Aksi massa tersebut digelar di Kampung Muara, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, sejak pagi. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Selatan atau (Amkab) ini melakukan aksi unjuk rasa, dengan tegas menolak kehadiran Anies Baswedan yang dituduh mencuri start kampanye Pemilu 2024 nanti.

Alasan penolakan kehadiran Anies itu dikatakan Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Aby Sudarajat. Massa aksi terlihat dari atribut-atribut dilapangan termasuk kaos peserta yang dianggapnya overleaf.

“Semestinya Anies mematuhi peraturan dan kegiatan gerak jalan yang diselenggarakan ini lebih mengarah kepada pencarian dukungan suara atau kampanye,” kata Aby Sudarajat dalam bicaranya dilokasi.

Sementara orator aksi, Asep Taufiqurahman dihadapan ratusan peserta aksi menyatakan sikap, bahwa kegiatan ini merupakan sebuah pelanggaran yang diindikasikan mencuri start kampanye.

“Kami meminta kegiatan ini bisa dievaluasi oleh KPU dan Bawaslu,” tegasnya.

Asep juga menuding kemudahan akses menggunakan stadion si Jalak Harupat yang dijadikan sebagai tempat kegiatan tersebut perlu ditelusuri. Menurutnya sekelas Anies bisa begitu mudah mendapatkan izin penggunaan sarana itu, sementara masyarakat dipersulit.

“Kami hanya meminta agar ada kepatuhan bagi semua pihak. Jangan mencuri start. karena masyarakat sudah tahu mana yang layak dipilih menjadi pemimpinnya begitu juga sebaliknya,” tandas Asep.(*)

Permasalahan ini dipicu dari sebuah pesan WhatsApp oknum Kepala Desa Sukaresmi terkesan sebuah tantangan terhadap saah satu Aliansi Masyarakat sehingga membuat mereka menggeruduk Kantor Desa dengan tujuan menemui Kepala Desa Sukaresmi tersebut.

Menurut salah satu warga yang terlibat aksi Rizky (23) mengatakan, warga merasa terpancing dengan ucapan Kepala Desa, melalui story whatsapp yang terkesan arogan. Dalam ucapannya sang Kepala Desa turut menantang warga dan hal ini sudah keluar dari konteks sebagai pemimpin.

“Dari nada dan sikap arogansi Kades ini tidak boleh dibiarkan. Ini akan memicu permasalahan yang tidak bagus. Apalagi ada bahasa mengajak sparing atau duel dengan warga. Saya pikir itu bukan tindakan seorang Kepala Desa, kata-katanya seperti mencerminkan seorang premanisme saja,” ujar Risky kepada wartawan.

Menurutnya tata bahasa dari oknum Kades tersebut tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Apalagi dia mengumbar kata-kata yang ditampilkan di Media Sosial. Kedatangan kami ini meminta Kepala Desa untuk mengklarifikasi ucapannya melalui status WhatsApp juga kalimat langsung melalui teleponnya.

“Kami Aliansi Masyarakat Desa Sukaresmi menuntut Ketua BPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelayan publik ini. Juga kami akan mendesak Bupati Sukabumi untuk segera mencopot Kepala Desa Sukaresmi. Tindakan persekusi yang dilakukan oknum Kades ini akan kami usut tuntas secara hukum. Sikap Kepala Desa ini sudah tidak mencerminkan sebagai pejabat publik,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sukaresmi Jalaludin menuturkan, kejadian tersebut merupakan ada miskomunikasi. Dirinya turut mengapresiasi kepada kawan-kawan Aliansi Masyarakat Sukaresmi atas koreksinya.

“Saya secara pribadi mohon maaf jika telah melukai teman-teman, walaupun tujuannya bukan ke arah sana,” ujar Jalaludin.

Menurut Jalaludin, tujuan ia membuat status WhatsApp pribadinya merupakan permasalahan lain. Akan tetapi mereka membawa ke ranah grup karang taruna atau masyarakat.

“Ya kalaupun status saya ini menuju kepada seseorang baiknya mereka tanya dulu saya. Apa yang terjadi ataupun apa masalahnya, jangan di share dulu di grup,” terang Jalaludin.

Lanjutnya, “Ya story saya bukan tujuan untuk menyerang, menghina dan melawan masyarakat Sukaresmi. Itu murni untuk saya secara pribadi bukan untuk masyarakat Desa Sukaresmi. Saya berani bertanggung jawab secara pribadi, tujuan saya tidak mengarah ke sana,” pungkasnya.**