Rapat tersebut membahas berbagai aspek penting, mulai dari evaluasi kepesertaan JKN, sinkronisasi data penerima bantuan iuran (PBI), hingga kesiapan anggaran guna memastikan program kesehatan nasional tersebut tetap berjalan optimal di Kabupaten Sukabumi.

Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menegaskan bahwa Program JKN merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

“Program JKN harus terus berjalan dengan baik karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Kami tidak ingin ada warga yang mengalami kesulitan berobat hanya karena terkendala administrasi atau kepesertaan. Oleh karena itu, validasi dan pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain membahas aspek kepesertaan, rapat juga menyoroti upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemkab Sukabumi menargetkan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, responsif, profesional, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh peserta JKN.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita ingin memastikan setiap peserta JKN mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan manusiawi di seluruh fasilitas kesehatan yang ada,” tambah Ade.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap keberlangsungan Program JKN dapat terus terjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sinergi yang kuat antar-pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar JKN tetap menjadi payung perlindungan kesehatan yang andal bagi seluruh warga Kabupaten Sukabumi.