kegiatan berikutnya dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan norma dan kondisi lingkungan sekitar.

Azwar menjelaskan, kegiatan yang menjadi sorotan tersebut pada dasarnya diselenggarakan oleh event organizer (EO). Sementara Santa Sea dalam kegiatan itu bertindak sebagai pihak yang menyediakan tempat.

“Untuk event kemarin, sebenarnya yang mengadakan atau menjadi penyelenggaranya adalah EO. Santa Sea memfasilitasi sebagai penyedia venue,” ujar Azwar, Rabu (23/9/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa posisi Santa Sea sebagai penyedia lokasi tetap membuat pihaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung di tempat tersebut.

Selama ini, kata Azwar, Santa Sea berupaya menyediakan ruang bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas melalui berbagai bentuk hiburan, termasuk pertunjukan musik dan DJ. Namun, kreativitas tersebut menurutnya tetap perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat.

“Kami secara pribadi memohon maaf kepada warga sekitar, masyarakat, alim ulama dan institusi terkait. Acara kemarin menjadi evaluasi untuk Santa Sea ke depannya, baik dari segi acara, seleksi, maupun pengaturan dalam kegiatan,” katanya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian manajemen adalah penampilan dancer dalam acara tersebut. Azwar mengakui pihaknya terkejut dengan kostum yang dikenakan salah satu talent saat tampil.

“Memang ketika kita menyewakan venue, otomatis kita juga ada di depan. Tetapi ketika penampilan salah satu dancer dengan pakaian seperti itu, kami agak kaget. Mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Santa Sea telah melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar setelah acara yang berlangsung pada malam Minggu tersebut. Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi pengelola untuk menyampaikan permohonan maaf serta mendengarkan berbagai masukan dari warga.

Azwar menuturkan, aspirasi masyarakat akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kegiatan yang nantinya dapat dilaksanakan di Santa Sea. Pengelola juga akan lebih mencermati konsep acara dan pihak-pihak yang terlibat sebelum kegiatan digelar.

“Terkait acara yang akan diadakan di Santa Sea, kalau bisa jangan yang aneh-aneh, dalam artian harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku,” tuturnya.

Menurut Azwar, keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengawasan dan teguran justru diperlukan agar keberadaan Santa Sea tetap dapat berjalan berdampingan dengan lingkungan sekitar.

“Saya merasa terbantu dengan adanya warga sebagai penyeimbang untuk mengingatkan seperti itu,” katanya.

Ia berharap ke depan pengelola venue maupun penyelenggara acara dapat lebih bertanggung jawab dalam merancang setiap kegiatan, termasuk mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sekitar.

“Imbauannya, kita harus menghormati dan menghargai masyarakat di sekitar kita,” pungkasnya.

Manajemen Santa Sea menegaskan, evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, ruang hiburan dan kreativitas tetap dapat tersedia, namun pelaksanaannya tidak mengabaikan norma sosial, kenyamanan warga, serta ketertiban lingkungan.

‎Suasana itulah yang hendak dibawa Broken Versus Festival, gelaran music experience yang akan berlangsung di Stadion Suryakencana, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Minggu, 13 September 2026.

‎Antusiasme terhadap festival mulai terasa saat press conference digelar di area Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Ribuan mahasiswa menyambut kehadiran personel Radja, band yang dinakhodai vokalis Ian Kasela.

‎Festival ini mengusung tema “Dua Era, Satu Luka, Sejuta Cinta”. Bukan sekadar pertunjukan musik, konsep konser dirancang sebagai perjalanan emosional yang mempertemukan nostalgia generasi terdahulu dengan ekspresi dan keresahan generasi masa kini.

‎Perwakilan Istana Production, Aris Setiawan, mengatakan Broken Versus Festival lahir dari gagasan musik memiliki kemampuan menghidupkan kembali memori yang pernah terkubur.

‎”Musik bukan hanya tentang apa yang didengar, tetapi tentang apa yang pernah dirasakan,” ujar Aris, kepada wartawan, Sabtu (12/9).

‎Menurutnya, festival akan dikemas dengan pertunjukan musik yang sinematik, megah, dan emosional. Penonton diajak menyusuri cerita tentang cinta yang gagal, kehilangan, kerinduan, hingga kenangan yang belum benar-benar selesai.

‎Salah satu daya tarik utama Broken Versus Festival adalah pertemuan musisi lintas generasi.

‎Radja hadir membawa nostalgia melalui lagu-lagu yang telah menemani perjalanan emosional pendengarnya. Sementara Juicy Luicy dan sejumlah band kekinian merepresentasikan suara generasi muda dengan cerita seputar patah hati, kerinduan, hubungan yang kandas, dan dinamika percintaan masa kini.

‎Namun, “versus” dalam nama festival bukan berarti pertarungan.

‎Justru sebaliknya. Dua era tersebut dipertemukan untuk menunjukkan zaman boleh berubah, tetapi perasaan manusia memiliki bahasa yang hampir selalu sama.

‎Cara mencintai mungkin berbeda. Cara mengungkapkan patah hati terus berkembang. Tetapi kehilangan tetap meninggalkan ruang yang sama di dalam hati.

‎”Broken Versus Festival menjadi ruang di mana memori masa lalu dan kenyataan hari ini saling bertabrakan, menyatu, lalu membentuk sebuah perjalanan emosional yang utuh,” kata Aris selepas Pres Conference.

‎Penyelenggara juga menyiapkan tata panggung dan narasi pertunjukan yang dikonsep khusus untuk memperkuat pengalaman penonton.

‎Dengan konsep ini, penonton tidak hanya datang mendengarkan musik, tetapi juga diajak masuk ke dalam cerita yang dibangun sepanjang festival.

‎Sebab, di balik sebuah lagu selalu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar melodi: seseorang, sebuah tempat, sebuah masa, cinta yang pernah tumbuh, atau luka yang pernah disembunyikan.

‎Broken Versus Festival ingin menjadikan musik sebagai ruang pertemuan lintas generasi. Ruang ketika kenangan masa lalu bertemu dengan realitas generasi sekarang.

‎Broken Versus Festival — dua era bertemu, satu luka terasa, sejuta cinta dikenang.(*)

Nasabah berinisial ST, merupakan warga Kelurahan Cibadak. Ia diketahui memperoleh fasilitas KUR senilai Rp80 juta pada November 2022 silam. Pinjaman tersebut digunakan ST, sebagai tambahan modal usaha perdagangan eceran hasil ternak.

Dalam proses pengajuan kredit, keluarga nasabah menyebut terdapat dua dokumen AJB tanah yang diserahkan kepada pihak bank.

Persoalan tersebut kembali mencuat setelah nasabah meninggal dunia. Hingga kini, dokumen AJB tersebut disebut masih berada di pihak bank. Sementara keluarga mengakui masih terdapat kewajiban pembayaran kredit.

“Setelah almarhumah meninggal dunia, jaminan tersebut masih dipegang pihak bank. Memang kami masih memiliki tunggakan di bank tersebut,” ungkap suami almarhumah kepada media ini, Kamis (10/9/2026).

Keluarga berharap ada kejelasan mengenai status dokumen AJB tersebut. Selai itu pihak keluarga ingin tahu bagaimana penyelesaian kewajiban kredit setelah debitur meninggal dunia.

Ketentuan KUR Tanpa Agunan Tambahan

Kasus tersebut menjadi perhatian karena pemerintah telah menerapkan ketentuan mengenai agunan tambahan dalam penyaluran KUR.

Dalam kebijakan KUR, kredit dengan plafon sampai Rp100 juta pada prinsipnya tidak mensyaratkan agunan tambahan. Ketentuan ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif, khususnya masyarakat yang membutuhkan modal tetapi tidak memiliki aset tambahan untuk dijaminkan.

Persoalan serupa sebelumnya juga mendapat perhatian Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Pemerintah menyoroti adanya laporan terkait nasabah KUR yang diminta menyerahkan dokumen aset sebagai agunan tambahan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan sesuai pedoman pelaksanaannya.

Namun demikian, ketentuan tanpa agunan tambahan bukan berarti pengajuan KUR diberikan secara otomatis. Bank tetap melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha, kemampuan membayar, serta memenuhi ketentuan administrasi dan kredit yang berlaku.

Menunggu Penjelasan BRI

Dalam kasus nasabah di Cibadak, belum diketahui secara pasti dasar dan status penguasaan dua dokumen AJB tersebut. Apakah dokumen tersebut sejak awal dicatat sebagai agunan, dokumen pendukung administrasi, atau memiliki status hukum lainnya dalam perjanjian kredit.

Media ini telah berupaya memperoleh klarifikasi dari BRI Unit Cibadak maupun pihak BRI Kantor Cabang Sukabumi mengenai persoalan yang dialamai nasabah tersebut.

Keterangan dari pihak BRI diperlukan untuk menjelaskan mekanisme penyerahan dan penyimpanan AJB, status kredit nasabah setelah meninggal dunia, serta langkah penyelesaian kewajiban kredit yang masih tersisa.

Selain itu, keluarga nasabah juga berharap pihak bank memberikan penjelasan terkait kemungkinan penyelesaian kewajiban melalui mekanisme perlindungan atau asuransi kredit, apabila fasilitas tersebut tercantum dalam perjanjian KUR yang bersangkutan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI Unit Cibadak belum memberikan keterangan resmi. Media ini tetap membuka ruang bagi pihak BRI untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.

Kasus tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penyaluran KUR, sehingga program pembiayaan pemerintah benar-benar dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tanpa menimbulkan persoalan terkait dokumen. (*).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha yang dinilai memberikan kontribusi besar sekaligus menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Dalam kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi itu, GISBH meraih penghargaan sebagai Wajib Pajak Non-PBB Terbesar dan Patuh untuk kategori Hotel serta Restoran.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar kepada pihak manajemen GISBH. Prestasi ini sekaligus menempatkan salah satu hotel ikonik di kawasan Palabuhanratu tersebut sebagai salah satu pelaku usaha yang berperan dalam menopang pendapatan daerah.

General Manager Grand Inna Samudra Beach Hotel, Reza Bram Adiguna, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi manajemen hotel untuk terus menjaga komitmen dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya melalui sektor pariwisata dan perhotelan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Pemkab Sukabumi. Kami akan selalu turut serta memajukan Kabupaten Sukabumi, khususnya Palabuhanratu,” kata Reza.

Ia juga berharap kepatuhan dalam membayar pajak dapat menjadi perhatian bersama seluruh perusahaan dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis di Kabupaten Sukabumi.

“Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kita untuk pembangunan. Karena itu, kami mengajak seluruh perusahaan dan pengusaha untuk selalu taat membayar pajak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengapresiasi capaian GISBH. Ia menilai kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah.

“Grand Inna Samudra Beach Hotel bukan hanya menjadi ikon pariwisata Palabuhanratu, tetapi juga memberikan contoh sebagai pelaku usaha yang tertib dan patuh terhadap kewajiban pajak,” ujar Asep Japar.

Menurutnya, penerimaan dari sektor pajak dan retribusi akan kembali dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Asep pun berharap penghargaan yang diberikan dalam Gebyar SIPENYU tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi mampu mendorong semakin banyak pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Ketaatan wajib pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan,” katanya.

Gebyar SIPENYU menjadi salah satu upaya Pemkab Sukabumi melalui Bapenda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak serta retribusi. Selain menjadi sumber pendapatan daerah, kepatuhan tersebut diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, berlokasi di depan Kantor Polsek Cidahu, Jalan Raya Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu.

Razia melibatkan personel Polsek Cidahu bersama unsur TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cidahu. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin langsung Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet, S.A.P.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas, khususnya sepeda motor yang diduga menggunakan knalpot racing atau knalpot brong.

Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak enam knalpot racing atau brong yang digunakan pada kendaraan bermotor.

Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet mengatakan, kegiatan razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

“Kami melaksanakan kegiatan ini untuk menciptakan situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi dapat mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujar AKP Endang Slamet.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa secara berkala sebagai langkah pencegahan terhadap penggunaan knalpot brong sekaligus menjaga kondusivitas wilayah hukum Polsek Cidahu.

“Penertiban akan terus kami lakukan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor, agar menggunakan kendaraan sesuai standar dan tidak mengganti knalpot dengan yang menimbulkan kebisingan,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib dan kondusif.

Menurutnya, kasus yang dilakukan individu tidak semestinya membuat wartawan lain yang bekerja secara profesional kehilangan keberanian dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Djunaedi menilai profesi wartawan memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, jurnalis dituntut tetap berpegang pada fakta, menjunjung kode etik, serta berani menyampaikan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai ulah oknum membuat wartawan yang bekerja benar menjadi down secara mental. Wartawan yang profesional harus tetap berdiri tegak, bekerja berdasarkan fakta dan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan penuh tanggungjawab,” ujar Djunaedi Tanjung.

Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Wartawan tidak boleh bekerja berdasarkan kepentingan pribadi maupun tekanan pihak tertentu.

Menurut Djunaedi, kualitas pers justru terlihat dari keberanian wartawan mempertahankan independensi ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

“Kita harus menjaga marwah pers. Jangan takut memberitakan persoalan yang memang menjadi kepentingan masyarakat, tetapi tetap gunakan data, lakukan verifikasi dan berikan ruang keberimbangan kepada pihak-pihak terkait,” katanya.

Djunaedi menegaskan, wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik. Berbagai dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan, kata dia, harus dikawal melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berdasarkan bukti.

Ia pun mendorong wartawan agar tidak ragu mengungkap berbagai persoalan seperti dugaan korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kalau ada indikasi korupsi yang merugikan rakyat, pers jangan diam. Kawal, dalami dan sampaikan kepada publik secara bertanggung jawab. Negara membutuhkan pers yang berani mengawasi, bukan pers yang mudah dibungkam,” tegasnya.

Namun demikian, Djunaedi mengingatkan keberanian tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Setiap pemberitaan harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Ia berharap seluruh wartawan dapat memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pers tetap terpelihara.

“Pers yang kuat bukan pers yang bebas melakukan apa saja, tetapi pers yang berani, independen, profesional dan bertanggung jawab. Mari kita tunjukkan bahwa wartawan Indonesia tidak mudah ditekan dan tidak mudah dibeli,” pungkas Djunaedi Tanjung.

Dengan gaya cair dan lugas, Aam Abdul Salam, S.Ag selaku moderator berhasil mencairkan suasana dan membuat diskusi antara 4 instansi dengan pelaku usaha berjalan dua arah.

Aam yang juga menjabat Sekjen PPJNA 98, Penasehat PWI dan SMSI Sukabumi Raya, serta Presidium MD KAHMI Sukabumi ini, sengaja memandu agar tidak ada “jurang komunikasi” antara pemerintah dan masyarakat.

Tugas Moderator: Menyamakan Frekuensi

Membuka diskusi, Aam Abdul Salam menegaskan tujuan utama forum yang digagas Sekjen Rumah Literasi Merah Putih, Dede Heri ini.

“Tujuannya biar tidak ada miskomunikasi. Kalau ada aturan baru, ada kendala listrik, atau persoalan tanah, langsung kita tanyakan di sini,” kata Aam.

Sepanjang acara, Aam aktif mengatur lalu lintas tanya jawab. Ia memastikan setiap pertanyaan dari pelaku usaha, jurnalis dan masyarakat dijawab tuntas oleh pemateri dari Kejari, BPN, Diskominfo dan PLN.

Berkat kepiawaiannya, diskusi berjalan aman, tertib dan lancar sampai acara tuntas.

4 Pemateri, 1 Meja Diskusi

Forum ini menghadirkan 4 pemateri lintas sektor:

1. Kejari Kabupaten Sukabumi – Fahmi Rachman, SH, MH, Kasi Intelijen

“Kami mendukung investasi yang berdampak positif untuk Sukabumi. Tapi tetap kami kawal agar sesuai aturan. Jangan sampai investor kesulitan karena minim informasi,” tegas Fahmi.

2. BPN Kabupaten Sukabumi – Anang, Kasi BPN PHP

“BPN komit jaga investasi di Sukabumi. Layanan harus mudah dan pasti. Untuk persoalan PDSL yang belum selesai, mohon datanya disampaikan ke kami agar bisa kami cek ke lapangan,” jelas Anang.

3. Diskominfo Kabupaten Sukabumi – Ujang Zulkipli, Kabid Sandikami

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kami di Diskominfo membangun kolaborasi dengan teman-teman wartawan dan jurnalis agar informasi pembangunan sampai ke masyarakat,” kata Ujang.

4. PLN UIP JBT 1 MSB – Elga Bagus Sulaksmono, Perizinan & Komunikasi

“Kami siap bersinergi. Jika ada pelaku usaha yang butuh daya atau mengalami kendala kelistrikan, bisa langsung koordinasi dengan kami agar investasi tidak terhambat,” ungkap Elga.

Dede Heri: Ini Rumah Bersama

Dede Heri selaku penggagas berharap forum ini jadi agenda rutin.

“Rumah Literasi Merah Putih ingin jadi rumah bersama. Di sini pemerintah, BUMN, penegak hukum dan masyarakat duduk satu meja. Mudah-mudahan setelah ini ada percepatan pelayanan untuk Sukabumi,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi dan moderasi yang tepat, diharapkan iklim investasi dan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi semakin mudah, transparan, dan berdaya saing.(*)

FGD ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk mencari solusi atas tantangan investasi dan ketersediaan energi di Sukabumi. Peserta sepakat bahwa ketiga pilar, yaitu pers, masyarakat, dan penegak hukum harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah berjalan kondusif.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH yang mewakili Kajari Cibadak, perwakilan GM PLN UIP JBT, perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kadiskominfosan, serta KaKesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM.

Dari unsur pers hadir perwakilan Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Ketua SMSI Sukabumi Raya, insan pers, LSM, pelaku UMKM, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Dalam pemaparannya, Kasi Intel Kejari Cibadak Rachaman, SH, MH menegaskan peran hukum sebagai penjamin kepastian iklim investasi.

“Penegak hukum hadir untuk memberikan kepastian dan rasa aman. Tanpa kepastian hukum, investor tidak akan masuk. Sinergi dengan pers dan masyarakat penting agar setiap proses pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan konflik di lapangan,” ujarnya.

Perwakilan GM PLN UIP JBT menyoroti urgensi ketersediaan listrik bagi iklim investasi. PLN akan selalu konsen untuk memenuhi setiap kebutuhan listrik masyarakat.

“Ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama investasi. PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan di Sukabumi. Namun kami juga butuh dukungan masyarakat dan media untuk mengedukasi pentingnya efisiensi energi dan mendukung program kemandirian energi berbasis potensi lokal,” katanya.

Perwakilan Kepala BPN Kabupaten Sukabumi juga menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan. Investasi akan tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sukabumi, apabila semua pihak menyadari akan ketertiban administrasi pertanahan.

“Aspek pertanahan sering menjadi kendala investasi. BPN siap bersinergi mempercepat layanan, asalkan semua pihak patuh pada aturan. Dengan data pertanahan yang tertib, kita bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.

KaKesbangpol Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni, S.Sos, MM menyoroti aspek stabilitas sosial. Kenyamanan dana keamanan investor, sehingga mau berinvestasi di Kabupaten Sukabumi, menjadi kewajiban semua pihak.

“Kondusivitas adalah kunci. Tugas kami menjaga stabilitas agar investasi bisa berjalan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat sangat dibutuhkan agar tidak ada miskomunikasi yang menghambat pembangunan dan penyediaan energi,” ungkapnya.

Perwakilan Kadiskominfosan Kabupaten Sukabumi menekankan peran komunikasi publik. Peran pers dalam memberikan informasi kepada publik menjadi bagian penting, sehingga investor mau datang ke Kabupaten Sukabumi.

“Peran komunikasi publik sangat vital. Diskominfo akan memperkuat diseminasi informasi terkait program energi dan investasi agar masyarakat memahami manfaatnya. Pers menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan menangkal hoaks,” ujarnya.

Dari unsur organisasi pers, perwakilan Ketua PWI Jawa Barat menegaskan tanggung jawab media. Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh rekan-rekan wartawan akan menjadi sebuh ide dan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan dan investasi di Kabupaten Sukabumi.

“Pers punya tanggung jawab moral mengawal pembangunan. Kami akan mendorong jurnalisme yang konstruktif, mengawasi kebijakan energi dan investasi, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Sukabumi,” tegasnya.

Senada, Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Syamsi, menyatakan kesiapan insan pers daerah. PWI siap mengawal pembangunan dan memberikan masukan yang konstruktif untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sukabumi.

“Di tingkat daerah, pers harus hadir paling depan. Kami siap bersinergi dengan penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan informasi terkait kelistrikan dan investasi sampai ke masyarakat dengan akurat, sehingga tercipta kepercayaan publik,” katanya.

Ketua SMSI Sukabumi Raya Eman Sulaeman, turut menyampaikan peran media siber. Sebagai organisasi perusahaan pers, sudah seharusnya perusahaan pers membantu pembangunan Kabupaten Sukabumi, tentunya dengan nalar yang kritis dengan produk jurnalistiknya.

“Media siber punya jangkauan luas dan cepat. SMSI siap mendukung literasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian energi dan investasi. Mari kita jaga agar pemberitaan tidak memprovokasi, tapi mencerdaskan dan membangun,” ujarnya.

Perwakilan LSM dan pelaku UMKM, Saeful Usman juga menyuarakan harapan dari sisi ekonomi rakyat. Mereka sangat berkeinginan agar iklim investasi di Kabupaten Sukabumi menjadi sebuah kenyamanan bagi para investor. Sehingga ada imbas positif bagi para pelaku UMKM.

“UMKM butuh listrik yang stabil dan biaya yang terjangkau agar bisa berkembang. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar ditindaklanjuti, karena kemandirian energi akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Sukabumi,” ungkapnya.

Diskusi dalam FGD menyimpulkan bahwa investasi tidak akan tumbuh tanpa tiga syarat utama: kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur energi, dan dukungan informasi yang sehat dari media. Ketiganya harus disinergikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Para peserta juga mendorong agar pemerintah daerah menjadikan forum seperti ini sebagai agenda rutin. Dengan begitu, setiap kebijakan terkait energi dan investasi bisa dikawal bersama sejak perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Rumah Literasi Merah Putih berharap FGD ini menjadi awal dari gerakan bersama. Tujuannya agar Kabupaten Sukabumi mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mandiri dalam energi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

Hal itu disampaikan Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf Benny Syafri, S.H., M.Han.) dalam kegiatan silaturahmi Dandim 0607/Kota Sukabumi bersama insan media, pada Jumat pagi, 28 Agustus 2026 di Makodim 0607 Kota Sukabumi, Jalan RA. Kosasih, Sukaraja, Sukabumi.

Acara dengan mengusung tema “Membangun Sinergi Kodim dan Media dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah.”

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara jajaran TNI, khususnya Kodim 0607/Kota Sukabumi, dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Dandim 0607/Kota Sukabumi menyampaikan apresiasi kepada para awak media yang telah hadir. Menurutnya, silaturahmi tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara institusi TNI dan insan pers.

“Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat komunikasi dan kemitraan,” ujar Beny dihadapan para awak media.

Sinergi tersebut dinilai penting mengingat media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat. Di sisi lain, komunikasi yang baik antara aparat kewilayahan dan media diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang aman, tertib, serta kondusif.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kodim 0607/Kota Sukabumi berharap hubungan yang telah terjalin dengan insan media dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi yang positif antara TNI dan media diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya komunikasi publik yang sehat sekaligus mendukung pemeliharaan kondusivitas wilayah Kota Sukabumi.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk saling bertukar informasi dan memperkuat pemahaman mengenai berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara tepat dan konstruktif.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Tidak sekadar menjadi ajang menyalurkan hobi, mancing bersama itu menjadi ruang silaturahmi antara jajaran Polres Sukabumi dengan para awak media yang selama ini menjadi mitra kepolisian dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Suasana semakin meriah ketika Kapolres Sukabumi berhasil strike. Teriakan dan sorak-sorai spontan dari para awak media pun pecah mengiringi keberhasilan orang nomor satu di jajaran Polres Sukabumi tersebut.

Di tengah kegiatan, suasana tampak begitu cair. Canda dan tawa sesekali terlontar dari para wartawan. Sikap AKBP Benny Cahyadi yang dikenal humble, murah menyapa dan murah senyum membuat komunikasi berlangsung tanpa sekat.

Meski demikian, suasana santai tersebut tetap dibalut rasa hormat. Kapolres terlihat tidak menjaga jarak dengan para jurnalis, sehingga kegiatan berlangsung layaknya pertemuan antarkawan yang sudah lama saling mengenal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Ilham Sapta Permadi, serta sejumlah anggota Polres Sukabumi lainnya.

Dalam kesempatan itu, AKBP Benny Cahyadi menyampaikan apresiasinya karena dapat diterima dengan baik oleh para insan pers di Kabupaten Sukabumi, baik yang bertugas di wilayah utara maupun selatan.

“Kehormatan serta kebanggaan bisa diterima menjadi keluarga besar rekan-rekan media, baik di utara maupun selatan. Saya anggap sama saja, ya. Utara, selatan itu tidak ada batasan, cuma jarak yang memisahkan,” ujar AKBP Benny.

Menurutnya, kegiatan silaturahmi seperti mancing bersama tersebut diharapkan tidak berhenti pada satu kesempatan saja. Ia bahkan berencana menggelar kegiatan serupa dengan konsep yang lebih santai dan menyenangkan.

“Saya harap ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Insyaallah besok kita buat acara lagi, mungkin lebih enak lagi, mungkin sambil nyantai duduk ngopi bareng, curhatan apa segala macam di pantai,” katanya.

Kapolres juga membuka kemungkinan kegiatan silaturahmi berikutnya dilakukan dengan aktivitas di kawasan pantai.

“ Sesi berikutnya kita mainnya di pantai,” ucapnya disambut suasana penuh canda.

AKBP Benny juga menyampaikan permohonan maaf kepada para awak media karena harus meninggalkan kegiatan lebih awal lantaran panggilan tugas.

“Dan tidak lupa juga saya mohon maaf, karena memang panggilan tugas. Mau tidak mau saya pergi lebih awal,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang wartawan yang mengikuti kegiatan tersebut mengapresiasi kegiatan yang digagas Kapolres Sukabumi. Menurutnya, kegiatan santai seperti ini memiliki nilai penting dalam memperkuat komunikasi dan kemitraan antara kepolisian dengan media.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Selain menjadi sarana refreshing, kegiatan ini membuat komunikasi antara wartawan dan kepolisian semakin dekat. Pak Kapolres juga terlihat sangat humble, mudah bergaul, murah sapa dan murah senyum, sehingga suasananya benar-benar cair,” ungkapnya.

Ia menilai kedekatan yang terbangun melalui kegiatan nonformal dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan kemitraan antara Polres Sukabumi dan insan pers.

“Dengan komunikasi yang baik, tentu ke depan koordinasi akan semakin mudah. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan, bukan hanya saat ada agenda resmi, tetapi juga dalam suasana santai seperti mancing atau ngopi bersama,” tambahnya.

Selain kegiatan mancing, acara tersebut juga dimeriahkan dengan pembagian beragam doorprize bagi para peserta. Kehadiran hadiah tersebut semakin menambah semarak suasana dan membuat kegiatan berlangsung penuh kegembiraan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Sukabumi menunjukkan bahwa membangun kemitraan dengan media tidak selalu harus dilakukan melalui forum formal. Silaturahmi dalam suasana santai, penuh canda dan kebersamaan justru menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan, membuka ruang komunikasi, serta menciptakan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dan insan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat.