Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026). Sistem ini akan memanfaatkan teknologi drone buatan dalam negeri yang dikembangkan ITB bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan membangun Pagar Digital muncul setelah dirinya melihat perkembangan teknologi pengamanan perbatasan di luar negeri.

“Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Karena itu kami ingin membangun sistem pengawasan perbatasan dengan teknologi karya anak bangsa, sehingga pengamanan wilayah negara tidak bergantung pada produk asing,” ujar Hendarsam.

Menurutnya, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer. Namun, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.

Di sisi lain, jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan keimigrasian. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan barang.

Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 679.867 orang melakukan perlintasan secara resmi. Meski demikian, pengawasan terhadap pelintas ilegal di luar jalur resmi tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Program Pagar Digital akan diprioritaskan di kawasan perbatasan darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara itu, pengawasan wilayah laut akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya.

Teknologi yang dikembangkan menggabungkan dua jenis drone. Drone High-Altitude Long-Endurance (HALE) akan melakukan patroli di ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam penuh dengan dukungan tenaga surya, sedangkan Drone Mantis bertugas melakukan pendekatan dan identifikasi ketika sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan.

“Pagar Digital bukan sekadar pengawasan dari udara, tetapi menghadirkan kesadaran situasional secara real time. Saat terdeteksi aktivitas mencurigakan, koordinat langsung dikirim kepada petugas di lapangan sehingga respons dapat dilakukan jauh lebih cepat dan efektif,” jelas Hendarsam.

Ia menambahkan, penggunaan drone juga dinilai lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak karena mampu menjangkau wilayah yang luas dengan biaya operasional lebih rendah.

Dalam jangka panjang, Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan siber di lingkungan keimigrasian sekaligus mendorong kemandirian teknologi nasional melalui kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia.

“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan negara melalui teknologi nasional. Kami ingin menutup celah perlintasan ilegal sekaligus membangun sistem pengawasan perbatasan yang modern, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Hendarsam.