Dalam kegiatan turut dihadiri perwakilan serikat buruh, SPSI, SPN, FSB KIKES KSBSI, APINDO, BJB dan BPJS ketenagakerjaan, serta pegawai dilingkungan Disnakertrans .

Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten sukabumi, Usman Jaelani dikonfirmasi awak media menyatakan terkesan merasa bangga terhadap semua teman-teman Disnakertrans, serikat buruh dan pengusaha dalam mendukung program kerja kita semua. Alhamdulillah berjalan dengan baik ,terakhir rapat dengan dewan pengupahan, itu semakin baik.

“Saya mengabdi didisnakertrans kurang lebih tiga tahun, bila keseluruhan menjadi ASN sekitar 29 tahun lebih tidak sampai 30 tahun,” ungkapnya, selepas serah terima berkas dan kunci kendaraan mobil dinas kepada sekretaris Disnakertrans.

Kepada pengganti Kadisnakertrans. Usman ingatkan beberapa hal, Intinya selama menjabat Kadis harus mampu berkomunikasi dan menjaga emosi ,jadi selama ini insyaallah dengan komunikasi bisa menyelesaikan masalah,tidak harus dengan cara formal, malah yang formal bisa jadi kaku nantinya .

“Semua juga intinya komunikasi, banyak-banyak lah bersilaturahmi, jadi yang tadinya akan marah, bisa jadi bila telah komunikasi ,nanti menjadi tidak jadi marah,” pesan Usman di aula kantor Disnakertrans, Jalan pelabuhan, Kecamatan lembursitu, Kota sukabumi.

Usman disinggung pengalaman selama menjabat Kadisnakertrans, lalu dihadapkan aksi demo massa buruh, atas hal ini. Usman berpandangan.
Sebetulnya aksi demo itu hanya jalan terakhir, dari suatu hal masalah yang tidak ada jalan solusi, jadi sepanjang kita masih bisa komunikasi, ngobrol, duduk bareng sambil membahas masalah, termasuk solusi bersama, biasanya akan lebih baik bila masih memungkinkan dihadapi langsung aksi massa.

“Pokoknya komunikasi,silaturahmi malah itu lebih efektif ,walaupun bila saya tidak bisa menghadapi langsung aksi massa karena suatu hal, lalu diwakilkan kepada sekdis atau kabid , tapi sebelumnya kita sudah arahkan beberapa metode jalan keluarnya, agar tidak berkelanjutan permasalahannya,” beber Usman, Selasa (31/12/2024).

Mewakili Ketua DPK.APINDO Kabupaten Sukabumi, Aswin Andrian mengatakakan, kalau dari Apindo sendiri, memang selama tiga tahun beliau menjabat ,cukup bersinergi dalam menjalani hubungan industrial, terutama dengan DPK Apindo terjalin kerjasama baik

“Mudah-mudahan atas hal ini dilanjutkan oleh penerusnya, kami harapkan Kadis berikutnya tetap menjaga hubungan baik agar tetap berjalan, sehingga kondusifitas industri dikabupaten Sukabumi lebih baik dan terarah lagi kedepannya, seperti itu,” ungkapnya.

Selama Usman menjabat Kadisnakertrans, beberapa catatan Apindo dikatakan Aswin, kalau dari sisi kepribadian beliau patut dicontoh, sebab selama beliau sama mengabdi itu orangnya tidak mudah marah ,humble .

“Dari jati diri kepribadiannya tersebut, sehingga komunikasi kami cukup lancar, kalaupun ada riak-riak sedikit, wajarlah dalam hubungan industrial itu dinamisasi nya memang cukup tinggi, mohon maaf apabila terdapat ucap, kata dan prilaku yang tidak berkenan,” timpal Aswin Wakil Ketua DPK. Apindo Kabupaten Sukabumi.**

Dalam kunjungannya Budi didampingi oleh Kadisnaker meninjau produktivitas para peserta pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK Disnakertrans tersebut.

Diketahui kegiatan yang digelar UPT BLK Disnakertrans Sukabumi ini merupakan pelatihan berbasis kompetensi pada jurusan flat welder, Administrasi perkantoran dan Desain Grafis.

“Jadi setelah saya purnabakti pada Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, niat kami bersama Disnakertrans melalui BLK ini ingin fokus membangun SDM di Sukabumi supaya bisa lebih maju,” ujar Budi kepada wartawan.

“Banyak program-program disini yang perlu kita kembangkan. Ya termasuk yang kemungkinannya mau kami jajaki ini. Rencana yang kami programkan adalah pemagangan ke Jepang,” imbuh Budi.

Budi menilai, potensi anak-anak sukabumi pada pintar, namun dia berharap setelah mereka mengikuti program pemagangan ini bisa lebih cakap.

Dijelaskannya, nanti kedepan pihaknya akan melatih para peserta agar bisa berbahasa jepang. Kata Budi sekitar 120 ribu orang yang sudah mereka kirim dan semua lulus.

“Jadi setelah tiga bulan, setelah N5 atau level terendah para peserta dapat memahami bahasa jepang secara sederhana. Kemudian dia bisa harus bisa N4 atau tingkat ke dua dari hasil Japanese language proficiency test (JLPT) untuk bisa lanjut berangkat ke Jepang,” tambah Budi.

Dari jumlah 400 standing organization yang sudah diterbitkan izinnya oleh Kementerian tenaga kerja, kata Budi sebetulnya bisa dimanfaatkan bagi calon pekerja. Adapun kendala di Indonesia adalah soal pembiayaan kurang lebih senilai 30 juta.

Ia menambahkan, dari 120 ribu yang sudah pihaknya kirim sebagian besar bagi mereka yang tidak mampu. Namun mereka dibantu dengan cara dihubungkan dengan lembaga pembiayaan.

“Jadi dari awal mengikuti lembaga pembiayaan dijamin oleh perusahaan ataupun LPK, sanding organization. Lalu, bila nanti setelah kerja di sana, mereka baru mengangsur. Jadi seperti itu mekanismenya,” tandas Budi.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten sukabumi, Usman Jaelani menambahkan, terkait dengan itu mereka akan membuat LPK terlebihdahulu secara bertahap.

Dan nantinya jika pendirian LPK nya sudah selesai baru akan melakukan recruitment peserta untuk belajar di LPK. Usman menjelaskan jika order ke luar negeri memang sudah ada.

“Jadi pada intinya kami berharap masyarakat kabupaten sukabumi dapat bekerja ke luar negeri dengan hasil yang memuaskan. Ya termasuk pembahasan lembaga, pembiayaan, itu guna membantu solusi pengadaan anggaran bagi calon pekerja,” singkat Usman di area UPTD BLK Kabupaten sukabumi.

Musyawar tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sukabumi Jalan Palabuhan II Jeruk Nyelap Lembursitu Kota Sukabumi pada hari Rabu 25 Oktober 2023.

Usman Jaelani Kepala Disnakertran mengatakan, saat musyawarah pembentukan dewan pengupahan kemarin itu melibatkan enam serikat pekerja.

“Ya kegiatan terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara kelengkapan klasifikasi serikat nya,” kata Usman.

Sementara dari proses seleksi administrasi ada beberapa serikat yang tidak memenuhi ketentuan. Sesuai hasil verifikasi Disnaker, alhasil ada yang terwakili pada Dewan Pengupahan juga ada yang tidak terwakili di dewan pengupahan.

Hal itu, mengacu pada hasil verifikasi anggotanya kurang nanti posisinya ada di dewan tripartite.

Musyawar berjalan dengan lancar hingga akhir tidak ada hal-hal lain aman lancar, insya Allah Sukabumi kondusif situasi ini tanggung jawab bersama bagai mana investasi para pengusaha nyaman juga berdampak memicu minat para investor,” ungkapnya.

“Ya jangan sampai tidak kondusif ditakutkan ketika investasi beralih, maka jelas pengangguran akan bertambah banyak di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Melalui kuasa hukum karyawati selaku korban PHK, Dian Maulana mengatakan, pihaknya sudah mencoba melakukan mediasi dua minggu lalu. Akan tetapi, ada permohonan rescodul dari pihak PT GBP baru bisa hari ini dengan agenda mencari duduk perkara permasalahannya.

“Barusan dari pihak PT GBP membawa berkas dan memberikan beberapa penjelasan alasan kenapa Ibu Sri ini di pecat secara sepihak oleh perusahaan tambang itu,” kata Dian saat di wawancara Lingkarpena.id seusai mediasi, di Kantor Dinsnakertran Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/08/2023).

Akan tetapi sambung Dian, kliennya menolak beberapa alasan yang dijadikan senjata untuk memecat secara sepihak tanpa adanya pesangon dari pihak perusahaan tambang galian C GMP.

Selain itu dalam mediasi ditemukan beberapa fakta PT GMP dan terbukti sudah lalai dalam kewajibannya dengan memotong hak karyawan seperti tidak masuk kerja melampirkan surat izin sakit, namun masih dipotong sebesar Rp300 ribu perhari.

“Kami akan fokus dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak klien kami ini. Ya seperti apa yang sudah di atur dalam undang-undang Ketenagakerjaan Republika Indonesia tahun 2003 pasal 156 ayat 1 dan ayat 2,” tegas Dian.

“Sedangkan dari pihak PT GBP belum mempunyai itikad baik untuk membayarkan hak-haknya kepada karyawan yang sudah dipecat sepihak tanpa diberikan pesangon sepeser pun,” sambungnya.

Ditempat yang sama Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Agung G Sinagar menambahkan, penyelesaian perhubungan perindustrial memang hal yang biasa bagi Instansi sebagai mediator untuk mengengahi perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

“Kalau pun hari ini belum selesai, ada hal yang perlu dipertegas dari sisi pembuktian para pihak yang berselisih. Insyallah dua minggu yang akan datang permasalahan ini sudah bisa kita selesaikan,” kata Agung.

Nantinya tambah dia, apa yang diinginkan karyawan dan perusahaan tambang PT GBP akan ketemu benang merahnya.

“Intinya sih ada pemutusan pekerja secara sepihak oleh perusahaan dan pekerja menuntut untuk mendapatkan haknya secara perundang-undangan. Itu kan sudah cukup jelas akar masalahnya,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jalan raya Pelabuhan II, Jeruk Nyelap Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Turut hadir Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi dan puluhan peserta dari lima Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kepala Bidang Penempatan Kerja (Kabid PK) Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Teddy Sunandar mengatakan, seperti diketahui, kasus TPPO di wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini, marak terjadi.

“Sukabumi ini terdapat pekerja migran yang bekerja ke luar negeri dan menjadi korban TPPO. Ini terjadi karena mereka saat berangkat menjadi PMI tidak menggunakan jalur prosedural atau resmi,” kata Teddy keoada Lingkarpena.id di sela-sela acara berlangsung.

Teddy juga menjelaskan, Dinas sendiri menginginkan dari awal adanya sosialisasi aturan terkait pemberangkatan buruh migran secara baik dan aman. Karena, menururtnya masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya, belum mengetahui secara baik terkait bagaimana caranya bekerja ke luar negeri secara baik dan aman.

“Jadi memang, kebanyakan korban TPPO itu, mereka berangkat tanpa sponsor. Ternyata di luar negerinya bekerja tidak jelas. Bahkan, saat mereka bekerja pun upahnya tidak dibayarkan,” ungkapnya.

Karena itu sambung dia, ia ingin sekali melakukan sosialiasi terkait aturan dan mekanisme yang baik dan benar perihal pemberangkatan calon pekerja migran ke luar negeri.

“Saat ini baru lima kecamatan yang mengikuti sosialisasi itu. Yakni, Kecamatan Gunungguruh, Sukabumi, Cisaat, Kadudampit dan Kecamatan Sukaraja, Tadinya, saya inginkan itu seluruh Kecamatan. Namun, karena keterbatasan anggaran. Akhirnya, saat ini hanya dilakukan di lima kecamatan saja,” bebernya.

Selain melakukan sosialisasi secara resmi lanjut Teddy, dirinya juga kerap sekali melakukan edukasi kepada warga dan pemerintah desa agar bersama-sama melakukan sosialisasi pemberangkatan buruh migran secara prosedural. Ini dilakukan dengan harapan kedepannya, masyarakat akan tahu dan mengerti bagaimana cara berangkat untuk bekerja ke luar negeri yang baik dan benar serta aman.

“Iya, jangan sampai mereka terjebak oleh para sponsor penyalur PMI yang tidak non prosedural yang tidak dapat di pertanggung jawabkan,” cetusnya.

Ia menambahkan, seluruh peserta yang hadir pada kegeiatan diseminasi tersebut telah berjumlah sekitar 50 orang. Dari setiap kecamatan telah mengirimkan 10 orang, terdiri dari petugas kecamatan, desa dan tokoh masyarakat setempat.

Dirinya berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, masyarakat yang berniat hendak berangkat ke luar negeri bisa secara prosedural. Dalam artian mereka bisa terlindungi dari segi pribadi dan keluarganya.

“Kita ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Intinya, kami tidak memandang prosedural atau non prosedural dan tidak akan ada yang kami abaikan. Tetap, semua warga Kabupaten Sukabumi akan kita layani dengan baik,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua SBMI Sukabumi, Jejen menambahkan, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi terhadap sikap pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi tersebut.

“Oh ini, sangat bagus yah, karena memang ini perlu diketahui oleh pemerintah desa dan kecamatan. Supaya agar ketika ada mereka atau masyarakatnya bekerja ke luar negeri, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan itu, bisa menyampaikannya dengan baik dan benar,” katanya.

Kegiatan diseminasi yang digagas Disnakertrans Kabupaten Sukabumi ini, merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisir terjadinya TPPO dan pemberangkatan buruh migran secara prosedural.

“Kami harap, kegiatan ini kedepannya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Karena, dampaknya sangat jelas akan berpengaruh terhadap wawasan warga Sukabumi dalam mencegah kasus TPPO,” pungkasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Balai Desa Cikakak Kecamatan Cikakak tersebut menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disnaketrans Kabupaten Sukabumi, Ade Sasmita, merupakan kegiatan rutinan dalam kurun dua tahun terakhir ini.

“Alhamdulillah selama kurang lebih dua tahun terakhir kita selalu rutin melaksanakan pelatihan- pelatihan kepada Purna PMI, sebelumnya kita juga sudah mengadakan kegiatan ini di wilayah Cikembar dan sekarang di Cikakak, tentunya Alhamdulillah hal ini bisa terlaksana melalui kolaborasi dengan beberapa pihak salah satunya PLUT KUMKM,” tutur Ade kepada Lingkarpena.id.

Purna PMI sendiri, kata Ade, adalah sekelompok pekerja migran yang pernah bekerja di luar negeri dan telah kembali ke tanah air. Dengan demikian, adanya kegiatan pelatihan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dan pengembangan diri para Purna PMI serta lunturnya keinginan mereka untuk kembali bekerja di luar negeri dan lebih memilih untuk berwira usaha di negeri sendiri.

“Harapan saya supaya Purna PMI itu tidak ada keinginan untuk berangkat lagi keluar negeri dan bisa berwirausaha di wilayahnya masing- masing,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber pada kegiatan tersebut, Sundawan Salya mengatakan, UMKM merupakan konsep yang sangat bagus untuk di kembangkan dan pelakunya perlu di motivasi untuk meningkatkan semangat bahkan produksinya itu sendiri.

“Untuk meningkatkan produksi sampai terjual itu kan tidak mudah, disitu dibutuhkan sisi manajemen yg perlu di perbaiki. Ini tanggung jawab kita bersama meningkatkan kemampuan manajemen dari berbagai aspek. Jangan sampai pelatihan sekali terus dilepas, harus ada out come nya bukan hanya output”, ujarnya.

Selain itu, kata Sundawan, UMKM merupakan pilar ekonomi nasional, karena UMKM jarang terkena resesi secara langsung. Ketika perusahaan- perusahaan terkena dampak langsung, tapi bagi pedagang sayur, pedagang gorengan atau apa saja yang di kualifikasikan sebagai UMKM, itu tidak pernah terkena dampak langsung.

“Hal ini yang harus di sentuh terus, alangkah baiknya pemerintah melihat realita di tingkat bawah. Ini merupakan tolak ukur yang riil, bahwa UMKM merupakan pilar ekonomi nasional. Dan yang paling penting perlu adanya pendampingan agar pelaku UMKM mendapatkan Out Come dari apa yg mereka kerjakan,” tutupnya.

Diketahui bantuan hibah tersebut ditujukan untuk ribuan warga translok yang berada di daerah pelosok yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Menurut Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani melalui Kasi Transmigrasi Iyus Yusuf mengatakan, wilayah Jawa Barat memiliki sebanyak 11 translok yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Dari belasan translok ini, lima translok diantaranya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Jadi di Kabupaten Sukabumi itu, ada 5 UPT atau Unit Pemukiman Transmigrasi dengan jumlah KK sebanyak 1088 kepala keluarga. Sedangkan, untuk jumlah jiwanya ada sekitar 3.500 orang,” kata Iyus kepada wartawan Kamis (15/06/2023).

Lanjut dia, Ribuan KK yang masuk pada UPT ini, telah mendapatkan bantuan hibah dari Kementrian berupa bantuan sepatu boot, peralatan rumah tangga, peralatan tempat tidur, alat pertanian dan lainnya.

“Warga translok dari 5 UPT di wilayah Kabupaten Sukabumi ini yakni, UPT Kecamatan Cimanggu, UPT Kecamatan Lengkong, UPT Ciemas, UPT Sagaranten dan UPT Cikarang di wilayah Kecamatan Cidolog,” ungkapnya.

Dijelaskan Iyus, bantuan ini bertujuan untuk daerah translok yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Ia berharap semoga kedepannya bisa menjadi daerah yang lebih maju dari keterpurukan atau menjadi daerah lebih maju secara ekonomi.

“Untuk itu, pemerintah telah mengucurkan bantuan dan berbagai upaya, agar bagaimana caranya daerah translok tersebut bisa menjadi lebih maju,” tuturnya.

Oleh karena itu, bantuan yang diperlukan oleh masyarakat, pada saat itu kami tuangkan melalui proposal kemudian ditujukan ke tingkat provinsi dalam bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah translok.

“Ya seperti di daerah Balewer masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi mereka meminta bantuan berbentuk kapal bagan dan lainnya. Disana hasil perikanan dan itu sudah berkembang,” jelas Iyus.

Bukan hanya itu, warga translok juga akan diberikan keterampilan melalui pelatihan. Dan sekarang ini yang sedang berlangsng ada pelatihan perbengkelan sepeda motor untuk masyarakt agar menjadi teknisi.

Masih kata dia, dari ribuan masyarakat translok di lima UPT Kabupaten Sukabumi ini, mereka berasal dari berbagai macam suku bangsa. Diantaranya, dari suku Ambon, Sunda, Betawi dan lainnya. Dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, mereka melakukan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan nelayan.

“Mereka itu, sudah mendiami lokasi translok di lima UPT di Kabupaten Sukabumi, ada sekitar 20 tahunan. Nah, lahan yang meraka gunakan itu merupakan tanah negara bebas berdasarkan SK Bupati dan mendapatkan beberapa ratus hektare,” terangnya.

Disnaker berharap mudah-mudah dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat yang tinggal di daerah translok di lima UPT itu, lebih berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonominya secara mandiri.

“Ya, kami juga memiliki keinginan agar daerah tersebut dapat menjadi kampung kreatif. Jadi, nantinya kampung kreatif ini akan kami munculkan dari daerah translok atau dari daerah keterpurukan bisa menjadi daerah maju dan mandiri,” pungkas Iyus.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI), Tedi Kuswandi bahwa saat ini bahwa saat ini pergerakan rentenir, bank emok, pinjaman online dan yang lainnya marak memasuki lingkungan buruh pabrik.

“Pentingnya pembentukan koperasi karyawan di setiap pabrik yang ada di Kabupaten Sukabumi, sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh kebutuhan pokok atau perekonomian para pekerjanya,” kata Tedi kepada wartawan belum lama ini.

Dengan begitu sambung dia, koperasi pekerja di setiap perusahaan ini, juga harus dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh kebutuhan keuangan atau financial para karyawannya.

“Keberadaan koperasi karyawan di setiap pabrik yang ada di Kabupaten Sukabumi, juga harus bisa menjadi solusi atau mencegah adanya rentenir, pinjaman online dan trading online ilegal dilingkungan kerja dan keluarganya,” jelasnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi sekali seperti kegiatan di PT Muara Tunggal dan memang ini rutin dilakukan setiap tahun oleh PT Muara Tunggal dalam menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sebab itu, ia berharap keberadaan koperasi di PT Muara Tunggal ini, dapat dijadikan contoh oleh perusahaan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, untuk bersama-sama membentuk koperasi bagi para pekerjanya. Ini harus dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya, dalam meningkatkan perekonomian para buruh di Kabupaten Sukabumi.

“Saya berharap yang namanya koperasi karyawan di perusahaan itu, harus dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi karyawannya. Sehingga, disana bisa meminimalisir kesulitan, dalam tanda kutip ketika buruh pabrik melakukan pinjaman ke pihak tertentu yang memberatkan,” tandasnya.

Untuk itu, dalam memberantas aktivitas dan pergerakan rentenir, bank emok dan Pinjol, yang kini tengah menyasar pada kalangan buruh pabrik. Maka, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi akan melayangkan surat kepada seluruh pengusaha untuk segera membentuk koperasi karyawan di setiap perusahaannya. Terlebih lagi, dari puluhan perusahaan sektor industri padat karya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi ini, baru sebagian perusahaan yang sudah membentuk koperasinya.

“Namun, untuk mengimplementasikan ini tidak semudah membalikan telapak tanagan. Karena harus kerjasama dengan semua pihak. Diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi dan pihak perusahaan serta serikat pekerja. Insya Allah, dalam waktu dekat Disnakertrans akan koordinasi bersama-sama. Iya, karena ini bukan tanggungjawab sendiri. Tetapi, itu merupakan tanggungjawab bersama untuk kebaikan bersama juga. Khususnya bagi para pekerja,” pungkasnya.

Melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri jenis Kelompok Menjahit yang dipusatkan di Kampung Pasirtengah, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, selama tiga hari tersebut.

Pada pekan kemarin Disnakertrans menggelar kegiatan pembekalan pemberdayaan TKM Kelompok Menjahit di Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda. Kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal, 6, 7 dan 8 Maret 2023.

“Jadi peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat sekitar yang terkena imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang mau berdikari menjadi wirausahawan,” ujar Kadisnakertrans Kabupaten Sukabumi Usman Jaelani.

Menurut Usman, kegiatan pembekalan pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan juga merancang rencana usaha terhadap masyarakat yang sedang mencari kerja. Selai itu peluang usaha dengan pelatihan dapat memberikan keterampilan kepada masyarakat.

“Ya ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakan pertumbuhan pembangunan ekonomi serta upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai sektor usaha. Dengan begitu mereka bisa menjadi pelaku usaha yang handal,” kata Usman Jaelani.

Masih kata Usman, pelatihan juga sebagai upaya untuk menunjang peningkatan program dan meminimalisir penganggu khususnya di lingkungan Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda itu.

“Dengan membangkitkan motivasi berwirausaha dan membantu masyarakat, penganggur, pencari kerja yang memiliki minat untuk memulai usaha dan menemukan ide-ide usaha baru yang kreatif, inovatif dan produktif. Nantinya mereka bisa berdaya saing. Semoga tujuan ini bisa tercapai atas dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.(*)