Dalam pertemuan tersebut, rombongan menyampaikan aspirasi agar BPN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan penerbitan sertifikat pada lahan seluas kurang lebih 42 hektare yang selama ini dipersoalkan masyarakat.

Ketua DPC Diaga Muda Indonesia Sukabumi Raya, Dasep Indra Witarsa, mengatakan langkah yang dilakukan merupakan bentuk upaya mencari kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan warga yang telah berlangsung cukup lama.

“Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan transparan. Karena itu kami datang untuk memperoleh kepastian mengenai status lahan yang saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan,” ujarnya.

Menurut Dasep, informasi yang diterima pihaknya menyebutkan bahwa lahan tersebut diduga telah bersertifikat atas beberapa nama. Kondisi itu, kata dia, perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Audiensi yang berlangsung sempat diwarnai perbedaan pendapat antara perwakilan massa dengan pihak BPN. Meski demikian, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepahaman untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama unsur pemerintah dan instansi terkait pada pekan mendatang.

Dasep menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan meminta agar proses tersebut ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran prosedur, kami berharap dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang bermasalah sehingga hak masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.

Selain meminta penelusuran terhadap legalitas sertifikat, Diaga Muda Indonesia juga kembali mempertanyakan data petani penggarap yang dinilai belum pernah disampaikan secara terbuka oleh pihak terkait. Menurut mereka, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Pihak Diaga memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga proses pemeriksaan selesai. Mereka juga menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerbitan sertifikat maupun penguasaan lahan.