Kunker Anggota DPR RI Komisi II Ke Bawaslu Kota Sukabumi, Berujung Kekecewaan

LINGKARPENA.ID | Anggota DPR RI Komisi II, Mohamad Muraz, merasa dilecehkan oleh pihak Bawaslu Kota Sukabumi karena ketiga komisionernya tak hadir kunjungannya saat melaksanakan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Bawaslu Kota Sukabumi, di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong.

Politisi Besutan SBY ini mengatakan, kunker kali ini sesuai dengan surat tugas resmi yang sudah dikirimkan ke pihak Bawaslu Kota Sukabumi pada Senin, 22 Januari 2024. Maka dari itu pihaknya melaksanakan tugas fungsinya sebagai Anggota DPR RI Komisi II yang mitra kerjanya antara lain Bawaslu.

Baca juga:  Tanki Pertalit Cilacap Terbakar, DPR Akan Panggil Pertamina

“Iya, ini kan tugas, ada surat tugasnya resmi dan sudah berkirim pada tanggal 22 ke Bawaslu. Ya saya tentu akan melaksanakan fungsi saya sebagai anggota DPR RI Komisi II,” ujar Muraz, kepada awak media Jumat (26/1/2024).

Selain itu lanjut dia, surat yang dikirimkannya itu juga pihaknya tembuskan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ,(DKPP). Bahkan pihaknya juga sempat menghubungi Ketua Bawaslu RI dan itu sudah dikonfrontir dengan Ketua Bawaslu kota Sukabumi dan jawabannya siap akan menghadirkan Komisioner, Panwascam, hingga Pengawasan Kelurahan atau Desa (PKD).

Baca juga:  Tok! PN Kota Sukabumi Bebaskan Dua ABH di Kasus Perudungan Siswa SD, Begini Respon Pihak Sekolah

“Tapi hari ini nggak ada satu orang pun. Ini apa maksudnya, saya ini loh, fungsi saya loh Anggota DPR, lembaga tinggi negara loh, ini dilecehkan oleh Bawaslu Kota Sukabumi,” cetusnya.

Meskipun di kantor Bawaslu Kota Sukabumi hanya ada sekretariat, sambung dia, mereka tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan dirinya. Maka dari itu, dirinya meminta Komisioner Bawaslu Kota Sukabumi untuk segera menjawab pertanyaannya.

Baca juga:  Pasal-pasal UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers, Arif Zulkifli: Berbahaya bagi Demokrasi

“Ya saya minta jawab pertanyaan saya, dan akan saya laporkan ke DKPP dan Bawaslu RI, ini main-main Bawaslu Kota ini, sudah tidak integritas, kode etiknya nggak di pakai,” pungkasnya.

 

Pos terkait