Peristiwa tersebut menjadi alarm serius bahwa setiap proses pembinaan sumber daya manusia dalam program strategis negara harus mengedepankan prinsip keselamatan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

“Kami memandang bahwa laporan mengenai adanya lima peserta yang meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, transparan, dan independen terhadap metode pelatihan yang diterapkan,” tegas Aris Gunawan, Selasa (30/6) dalam keterangan persnya.

“Apabila terdapat kelalaian, pelanggaran prosedur, atau penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan manajer koperasi, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambung Ketua GMNI Sukabumi Raya ini.

Lanjut Aris, DPC GMNI Sukabumi Raya menilai bahwa orientasi pembentukan calon manajer koperasi seharusnya bertumpu pada peningkatan kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, integritas, literasi keuangan, tata kelola koperasi, kewirausahaan sosial, serta penguasaan teknologi dan digitalisasi koperasi.

Kata Aris, Koperasi tidak membutuhkan manajer yang dibentuk melalui pendekatan militeristik, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola organisasi ekonomi rakyat secara demokratis, profesional, dan berkeadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang menempatkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dibangun atas dasar kesadaran, pendidikan, persamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Bagi Hatta, kekuatan koperasi terletak pada kualitas manusia, pendidikan anggota, dan kesadaran kolektif, bukan pada disiplin yang dibangun melalui pola komando.

Konstitusi Indonesia juga telah memberikan arah yang jelas. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” tandasnya.

Asas kekeluargaan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi nasional harus mengedepankan partisipasi, musyawarah, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Koperasi lahir sebagai instrumen demokrasi ekonomi, bukan sebagai institusi yang dibangun melalui pendekatan komando.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara semestinya memprioritaskan investasi pada peningkatan kualitas pengetahuan, pendidikan dan kompetensi calon manajer koperasi dibandingkan pendekatan pelatihan yang berorientasi pada fisik dan kedisiplinan bergaya militer apabila tidak relevan dengan kompetensi jabatan tersebut.

Atas dasar itu, DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga peserta yang meninggal dunia serta mendesak pemerintah memberikan pendampingan dan pemenuhan hak-hak keluarga korban sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terbuka, dan independen terhadap desain serta pelaksanaan pelatihan calon Manajer KDMP/KDKMP.

3. Menolak pendekatan militeristik sebagai model utama pembentukan sumber daya manusia koperasi apabila tidak memiliki relevansi langsung dengan kompetensi manajerial yang dibutuhkan.

4. Mendorong agar proses rekrutmen dan pembinaan calon Manajer KDMP/KDKMP berbasis kompetensi, integritas, kapasitas akademik, pengalaman organisasi, kemampuan tata kelola koperasi, literasi keuangan, kepemimpinan, serta inovasi ekonomi kerakyatan.

5. Mendesak pemerintah mengembalikan ruh koperasi sebagaimana dicita-citakan Mohammad Hatta, yakni sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pendidikan, demokrasi ekonomi, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal pelaksanaan Program KDMP/KDKMP agar tetap berada dalam koridor konstitusi, menjunjung tinggi supremasi sipil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DPC GMNI Sukabumi Raya menegaskan bahwa kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat. Kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan cita-cita koperasi Indonesia.

Koperasi dibangun oleh ilmu pengetahuan, integritas, dan demokrasi ekonomi—bukan oleh pendekatan militeristik. Menjaga nyawa warga negara adalah tanggung jawab utama negara; membangun kualitas manusia adalah investasi terbaik bagi masa depan koperasi Indonesia.