Dalam wawancara pada Selasa (9/6/2026), Vega menyebut perjuangan masyarakat dan sejumlah elemen yang terlibat dalam aksi beberapa waktu lalu belum berhenti. Ia menilai hak angket penting untuk menjadi alat evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah kota.

“Saya melihat teman-teman masih bersemangat untuk mengejar hak angket yang diajukan oleh teman-teman di DPRD Kota Sukabumi terhadap wali kota. Ini merupakan langkah konstitusional yang ditempuh sebagai hak masyarakat untuk meminta dewan melakukan evaluasi terhadap pemerintah kota,” ujar Vega.

Terkait perkembangan politik di DPRD, Pega mengatakan hingga saat ini baru tiga fraksi yang secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap usulan hak angket, yakni PKS, PKB, dan PPP. Sementara fraksi lainnya masih menunggu proses konsolidasi internal.

“Yang kita tunggu nanti saat paripurna. Apakah mereka berada di pihak masyarakat atau masih tarik ulur, kita serahkan pada waktu. Tapi saya optimistis tiga fraksi yang sudah menandatangani komitmen tidak akan mundur,” katanya.

Vega mengaku dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan sosok Wali Kota Sukabumi. Namun, ia menilai ada sejumlah komitmen yang belum terealisasi sehingga memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat.

“Saya tidak benci dengan sosok Ayep Zaki. Saya tidak pernah diajarkan membenci orang. Tapi sebagai warga Sukabumi, saya punya rasa kesal karena ada beberapa komitmen yang saya pikir belum dijalankan dengan baik,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan terkait keterlibatannya dalam aksi massa, Vega menegaskan dirinya berbicara sebagai warga Kota Sukabumi, bukan mewakili kepentingan tertentu.

“Saya berbicara atas nama warga Sukabumi. Rumah saya di Kota Sukabumi. Kalau dibilang punya kepentingan, iya saya punya kepentingan, yaitu kepentingan sebagai warga yang ingin kotanya lebih baik,” tegasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa aksi yang dilakukan merupakan gerakan yang dikendalikan pihak tertentu. Menurutnya, aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang memiliki pandangan serupa terhadap sejumlah persoalan di Kota Sukabumi.

“Aksi kemarin berjalan secara alami. Tidak ada yang menginisiasi secara tunggal. Teman-teman punya keresahan yang sama dan itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang kembali disoroti Vega adalah terkait insentif bagi RT dan RW yang menurutnya merupakan janji yang hingga kini belum terealisasi secara optimal.

“RT dan RW ini sudah jelas merupakan janji. Kalau memang ada niat, kenapa harus terus diingkari? Ini sudah hampir berjalan dua tahun,” katanya.

Meski demikian, Vega menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya bergantung pada hak angket. Ia menilai aparat penegak hukum juga memiliki peran penting untuk menelaah berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum tinggal melakukan pendalaman. Ketika masyarakat terus menyuarakan kritik dan demonstrasi terjadi berulang kali, tentu perlu dilihat apa akar persoalannya,” ujar Vega.

Menurutnya, sensitivitas aparat penegak hukum diperlukan agar setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara objektif dan transparan.

“Kita lihat saja perkembangan ke depan, baik dari proses hak angket maupun langkah-langkah yang mungkin ditempuh pihak terkait. Yang penting perjuangan masyarakat jangan sampai kehilangan arah,” pungkasnya.