Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Facebook milik @Abdul Hamdan pada Selasa, 26 Mei 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Hingga Kamis pagi (28/5/2026), postingan itu telah mengundang perhatian luas dengan ratusan interaksi, mulai dari like, komentar, hingga dibagikan ulang oleh warganet.

Dalam foto yang diunggah, terlihat paket makanan MBG berisi nasi putih, crispy chicken, orek tempe, rebusan labu dan buncis, serta buah jeruk. Menu tersebut disebut diperuntukkan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui (busui) dan balita.

Namun, alih-alih mendapat apresiasi, menu tersebut justru menuai kritik tajam. Dalam caption berbahasa Sunda, pengunggah menyuarakan kekecewaannya terhadap kualitas makanan yang disediakan.

“Ya Allah, ini MBG Desa Cijulang parah. Ini untuk ibu menyusui dan balita. Tolong dipikirkan, karena ini dibiayai pemerintah, bukan uang pribadi. Sudah berbulan-bulan menu tidak pernah benar, tidak sesuai anjuran,” tulisnya dalam terjemahan bahasa Indonesia.

Saat dikonfirmasi, pemilik akun membenarkan bahwa dirinya yang mengunggah foto tersebut. Ia menjelaskan, makanan itu diterima dari pembagian di Posyandu Anyelir Desa Cijulang, lalu dipindahkan ke wadah plastik di rumah oleh penerima manfaat.

“Menu itu dibawa pulang. Penerima manfaat membawa wadah sendiri untuk memindahkan dari omprengan,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Ia berharap, kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait. “Semoga ada perbaikan menu oleh SPPG Desa Cijulang,” katanya.

Di sisi lain, Kepala SPPG Cijulang, Hadian, memberikan tanggapan yang cukup mengejutkan. Alih-alih menjawab substansi kritik terkait kualitas menu, ia menyebut persoalan tersebut sebagai urusan internal dan meminta agar tidak dipublikasikan.

“Sudah dinonaktifkan penerima manfaat tersebut. Ini urusan internal, tidak perlu ikut campur,” bebernya.

Tak hanya itu, Hadian juga menuding adanya upaya menggiring opini publik untuk menjatuhkan lembaga yang dipimpinnya. Ia bahkan mempertanyakan peran media dalam mengangkat isu tersebut.

“Anda sendiri yang meng-up ke media. Seolah ada kerja sama untuk menjatuhkan SPPG saya,” lanjutnya.

Ia juga mengaku khawatir pemberitaan ini berdampak pada para relawan yang terlibat dalam program tersebut.

“Kalau mereka kehilangan pekerjaan, apakah Anda mau tanggung jawab?” jelasnya.

Meski demikian, Hadian memastikan bahwa pengelolaan anggaran di SPPG dilakukan secara transparan dan diawasi oleh lembaga resmi seperti BPKP dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Setiap uang yang kami belanjakan di SPPG tersebut akan dilaporkan ke BPKP, jadi aman. Setiap SPPG ada pelaporan tersendiri lewat website yang hanya bisa diakses oleh KA SPPG,” ujarnya.

Selain itu, Hadian mempertanyakan alasan kritik yang diarahkan kepada program MBG.

“Nah jika uang pajak dan APBD masih dipermasalahkan, kenapa tidak dari dulu mempermasalahkan program pemerintah sebelumnya seperti BPJS atau KIP?” pungkasnya.