Ia menilai, adanya persaingan pembelian benur yang tidak sehat oleh eksportir benur ilegal harus disikapi serius oleh Pemda. Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melegalkan ekspor benur di daerah.

“Soalnya kalau ini dibiarkan saya takut terjadi konflik kepentingan antara eksportir legal dengan ilegal. Ini rentan dan harus segera disikapi serius,” tegasnya kepada Lingkarpena.id, Sabtu (11/9/2020).

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Perizinan, segera melakukan penertiban dan pembinaan yang baik dan terintegrasi.

“Pemda harus melakukan pengawasan nelayan tangkap dan budidaya benur, memberikan kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memiliki izin ekspor. Kemudian memantau alur sirkulasi ekspor benur agar berkontribusi terhadap PADes (Pendapatan Asli Desa),” tegasnya.

Menurut Badri, dilegalkannya ekspor benur oleh KKP seharusnya disambut baik oleh semua elemen yang terlibat. Pasalnya program ini dapat meningkatkan perekonomian nelayan serta menjadi PADes yang besar. “Tetapi tetap harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan,” pungkasnya. 

Reporter : Wafik Hidayat
Redaktur : Garis Nurbogarullah

https://www.instagram.com/p/CFBWtNyFYNh/?igshid=1d8h0m1str0zo