Dalam pertemuan tersebut, rombongan menyampaikan aspirasi agar BPN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan penerbitan sertifikat pada lahan seluas kurang lebih 42 hektare yang selama ini dipersoalkan masyarakat.

Ketua DPC Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya, Dasep Indra Witarsa, mengatakan langkah yang dilakukan merupakan bentuk upaya mencari kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan warga yang telah berlangsung cukup lama.

“Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan transparan. Karena itu kami datang untuk memperoleh kepastian mengenai status lahan yang saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan,” ujarnya.

Menurut Dasep, informasi yang diterima pihaknya menyebutkan bahwa lahan tersebut diduga telah bersertifikat atas beberapa nama. Kondisi itu, kata dia, perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Audiensi yang berlangsung sempat diwarnai perbedaan pendapat antara perwakilan massa dengan pihak BPN. Meski demikian, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepahaman untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama unsur pemerintah dan instansi terkait pada pekan mendatang.

Dasep menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan meminta agar proses tersebut ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran prosedur, kami berharap dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang bermasalah sehingga hak masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.

Selain meminta penelusuran terhadap legalitas sertifikat, Diaga Muda Indonesia juga kembali mempertanyakan data petani penggarap yang dinilai belum pernah disampaikan secara terbuka oleh pihak terkait. Menurut mereka, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Pihak Diaga memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga proses pemeriksaan selesai. Mereka juga menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerbitan sertifikat maupun penguasaan lahan.

Puluhan warga, yang sebagian besar merupakan kaum ibu, berkumpul menyuarakan satu tuntutan yang sama: kepastian relokasi dari pemerintah. Mereka mengaku telah menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan, sementara kehidupan terus berjalan dalam ketidakpastian.

Suasana aksi berubah haru ketika Mak Enung (60), salah seorang warga, menyampaikan isi hatinya. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia menggambarkan beratnya kehidupan yang harus dijalani bersama keluarga dan warga lainnya.

“Kami tidak meminta yang mewah. Kami hanya ingin punya tempat tinggal yang layak agar bisa hidup tenang. Tolong relokasikan kami secepatnya. Kasihan anak-anak kami, mereka butuh masa depan, butuh sekolah, jangan sampai terus hidup dalam ketidakpastian,” ujar Mak Enung.

Menurutnya, kondisi ekonomi warga semakin sulit. Sebagian besar hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Di sisi lain, mereka harus memikirkan biaya hidup, pendidikan anak, hingga tempat tinggal yang hingga kini belum memiliki kepastian.

Mak Enung juga mengaku sedih melihat anak-anak harus menghadapi tekanan karena tidak memiliki rumah tetap. Baginya, relokasi bukan sekadar soal bangunan, melainkan tentang mengembalikan harapan dan martabat keluarga.

“Kami selalu mendukung pemerintah. Sekarang kami hanya berharap pemerintah juga mendengar suara kami. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa kepastian. Tolong bantu masyarakat Kampung Cijambe,” ucapnya dengan penuh harap.

Bagi warga Cijambe, relokasi bukan lagi sekadar janji yang dinanti, melainkan kebutuhan mendesak agar mereka dapat memulai kehidupan baru dengan lebih aman dan bermartabat.

Hingga aksi berlangsung, warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai rencana relokasi yang telah dijanjikan, sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang saat ini masih bertahan di rumah kontrakan maupun tempat tinggal sementara dengan berbagai keterbatasan.

Di GOR Pemuda Cisaat, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi menggelar puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026. Sementara di wilayah selatan, tepatnya Bundaran Surade, masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) menggelar aksi damai sebagai bentuk desakan kepada aparat agar lebih tegas memberantas peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.

Kedua kegiatan yang berlangsung di lokasi berbeda itu memperlihatkan satu benang merah: kepedulian terhadap masa depan generasi muda Sukabumi.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama, mengatakan peringatan HANI tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, seluruh elemen kepemudaan harus menjadi mitra aktif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

“Ini bukan sekadar memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Kami ingin membangun komitmen bersama agar pemberantasan narkoba dilakukan secara konsisten. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi,” ujar Yandra.

Ia mengingatkan bahwa dampak narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Kalau kita menganggap remeh persoalan ini, yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi kita. Karena itu jangan pernah menganggap narkoba sebagai bahan candaan. Ini persoalan serius yang harus dilawan bersama,” tegasnya.

Komitmen serupa disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi, Heru Herlambang. Ia menilai seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan perlu berada dalam barisan yang sama untuk menjaga anak-anak muda dari bahaya narkoba.

“Tidak boleh ada ruang bagi peredaran narkoba di Kabupaten Sukabumi. Kami siap berada di garis depan bersama aparat demi melindungi generasi muda dan masa depan daerah ini,” katanya.

Semangat yang sama juga menggema di kawasan Pajampangan. Ratusan warga bersama tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga unsur MUI melakukan aksi damai di Bundaran Surade.

Koordinator aksi, Yudi Pratama atau yang dikenal sebagai Si Peci Merah Ti Jampang, menyebut masyarakat menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

“Kami hadir membawa suara masyarakat Pajampangan. Harapan kami sederhana, aparat benar-benar menindak para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, maupun minuman keras. Lingkungan yang aman hanya bisa terwujud jika generasi muda terlindungi,” ujarnya.

Dua peristiwa yang berlangsung pada hari yang sama itu menjadi cerminan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Ketika pemuda, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga warga memilih berdiri dalam satu barisan, harapan untuk mewujudkan Sukabumi yang bersih dari narkoba menjadi lebih nyata.

Perlawanan terhadap narkoba kini bukan lagi sekadar slogan, melainkan gerakan kolektif yang lahir dari kesadaran bahwa menyelamatkan generasi adalah investasi terbesar bagi masa depan Kabupaten Sukabumi.

Polres Sukabumi Kota menjadi leading sector dalam pengamanan dengan menurunkan ratusan personel yang dibantu unsur pemerintah daerah dan instansi pendukung lainnya.

Kabag Ops Polres Sukabumi Kota, Kompol Deden Sulaeman, mengatakan sebanyak 452 personel telah disiapkan guna mengawal seluruh rangkaian kegiatan aksi.

“Kami telah menyusun pola pengamanan dan menempatkan personel di sejumlah titik yang dianggap strategis. Tujuannya agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum,” ungkap Deden.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya mengandalkan personel di lapangan. Berbagai sarana pendukung juga telah dipersiapkan sebagai langkah antisipasi apabila diperlukan.

“Kendaraan pengendali massa, armada Dalmas, unit pemadam kebakaran, ambulans, serta tim medis telah disiagakan sejak awal. Semua disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan,” jelasnya.

Aksi yang diberi nama “Aksi 2.6.26” tersebut diikuti pengurus RT dan RW dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk persoalan dana abadi yang sebelumnya sempat menjadi pembahasan antara pemerintah dan para pengurus lingkungan.

Koordinator Forum RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira atau Levi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang lahir dari keinginan para pengurus RT dan RW sendiri.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menjadi harapan para pengurus RT dan RW,” ujarnya.

Untuk menunjang kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung, panitia juga membuka posko logistik yang dibiayai secara gotong royong oleh anggota forum dan para pendukung.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kegiatan ini berdiri atas semangat kebersamaan. Semua kebutuhan dipenuhi secara swadaya sebagai bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi,” tutur Levi.

Hingga aksi berlangsung, aparat keamanan terus melakukan pengawalan dan koordinasi dengan para koordinator lapangan guna menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan mahasiswa terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif. Mereka mengaku telah berulang kali mengajukan permintaan resmi, namun belum memperoleh kejelasan.

“Kami sudah dua kali melayangkan surat dan sempat melakukan audiensi. Tapi hingga sekarang tidak ada data yang diberikan. Ini menunjukkan kurangnya keterbukaan,” ujar Norman Irawan dari Simpul Sukabumi.

Menurut para demonstran, Sekda memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Namun, kondisi di lapangan justru dinilai bertolak belakang.

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pemberian insentif. Mereka menduga ada penerima yang tidak sebanding dengan kontribusi terhadap capaian pendapatan daerah. Bahkan, sektor yang belum memenuhi target disebut tetap mendapatkan insentif.

Selain itu, mereka menilai pemerintah tidak pernah mempublikasikan data kinerja sektor maupun objek retribusi. Informasi terkait siapa saja penerima insentif dan besaran yang diterima pun tidak pernah disampaikan ke publik.

“Kalau datanya tertutup seperti ini, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi? Ini berpotensi membuka celah penyalahgunaan,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah segera membuka daftar penerima insentif lengkap dengan nominalnya. Mereka juga mendesak agar indikator penilaian kinerja dan mekanisme penetapan insentif dipublikasikan secara jelas.

Tak hanya itu, mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berjalan. Bahkan, mahasiswa mendesak penghentian sementara pemberian insentif hingga proses evaluasi selesai dilakukan.

Aksi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2024 yang menjadi dasar tuntutan keterbukaan informasi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Aksi digelar untuk menuntut evaluasi dan pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pajak UMKM. Aksi ini juga merupakan bagian dari peringatan satu tahun kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.

Massa aksi menilai bahwa Perwal tersebut memberatkan pelaku UMKM dan tidak sesuai dengan janji politik Ayep Zaki saat kampanye.

“Satu tahun sudah Wali Kota Sukabumi menjabat, tapi janji-janji politiknya tidak terealisasi. Kami menuntut evaluasi dan pencabutan Perwal yang merugikan rakyat,” ucap Rizki Kurnia (ketua Umum Semmi Kota Sukabumi) dalam orasinya.

Massa aksi juga mempertanyakan komitmen Ayep Zaki dalam memenuhi janji-janji politiknya, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.

“Kami tidak akan diam jika apa yang kami sampaikan tidak ada tindak lanjut dan evaluasi dalam 2×24 jam. Kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan kami dipenuhi,” ucap Rizki Kurnia

“Libatkan pihak pihak terkait dalam perumusan kebijakan seperti unsur DPRD,tokoh agama,tokoh masyarakat, pegiat sosial ( aktivis) dan elemen masyarakat terkait,” tambah Rizki.

Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi massa ini. Namun, diharapkan bahwa pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi janji-janji politik yang telah dibuat.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB di depan Mapolres Sukabumi Kota sebelum melakukan long march menuju kawasan Jalan R. Syamsudin, S.H., tepatnya di sekitar Balai Kota Sukabumi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap tayangan program televisi yang dianggap menghina ulama dan merendahkan martabat pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo.

Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai spanduk dengan tulisan bernada protes seperti “Cabut Izin Trans7” dan “Penjarakan Oknum Penista Ulama dan Pesantren.” Suasana aksi juga diselingi atraksi debus yang ditampilkan di tengah orasi untuk menarik perhatian masyarakat.

Secara bergantian, para orator dari perwakilan massa menyampaikan tuntutan agar pihak stasiun televisi bertanggung jawab atas isi tayangan yang dinilai mencemarkan nama baik pesantren dan memperburuk citra santri di mata publik.

Sekitar pukul 15.30 WIB, massa membubarkan diri secara tertib setelah seluruh aspirasi disampaikan. Tidak ada perwakilan yang memberikan keterangan resmi kepada awak media. Aparat keamanan yang sejak awal mengawal jalannya aksi juga meninggalkan lokasi setelah situasi dinyatakan kondusif.

Sebelumnya, tagar #BoikotTrans7 ramai menjadi trending di berbagai platform media sosial. Seruan boikot muncul sebagai respons atas tayangan program “Xpose Uncensored” yang dinilai melecehkan kehidupan pesantren dan santri.

Dalam potongan video yang beredar luas, narator program tersebut menyebutkan, “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok? Kiainya yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop.” Ucapan itu dinilai provokatif dan dianggap menyinggung kehormatan para kiai serta tradisi pesantren.

Kecaman terhadap tayangan tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk para alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Salah satu alumni, M. Imaduddin (lulusan 2008), menyampaikan kekecewaannya melalui pernyataan yang dikutip dari NU Online.

“Sejak tayangan itu viral, kami sebagai alumni sangat kaget. Kok kiai kami digambarkan seperti itu, seolah bermewah-mewah dan menerima amplop dari umat. Bahkan disebut jalannya ngesot. Ini sangat tidak pantas,” ujarnya.

Gelombang protes diperkirakan akan terus berlanjut apabila tidak ada klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka dari pihak televisi yang bersangkutan.

Salah satu isu yang mencuat dan menjadi sorotan warga adalah dugaan ketidakadilan dalam pembagian daging kurban bantuan dari komunitas muslim asal Turki yang diterima desa beberapa waktu lalu. Warga menilai distribusi daging tersebut tidak dilakukan secara merata, bahkan ada indikasi keberpihakan pada wilayah tertentu.

Melalui koordinator aksi, Agus, warga mempertanyakan keadilan dalam proses pembagian daging tersebut. Ia menilai ada permainan dalam pendistribusian kupon daging kurban yang dilakukan oleh perangkat desa.

“Kami menilai pembagian daging sudah tidak benar. Bayangkan saja, di RT lain hanya beberapa orang warga yang menerima, sementara di RT tempat sekretaris desa tinggal ada sekitar 30 penerima. Ini jelas tidak adil dan kami yakin ada permainan dalam pembagian kupon,” ujar Agus, Selasa (7/10/2025).

Warga juga menyampaikan bahwa pembagian daging itu tidak sesuai dengan data yang telah diajukan oleh para ketua RT dan RW. Menurut mereka, proses distribusi justru diatur sepihak oleh salah seorang perangkat desa tanpa melibatkan struktur pemerintahan lingkungan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang merasa terpinggirkan.

Namun, persoalan pembagian daging kurban bukan satu-satunya yang disuarakan warga dalam aksi tersebut. Mereka juga menuntut kejelasan terkait sejumlah hal lain yang dianggap janggal, antara lain penggunaan dana desa, realisasi dana ketahanan pangan tahun 2022–2023, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu perangkat desa, serta penyaluran bantuan sosial seperti BPNT dan PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.

Selain itu, warga turut menyoroti permasalahan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disebut masih menunggak. Menariknya, menurut warga, tagihan PBB tersebut langsung dilunasi sesaat sebelum aksi massa berlangsung, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pembayaran itu dilakukan untuk meredam protes.

Aksi warga di halaman kantor Desa Bojongsari berlangsung dengan tertib meskipun disertai dengan orasi dan teriakan berisi tuntutan. Aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya terlihat berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Warga berharap pemerintah desa dapat bersikap terbuka dan menjelaskan secara rinci berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat. Mereka juga meminta agar pembagian bantuan, baik dalam bentuk daging kurban maupun program sosial lainnya, dilakukan secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Aksi massa GNB jilid 2 ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa Neglasari Tahun 2024 oleh kepala desanya berinisial RH. Dalam aksinya itu massa menurut kepala Desa Neglasari segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Tuntutan kami hari ini sama dengan tuntutan kami pada aksi sebelumnya, yaitu menuntut kepada Desa Neglasari mundur dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati Sukabumi,” ujar Kang Parman, juru bicara aksi.

Lanjut kata Kang Parman, masyarakat Neglasari sudah tidak percaya lagi kepada kepala desanya yang tidak amanah dalam mengelola pemerintahan Desa Neglasari.

“Tahun 2022 kepala Desa Neglasari telah menandatangani surat pernyataan yang isinya apabila melakukan korupsi sekecil apapun maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Nah ternyata ada hal yang dilanggar. Intinya masyarakat Neglasari pada hari ini sudah tidak ada toleransi lagi terhadap kepal desa,” jelas Kang Parman.

Selain Kang Parman dalam aksi massa GNB jilid 2, Rahmat Taufik tokoh masyarakat Neglasari hadir memberikan orasinya.

Awalnya aksi massa GNB jilid 2 direncanakan digelar di halaman Kantor Kecamatan Lengkong, namun akhirnya dialihkan ke Halaman Kantor Desa Neglasari. Hal ini untuk menghindari gangguan terhadap pelayanan publik yang ada di sekitar Kantor Kecamatan Lengkong, seperti Puskesmas Lengkong, Bank BRI, dan akses jalan raya yang menuju Kota Sukabumi.

Pada aksi massa GNB jilid 2 masyarakat yang sudah hilang kepercayaan kepada kepala desanya melakukan penyegelan Kantor Desa Neglasari.

“Penyegelan kita lakukan sebelum adanya jawaban dari dinas terkait yaitu DPMD dan tindakan dari inspektorat Kabupaten Sukabumi,” ujar Kang Parman.

Dalam aksi massa GNB jilid 2 hadir Kapolsek Lengkong, AKP Bayu Sunarti Agustina, S.E, bersama dengan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kapolsek Sagaranten AKP Akhmad Suryana, Kapolsek Curug Kembar AKP Toni Hartono, dan perwakilan dari Danramil Lengkong, Camat Lengkong, serta Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan aksi ini, yang melibatkan masyarakat Desa Neglasari, berlangsung aman berkat pengamanan yang dilakukan oleh Polsek Lengkong, yang dibantu oleh personel dari Polsek Jajaran Polres Sukabumi.

“Polsek Lengkong bersama jajaran Polsek lainnya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan pengamanan dengan baik agar kegiatan berjalan tanpa gangguan,” tegas AKP Bayu Sunarti Agustina, S.E., Kapolsek Lengkong kepada awak media.

Kedatangan massa dengan membawa beragam spanduk diantaranya bertulisan tuntutan soal transparasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Kedatangan massa aksi damai itu disambut Forkopimcam Lengkong, Kapolsek Simpenan AKP Erman, S.H., Kapolsek Cikembar AKP Teddy Slamet, Ketua BPD Desa Neglasari Achi dan sejumlah tokoh masyarakat, tanpa kehadiran kepala desa Neglasari, RH.

Poin yang disorot massa aksi adalah soal keterbukaan penggunaan anggaran dana desa, meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) insentif guru ngaji, insentif ketua RT dan RW, insentif untuk Karang Taruna dan insentif untuk kader Posyandu. Massa aksi mensoroti belum disalurkannya anggaran tersebut.

Juru bicara aksi, Suparman, mengungkapkan, masyarakat Neglasari sudah hilang kepercayaan kepada kepala desanya. Pasalnya, kata Kang Parman, kepala Neglasari RH telah melanggar sumpah dan pernyataan yang dibuatnya di tahun 2022.

“Tahun 2022 kepala desa telah menandatangani surat pernyataan yang isinya apabila melakukan korupsi sekecil apapun maka secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Nah ternyata ada hal yang dilanggar. Intinya masyarakat Neglasari pada hari ini sudah tidak ada toleransi lagi terhadap kepal desa,” jelas Kang Parman.

Yang lebih parah, kata Kang Parman, Pajak Bumi Bangunan Desa Neglasari tahun 2024 baru masuk sekitar 6 persen dari total Rp 184 juta.

“Ini jelas perlu dipertanyakan dan di usut,” ucapnya.

Dua poin yang menjadi tuntutan massa aksi, pertama mendesak kepala desa Neglasari segera mengundurkan diri dan meminta Bupati Sukabumi untuk segera memberhentikannya.

Kedua, meminta aparat penegak hukum segera menindak lanjutinya dan memprosos secara hukum.

Sementara Kapolsek Lengkong, Iptu Bayu Sunarti Agustina, S.E., saat dihubungi lingkarpena.id menuturkan, aksi massa yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB itu diikuti sekitar 50 orang.