Perbaikan jalan tersebut dilakukan sebagai respons atas banyaknya aduan masyarakat. Sebelumnya, kondisi Jalan Gudang dinilai membahayakan karena permukaannya bergelombang dan berpotensi memicu kecelakaan.

“Perbaikan Jalan Gudang ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat. Kondisinya memang bergelombang dan cukup berisiko bagi pengguna jalan,” ujar Ayep Zaki saat peninjauan.

Ia menjelaskan, proyek perbaikan dilakukan menggunakan beton K350 atau beton bermutu tinggi dengan ketebalan sekitar 40 sentimeter. Menurutnya, spesifikasi tersebut setara dengan standar jalan tol sehingga diharapkan lebih kuat dan tahan lama.

“Kita gunakan beton K350, ini standar jalan tol, dengan ketebalan kurang lebih 40 cm. Jadi kualitasnya kita pastikan baik dan kuat,” jelasnya.

Anggaran perbaikan jalan ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Sukabumi yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Selain Jalan Gudang, Pemkot Sukabumi juga akan melakukan perbaikan infrastruktur lainnya, seperti trotoar di Jalan Bhayangkara, tepatnya di sekitar Kantor Kecamatan Gunung Puyuh, serta sejumlah ruas jalan dan gedung lainnya.

“Semua perbaikan ini menggunakan anggaran APBD Kota Sukabumi. Kita ingin infrastruktur di kota ini semakin baik dan nyaman,” tambahnya.

Ayep Zaki menargetkan pengerjaan Jalan Gudang dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 60 hingga 70 hari, meski diakui terdapat tantangan karena jalur tersebut merupakan salah satu ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi.

“Mudah-mudahan dalam tempo 60 hari ke depan bisa selesai, maksimal 60 sampai 70 hari. Kita juga mohon maaf kepada masyarakat karena selama proses pengecoran ini pasti akan menimbulkan kemacetan, mengingat jalur ini cukup sibuk,” pungkasnya.

Dalam keterangan persnya, AMM menilai telah terjadi kekacauan kebijakan, carut-marut administrasi, serta praktik ketidakprofesionalan birokrasi yang berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi.

“Sekda sebagai motor penggerak birokrasi seharusnya mampu menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, proses pengambilan keputusan tidak berjalan efektif dan pelayanan publik menjadi lambat,” tegas pernyataan AMM.

AMM menyebut lemahnya kinerja Sekda telah memicu berbagai persoalan, mulai dari tumpang tindih kebijakan, lemahnya pengawasan internal, hingga buruknya perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan adanya masalah serius dalam kepemimpinan birokrasi di level strategis.

Lebih jauh, AMM menilai masyarakat Kota Sukabumi selama ini menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak optimalnya koordinasi antar perangkat daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan, birokrasi justru dinilai tidak responsif dan minim inovasi.

Atas dasar itu, AMM mendesak Wali Kota Sukabumi untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda, hingga membuka kemungkinan rotasi jabatan atau pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran.

Lima Tuntutan AMM
Dalam pernyataannya, AMM merumuskan lima tuntutan utama sebagai bentuk dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Sukabumi:

1. Mendesak Wali Kota melakukan evaluasi kinerja Sekda secara menyeluruh berdasarkan sistem merit sesuai Undang-Undang ASN.

2. Menuntut dilakukannya pemeriksaan disiplin terhadap Sekda atas dugaan pelanggaran disiplin berat.

3. Mendorong Inspektorat Daerah melakukan audit administrasi dan kinerja terhadap seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab Sekda.

4. Menuntut transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan harmonisasi program pembangunan.

5. Mendesak pengaktifan mekanisme pemberhentian Sekda apabila terbukti melakukan pelanggaran atau gagal memenuhi target kinerja.

AMM menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui aksi massa, diskusi publik, hingga advokasi kebijakan. Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Sudah saatnya Kota Sukabumi memiliki Sekda yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjabat,” tutup pernyataan AMM.

Adapun beberapa pejabat yang dilantik diantaranya adalah Fitrya Kusnaningsih yang menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian Hadi Sasono yang dilantik pada jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan, serta Ragam Zainul Alam yang dilantik sebagai Lurah Jaya Mekar.

Sedangkan pejabat fungsional yang dilantik diantaranya Dicky Faizal sebagai Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Akhmad Zulkarnain sebagai Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Wali Kota dalam amanatnya pada pelantikan yang berlangsungkan di Balai Kota tersebut menyampaikan, para pejabat yang baru dilantik diharapkan bisa menjaga integritas, melayani warga sepenuh hati, kemudian meningkatkan profesionalisme dengan menambah wawasan atau keilmuan yang telah dimiliki.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik ini untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat terkait pelayanan yang cepat dan humanis dan adaptif dengan perkembangan teknologi,” singkatnya.**

Dalam kesempatan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama mengabdi di lingkup Pemkot Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri pula Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Asep Suhendrawan serta Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Sukabumi Totong.

”Pemkot melepas secara resmi keluarga besar ASN yang masuk masa purna bhakti sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi,” kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan.

Fahmi juga menekankan, kegiatan mengundang ASN yang memasuki purna bhakti sebuah ide wali kota karena sangat wajar dan patut melepas dari balai kota. Sehingga ketika memasuki purna bhakti sempat bertemu dengan wali kota dan pimpinan lainnya serta mengetahui ruang utama Balai Kota.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian kepada masyarakat. Di mana ada ASN yang melakukan pengabdian selama puluhan tahun dan bukan masa yang pendek dalam pengabdian,” ungkapnya.

Sehingga lanjut Fahmi, pemkot ingin secara khusus mengucapkan terimakasih dan selamat memasuki masa purna bhakti dan tetap memberikan pelayanan kepada warga. Dalam artian untuk terus menjaga kebersamaan meskipun sudah purna bhakti. Khususnya dalam mendorong pembangunan di Kota Sukabumi.” pungkasnya.” pungkasnya.

Pada kesempatan kali ini ASN yang purna bhakti terdiri dari guru SD dan SMP pelaksana RSUD R Syamsudin SH, pelaksana Setda Kota Sukabumi, Dinas Sosial, dan aparat wilayah. (*)

Wali Kota, Achmad Fahmi, dalam pelaksanaan Safari Ramadan pada putaran pertama yang digelar di Masjid Al-Ikhlas Balai Kota Sukabumi menekankan kepapa jajaran OPD untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Menurut Fahmi, karena selain mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang dapat menambah keimanan dan ketaqwaan, Safari Ramadan juga memiliki tujuan untuk merekatkan silaturahmi antara Pemerintah dengan masyarakat.

“Dalam kerangka Ramadan ini kita bukan hanya sekedar Salat Tarawih saja, tetapi juga kita menyapa warga yang kita kunjungi Masjid-masjidnya pada kegiatan Tarling ini,” terang Wali Kota.

Dijelaskannya, Safari Ramadan menjadi momen bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk menyebarluaskan informasi terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan serta menjadi media penyampaian pesan Pemerintah kepada masyarakat.

Seperti pada Safari Ramadan di Masjid Jami Hasan Al-Jubaedi Kelurahan Nanggeleng pada 6 April 2023 kemarin, Sekretaris Daerah, Dida Sembada turut menyampaikan soal kebutuhan pokok di Kota Sukabumi selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti.

Menurut Sekda, soal kebutuhan pokok terjamin ketersediaannya dan ia juga menghimbau masyarakat agar membeli secukupnya dan tidak melakukan panic buying yang bisa berdampak pada kelangkaan serta ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.

“Jadi soal ketersediaan bahan pokok di Kota Sukabumi, In sya Allah aman dan terjamin. Ya sampai hari ini laporan dan evaluasinya dipasar dan tempat penjualan lainnya, kebutuhan pokok masih sangat tersedia,” terangnya.

Lanjut Sekda, “Tetapi tentu harus dijaga oleh kita semua. Jangan sampai nanti menjelang lebaran nanti, panic buying, jadi naon we diborong, digaleuh. Barang peser kanggo masak sewajarnya saja,” sambungnya.

Dida menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjamin.

Acara penandatangan ini dihadiri langsung oleh Walikota Sukabumi Achmad Fahmi dan Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Christo Victor Nixon Toar.

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan nota kesepahaman, sambutan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, dilanjutkan sambutan Walikota Sukabumi.

“Terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang telah mendukung dan membantu kami. Harapannya penandatangan ini tidak hanya formalitas, tetapi diharapkan bisa meningkatkan penyelenggaraan pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Sukabumi,” kata Christo kepada wartawan.

“Bahwasanya klinik Lapas Sukabumi menjadi salah satu klinik percontohan dalam pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan,” jelasnya.

Christo juga menjelaskan ini merupakan salah satu klinik percontohan dari 40 Klinik percontohan UPT Pemasyarakatan se-Indonesia berkat dukungan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi,” tandasnya.

Sementara itu Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menambahkan, harapan dengan diadakannya penandatangan nota kesepahaman ini bisa menyamakan persepsi antara kedua pihak dalam menyelenggarakan pemasyarakatan di Lapas Sukabumi.

“Harapan dari momentum ini adalah sinergitas untuk kedepannya bisa semakin kuat bagi kedua pihak,” ucap Fahmi.

Orang nomer satu di Kota Sukabumi ini juga menyampaikan harapan kedepan bagi warga binaan, nantinya jika sudah menembus kesalahannya dalam Lapas agar bisa keluar menjadi orang baik,” tandasnya.

Turut hadir pada momen tersebut Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Jajaran Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Wakil Direktur RSUD R. Syamsudin SH, Ketua PMI Kota Sukabumi, Ketua KPAI Kota Sukabumi, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Kepala Bagian PBJ Setda Kota Sukabumi, dan Pejabat Struktural Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Acara penandatangan tersebut diakhiri dengan foto bersama antara jajaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dan Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.