Enam Penambang Ditahan Polres Sukabumi, Gabungan Penambang Jabar Banten Serukan Keadilan

Ratusan massa malukan aksi di DPRD Kabupaten Sukabumi meminta keadilan untuk membebaskan 6 orang penambang yang ditahan Polres Sukabumi | Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID | Ratusan massa aksi dari gabungan Penambang Jawa Barat, Penambang Banten, Korpus Brigade Gerakan Pemuda Islam, PW GPI Jawa Barat, PD GPI Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/9/2022).

Koordinator aksi unjuk rasa Ihsan Fuad mengatakan, Polri sebagai institusi negara, diharapkan menjadi jembatan rasa keadilan masyarakat yang harus hadir di tengah-tengah rakyat.

Menurut Ihsan 6 orang penambang rakyat yang saat ini ditahan Polres Sukabumi merupakan cermin tidak hadirnya Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Ihsan menjelaskan, bahwa 6 orang yang ditahan hanya sekedar mencari sesuap nasi untuk kehidupan anak istri mereka. Kalaupun dianggap melakukan pelanggaran, maka wajib dibina sesuai 7 instruksi Presiden, bukan malah di bui.

Baca juga:  Hari Weekend, Ini Peran Jiwa Sosial Kapolres Sukabumi¬†

“Mereka adalah kepala keluarga yang butuh perlindungan akibat kesewenangan oknum-oknum. Dan dugaan kami adanya permainan para oknum dan pengusaha nakal yang tidak ingin rakyat menambang diatas lahan milik negara yang berstatus hak guna usaha di Sukabumi,” ungkapnya.

Ihsan juga menerangkan bahwa pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Baca juga:  IPW Soroti Kinerja Polisi atas Kepercayaan Masyarakat

“Jadi dengan adanya penahanan 6 warga ini, kami menilai akan ada berpotensi mendorong ribuan orang untuk minta perlakuan yang sama. Bila tidak segera dibebaskan, maka ribuan penambang di Kabupaten Sukabumi akan minta diproses dan ditahan juga,” ujar Iksan.

“Bila penahanan kepada 6 penambang ini berlanjut, artinya apa yang dilakukan Polres Sukabumi jelas-jelas diskriminatif dan memprovokasi masyarakat yang selama ini sangat kondusif. Dan Polres Kab Sukabumi tidak memahami prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto yang merupakan semboyan Kapolri dan Presiden Joko Widodo,” sambung Ihsan.

Baca juga:  Tercatat Dalam 1 Hari, Ini Jumlah Wisatawan dan Kendaraan Menuju Pantai Sukabumi

Akhirnya audensi warga yang berunjuk rasa diterima oleh Kapolres Sukabumi dan perwakilan DPRD Kab Sukabumi untuk berdialog besama.

“Ada beberapa poin yang bisa kita petik dalam dialog tersebut, salah satunya penangguhan penahanan 6 orang penambang yang saat ini berada dalam sel tahanan Polres Sukabumi, Kapolres menyarankan solusi agar kami melakukan mediasi dengan baik kepada pihak perkebunan atau pelapor,” terang Ihsan Fuad.**

Pos terkait