Kuasa Hukum Ujang Taupik Akan Tempuh Jalur Hukum Bila Merugikan Kliennya Saat Penetapan DPRD Terpilih 

LINGKARPENA.ID | Kisruh satu tubuh Caleg (Dapil) 2 Dari Partai PDI Perjuangan diman salah satu Caleg tidak terima melihat hasil perolehan suara pada pleno Kecamatan, kuasa hukum Ujang Taupik akan melakukan upaya hukum (PHPU) bila mana merugikan kliennya pada penetapan DPRD terpilih, Rabu (28/2/24).

Kuasa Hukum tim Advokasi Ujang taupik, yang tergabung di Law Office DRH&Partners Firman mengatakan pada wartawan kami akan mengawal  perolehan suara ujang taopik sampai diputuskan secara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Kami sudah memegang hasil perolehan suara di tiga kecamatan dapil bacile bahwa ujang taopik menang.

Baca juga:  Amunisi Asjap dari Pajampangan

Selain itu, Firman menjelaskan terkait lontaran stegmen incambent di media elektrononik diduga ada maksud untuk mempengaruhi keputusan yang akan di ambil KPU. Maka dengan itu kemarin kami mendatangi pihak Panwaslu untuk mendapatkan penjelasan,” ungkapnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu. Ada tiga jenis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai berikut.

Baca juga:  Pemerintah Kota Sukabumi, Getol Sosialisasikan Pendidikan Politik Bagi Kaum Milenial Jelang Pemilu 2024

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Anggota DPR dan DPRD) adalah perselisihan antara partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Dengan peraturan tersebut kami akan melakukan upaya Hukum PHPU bilamana KPU kota sukabumi dalam penetapkan DPRD terpilih merugikan Ujang taopik,” pungkas Firman.

Baca juga:  Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat dan Ormas Cibereum Sukabumi Dukung Pemilu Damai Tolak Pleno Ulang

Pos terkait