Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026), dan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya pengurus dan anggota JTM, LSM Garis, unsur Forkopimcam Lengkong, Subkoordinator Binamarga Provinsi Jawa Barat Pratama Budi, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat Dayan Suendra, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Mubtadi Latief.

Audiensi menyoroti kondisi rusaknya ruas jalan Kiaradua–Lengkong yang dinilai semakin parah akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase berlebih yang melintas di jalur tersebut.

Subkoordinator Pembangunan Binamarga Provinsi Jawa Barat, Pratama Budi, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah memprioritaskan perbaikan ruas Jampang Tengah–Kiaradua. Namun, pelaksanaan pembangunan masih terkendala kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas angkutan overload.

“Provinsi Jawa Barat selalu mengusahakan bahkan memprioritaskan ruas Jampang Tengah–Kiaradua ini untuk dilakukan perbaikan. Di tahun ini juga kami sudah menganggarkan, namun ada kebijakan dari Gubernur dan kami sebagai pelaksana mengikuti kebijakan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu alasan penundaan penanganan adalah masih maraknya kendaraan tambang dengan muatan berlebih yang melintasi jalur tersebut.

“Intinya, Pak Gubernur tidak akan menangani jalan jika angkutan tambangnya masih overload. Karena itu akan berdampak pada cepat rusaknya jalan yang sudah diperbaiki,” tegasnya.

Pratama juga menambahkan bahwa kewenangan pihaknya saat ini lebih pada pemeliharaan jalan, sementara penanganan terkait pelanggaran tonase bukan menjadi tugas utama Bina Marga.

“Kami dari Dinas Bina Marga saat ini tupoksinya hanya memelihara jalan. Untuk himbauan atau penindakan terkait overload, itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Sementara itu, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat, Dayan Suendra, menyebut audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait penanganan kendaraan over kapasitas yang dinilai merugikan infrastruktur jalan.

“Audiensi hari ini berjalan dengan baik. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian, terutama masalah overload yang selama ini merusak fasilitas jalan milik provinsi,” ujarnya.

Dishub, lanjut Dayan, akan segera mengambil langkah konkret, di antaranya pemasangan rambu pembatas tonase serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menindak perusahaan angkutan.

“Dalam waktu dekat, kami bersama Dinas Perhubungan Kabupaten akan menyurati sejumlah perusahaan agar melakukan penimbangan kendaraan sebelum beroperasi. Jadi setiap kendaraan harus melalui timbangan agar tidak ada lagi yang melebihi batas, misalnya di atas 8 ton,” jelasnya.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha dan pengemudi untuk menaati aturan demi kepentingan bersama.

“Kalau bisa, hentikan overload. Karena yang dirugikan bukan hanya jalan, tapi juga masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum JTM, H. Hendra Permana, mengapresiasi respons dari pemerintah meski mengakui hasil audiensi belum sepenuhnya memuaskan.

“Alhamdulillah ada tanggapan, walaupun belum begitu memuaskan, karena memang beberapa hal masih harus dikoordinasikan secara internal di dinas,” ungkapnya.

Menurut Hendra, ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah, seperti sosialisasi aturan, pemasangan rambu, hingga penegakan hukum yang melibatkan kepolisian.

“Mereka akan melakukan sosialisasi peraturan, memasang rambu terkait batas tonase, dan juga melakukan penegakan hukum berkolaborasi dengan kepolisian,” katanya.

Namun demikian, JTM juga mendorong solusi yang lebih tegas jika upaya tersebut tidak efektif, salah satunya dengan membangun kembali sistem gerbang pengawasan kendaraan.

“Kalau memang tidak efektif, kami mengusulkan adanya gerbang seperti dulu. Itu cukup efektif untuk mengontrol kendaraan overload, karena faktanya banyak perusahaan yang masih ngeyel,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi kendaraan yang melintas saat ini telah melebihi batas wajar.

“Sekarang tonasenya sudah sangat luar biasa, bisa mencapai 30 sampai 40 ton. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin jalan yang diperbaiki akan kembali rusak dalam waktu singkat,” pungkasnya.

Melalui audiensi ini, JTM berharap ada langkah nyata dan sinergi antarinstansi agar permasalahan jalan rusak dan kendaraan overload di wilayah Jampang segera teratasi.

Diketahui ratusan massa terdiri dari Ormas Gerakan Reformasi Islam (Garis) Sukabumi Raya, Poskab Sapu Jagat dan Paguyuban Jampang Tandang Mangkalan serta ratusan warga masyarakat Pajampangan menuntut agar ruas jalan Pajampangan selama puluhan tahun agar segera diperbaiki.

Salah satu koordinator aksi Iwan Garis Dalam orasinya menyampaikan pada waktu itu pihaknya mengundang Dinas PUPR untuk melakukan audensi, namun hingga saat ini realisasi infrastruktur di wilayah Pajampangan bohong belaka.

“Makanya kami Garis bersama Poskab Sapujagat, Paguyuban Jampang Tandang Mangkalan bersatu padu untuk meminta hak kita. Kami masyarakat yang taat membayar pajak meminta pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Kemana anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah?,” kata Iwan Garis dalam orasi dihadapan ratusan massa.

Dengan lantang Iwan Garis menyatakan, pihaknya bersama masyarakat Pajampangan akan melakukan boikot pada pemilu 2024 mendatang, tidak akan melaksanakan pemilu alias Golongan Putih (Golput).” pungkasnya.

Ratusan warga tersebut berkumpul di Terminal Jampang Tengah kemudian melakukan konvoi dan menyampaikan orasi -orasinya di lokasi jalan rusak tersebut.

Selain itu, menurut laporan jurnalis Lingkarpena.id di lapangan, Perguruan Sapu Jagat lalu melakukan audensi ke kantor UPTD PU Jabar yang berada di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi.

“Betul, hari ini kami Perguruan Sapu Jagat bersama Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, Ormas Garis dan warga Jampang Tengah, melakukan aksi protes terkait kondisi Jalan Provinsi yang tak kunjung diperbaiki,” tegas Humas Perguruan Sapu Jagat Doni kepada Lingkarpena.id Senin, (2/10/2023).

Menurut Doni, keberadaan ruas Jalan Provinsi di wilayah Jampang Tengah menuju Lengkong kondisinya sudah rusak parah. Untuk itu melalui aksi tersebut berharap Pemerintah Provinsi diharapkan segera menjawab aspirasi masyarakat Pajampangan ini.

“Hari ini kami akan datang ke Kantor UPTD Bina Marga untuk menyampaikan aspirasi warga Pajampangan terkait kondisi jalan Provinsi. Kami berharap tahun ini jalan sudah mendapat perhatian pihak pemerintah Provinsi,” tandasnya.