Dalam kesempatan tersebut, Wapres memaparkan strategi pemerintah untuk memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya ekonomi digital dan daya saing keuangan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community.

Mengawali paparannya, Wapres menyatakan, minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang terus bertumbuh sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19, harus disadari sebagai peluang dan tantangan bagi semua pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem keuangan digital yang efektif, inovatif, inklusif, berkelanjutan, dan aman.

“Ke depan, aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata,” tegasnya.

Peluang itu, tambah Wapres, juga ada pada tataran kawasan ASEAN. Sebab menurutnya, integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Wapres mencontohkan, seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing.

“Oleh karenanya, kerja sama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital,” ungkap Wapres.

“Terkait hal ini, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota ASEAN,” imbuhnya.

Di dalam negeri, lanjut Wapres, pengembangan ekonomi dan keuangan digital diupayakan, antara lain, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital.

“Pemerintah Indonesia menyadari sektor digital adalah sebuah struktur yang kompleks, berubah dengan cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru,” sebut Wapres.

Oleh sebab itu, Wapres menegaskan pentingnya keberadaan sumber daya manusia (SDM) dan ahli-ahli digital untuk mengimbangi perkembangan tersebut.

Dengan ratusan juta penduduk Indonesia yang diketahui sebagai pengguna aktif internet, Wapres pun menilai, program-program edukasi oleh kementerian/lembaga (K/L) tentang penggunaan internet untuk kemajuan pribadi, masyarakat, dan negara sangat strategis untuk digiatkan bagi masyarakat Indonesia.

“Saya berharap seluruh K/L terkait dapat ambil bagian dalam tugas ini. Saya juga berharap, kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyinggung langkah pemerintah Indonesia menyongsong era penggunaan kecerdasan buatan, yang pada awal 2020 sempat diprediksi oleh beberapa ekonom dan lembaga keuangan, seputar hilangnya beragam lapangan kerja akibat tergantikan robot dan mesin.

Wapres  menegaskan, pemerintah terus mengkaji dan mengamati perkembangan domestik dan global untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

“Meskipun dalam 2 tahun belakangan ramalan tersebut tidak terbukti, ini menuntun kita untuk lebih presisi dalam menyusun kebijakan, agar perkembangan teknologi digital justru dapat membangkitkan optimisme akan prospek yang cerah bagi para tenaga kerja kita,” kata Wapres optimistis.

Menutup paparannya, Wapres mengucapkan selamat atas penyelenggaraan FEKDI 2023 sekaligus peluncuran kartu kredit pemerintah bernama Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia. Ia berharap, K/L dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan KKI ini dalam bertransaksi.

“Saya mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan KKI sebagai instrumen pembayaran yang efisien sekaligus selaras dengan penguatan pengelolaan keuangan negara,” tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Mohammad Rudy Salahuddin melaporkan perkembangan ekonomi digital Indonesia yang pada 2022, nilainya mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 22% dari tahun sebelumnya.

Menurut Rudy, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di regional dan menguasai lebih dari 40% pangsa ASEAN.

Selain itu, kata Rudy, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi 130 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 dan terus akan naik hingga mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Menurutnya, ini menunjukkan peran penting inovasi dan teknologi dalam membantu menjaga daya saing dan juga ketahanan perekonomian nasional.

“Percepatan pengembangan inovasi dan teknologi akhirnya menuntun kita pada momentum transformasi ekonomi dan keuangan digital yang merupakan elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ucap Rudy.

Sebagai informasi, FEKDI digelar oleh Bank Indonesia bersama Kemenko Perekonomian sejak 2021 sebagai wadah kolaborasi dan sinergi antara K/L, asosiasi, dan seluruh pelaku industri di dalam ekosistem ekonomi keuangan digital.

Bertajuk “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, FEKDI 2023 sebagai bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 bertujuan untuk (a) meningkatkan dukungan, partisipasi, dan sinergi dari industri, K/L, dan masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia ataupun program digitalisasi K/L dan industri; (b) mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional; (c) mengomunikasikan inisiatif dan kebijakan digitalisasi ekonomi keuangan guna mendukung percepatan transformasi digital; serta (d) menggaungkan informasi dan partisipasi publik terhadap kegiatan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.

Hadir dalam sesi ini, antara lain, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Hary Budiarto, Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dan para pelaku industri sistem pembayaran.*

Sumber: BPMI-setwapres

Wapres Ma’ruf Amin berpesan untuk menjadikan Baznas Award 2023 sebagai bagian dari upaya memperkuat pondasi ekosistem zakat nasional. Perhelatan ini hendaknya tidak berhenti pada ajang apresiasi bagi pemangku kepentingan yang mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Tanah Air.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, para penerima Baznas Award yang berasal dari pejabat, tokoh masyarakat, publik figure, ulama, muzakki, mushahih, Lembaga Amil Zakat, pemerintah daerah, bahkan kalangan media tidak lain adalah unsur dan komponen utama atau pendukung ekosistem zakat itu sendiri.

“Untuk itu, keberlanjutan atas peran ekosistem zakat ini harus dijaga dan dijadikan role model untuk direplikasi oleh pihak-pihak lain,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin juga menekankan komponen utama ekosistem zakat mencakup sumber zakat atau asal usul zakat itu sendiri, mulai aspek perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga akuntabilitas zakat harus dikelola secara professional dan amanah.

“Kembangkan strategi penguatan ekosistem zakat nasional, potensi, kekuatan, dan tantangan dari tiap komponen ekosistem zakat perlu dipetakan dengan seksama. Susun strategi penguatan dari komponen ekosistem zakat tersebut, salah satunya sertifikasi kompetensi amil zakat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan dalam sambutannya Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan ke depan agar para penerima penghargaan Baznas Award terus menjadi teladan dalam perbaikan. Wapres juga berharap agar Baznas Award menjadi sarana sosialisasi untuk menginspirasi banyak pihak agar terus mengembangkan ekosistem zakat nasional.

“Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita, warga kementerian PUPR bahwa Menteri kita menjadi salah menteri yang menginspirasi dalam penyelenggaraan zakat nasional,”kata Sekjen Zainal Fatah.

Selain Menteri Basuki, penghargaan Baznas Award 2023 kategori Menteri Pendukung Zakat Sejahterakan Ummat juga diberikan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMK), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. (*)

Mengawali pertemuan, Wapres mengungkapkan bahwa kedekatan Indonesia-Jepang tercermin dari banyaknya kerja sama yang dilakukan antarkedua negara, salah satunya kerja sama aktif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985.

“Kerja sama Sister Province Yogyakarta dan Kyoto telah berjalan dengan baik melalui pertukaran budaya dan pendidikan,” ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui pertukaran ini, telah banyak masyarakat kedua negara yang mendapatkan pengalaman lintas negara.

“Ada lebih dari 1.300 masyarakat Indonesia tinggal di Kyoto, mayoritas pelajar dan pemagang,” paparnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga mengungkapkan dua poin penting yang menjadi agenda utama kunjungan kerjanya ke Jepang kali ini. Pertama, yaitu upaya peningkatan kerja sama ekonomi.

“Indonesia juga siap menjadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Kyoto,” imbuhnya.

Pengembangan bisnis halal ini, urai Wapres, dapat dilakukan diantaranya melalui kerja sama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang seperti makanan, minuman dan obat-obatan. Ia juga berharap, penguatan kerja sama ekonomi dapat diteruskan di sektor bisnis lainnya.

“Saya berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat dengan sektor potensial lain, seperti perdagangan komoditi unggulan, pertanian atau ketahanan pangan,” tutur Wapres.

Kedua, terkait pelindungan WNI, Wapres mengapresiasi komitmen Pemerintah Prefektur Kyoto yang selama ini telah memberikan pelayanan dalam memastikan upaya pelindungan WNI di Kyoto.

“Saya berharap Pemerintah Prefektur Kyoto dapat terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelindungan dan pelayanan yang optimal dan prima kepada para WNI di luar negeri,” pungkas Wapres.

Sumber: Satwapres