Kegiatan tersebut terlaksana atas kerjasama Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi dengan BRSPDM Phala Martha. Acara digelar di Aula Gedung BRSPDM Phala Martha turut dihadiri oleh Kepala BRSPDM Cup Santo berserta jajaranya, PLT Kepala Dinas Disdukcapil Ade Setiawan, Kepala UPTD Disdukcapil Ande Hidayat dan perwakilan Muspika Cibadak.

Kepala BRSPDM Phala Martha Cup Santo menjelaskan, kegiatan ini merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BRSPDM Phala Martha mengingat hak-hak para penyandang Disabiltas Mental yang belum mempunyai Identitas. Hal tersebut karena berkaitan dengan jati diri mereka dan juga dalam memenuhi hak mereka sebagai warga Negara.

“Dari sekian banyak warga binaan yang ada di sini, ada 17 orang yang belum mempunyai Identitas. Mereka rata-rata diambil dari jalanan dan belum tahu siapa keluarganya. Makanya hari ini kita lakukan Pendataan Biometrik guna untuk mengetahui identitas mereka. Dan bagi mereka yang sudah pernah melakukan perekaman akan di ketahui Identitasnya,” ungkap Cup Santo kepada awak media.

Lanjut Santo, “Alhamdulillah, kegiatan ini di respon dengan cepat oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Karena kelompok rentan ini harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memperoleh fasilitas layanan dari Pemerintah,” jelasnya.

Sementara Itu, PLt Disdukcapil Ade Setiawan mengatakan, kegiatan ini bentuk sinergistas dan kerjasama Disdukcapil dengan BRSPDM Phala Martha. Kita punya program menjangkau para masyarakat rentan, karna itu menjadi dasar Disdukcapil untuk mendata mereka melalui perekaman biometrik ini.

“Jadi bagi yang belum mengikuti perekaman, ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk mendapatkan layanan pemerintah sepeti BPJS dan masuk kedalam data DTKS. Jadi ini sangat penting dilakukan,” pungkasnya.(***)

Petugas SatpolPP dengan cara humanis melakukan pendataan kepada para PKL yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar. Para petugas juga turut memeriksa Identitas dari para PKL tersebut.

Menurut keterangan dari Kepala Seksi Oprasional (Kasi Ops) Satpol-PP Kabupaten Sukabumi, Syarifudin mengatakan, kegiatan hari ini dalam rangka untuk menertibkan para PKL yang berjualan yang mengunakan badan jalan dan trotoar.

“Hari ini kita melakukan pendataan kepada PKL yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar di sepanjang Jalan Siliwangi dan Jalan Surya kencana Cibadak. Kita lakukan pendataan, ini baru mencapai talang di depan pertokoan labora Cibadak. Besok akan kita lanjutkan kembali sampai di jembatan Pamuruyan,” ungkapnya, kepada awak media.

Senada juga di sampaikan oleh Kasi Trantib Kecamatan Cibadak, Endi mengatakan, kegiatan hari ini melibatkan personel dari Satpol-PP Kabupaten Sukabumi, di bawah komando dari Kasi Ops. Petugas melakukan pendataan dan juga melakukan himbauan kepada para PKL.

“Para PKL mengerti apa yang kita sampaikan terutama yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan. Mereka mengaku salah dan menggeser dagangannya lebih ke pinggir agar tidak mengganggu para pejalan kaki yang sudah di peruntukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, petugas Satpol-PP akan selalu memberikan himbauan kepada PKL secara Humanis.

“Kita lebih mengutamakan pendekatan secara humanis kepada para PKL disini, agar mereka sadar dan taat pada aturan dengan sendirinya,” pangkasnya.(***)

Maka dari itu, Pemdes berencana mendata aset atau tanah milik desa yang baru berdiri tahun 2012 lalu. Namun rencana itu belum bisa direalisasaikan, karena anggaran untuk pendataan aset yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun ini difokuskan terlebih dahulu untuk penanganan Covid-19.

“Saya ini kades yang baru dilantik akhir tahun 2019, ketika saya cek arsip terkait tanah desa, ternyata desa belum memiliki arsip tersebut. Mungkin karena desa ini baru berdiri tahun 2012, makanya pengarsipan tanah desa ini menjadi prioritas saya,” ujar Kepala Desa Wanajaya, Deri kepada Lingkarpena.id, Senin (21/9/2020).

Oleh karena itu, Pemdes berencana akan melakukan pengukuran tanah milik desa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi dalam waktu dekat ini. “Walaupun terkendala anggaran, kami akan melakukan pendataan pada bulan ini bersama BPN. Sebab, data tersebut sangat penting,” kata dia.

Deri mengaku, selain masalah anggaran, masih ada masalah lain yang harus diselesaikan. Termasuk terkait beberapa aset desa yang dikelola secara pribadi oleh warga, sehingga Pemdes harus melakukan pendekatan khusus terhadap pengelola aset desa.

“Untuk aset yang dikelola warga, Pemdes sudah melakukan mediasi terhadap mereka. Hal tersebut agar tidak terjadi masalah saat akan dilakukan pendataan,” paparnya.

Sambung Deri, pendataan tanah milik desa itu dilakukan supaya desa memiliki arsip terkait aset miliknya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Seharusnya desa itu kan memiliki arsip terkait tanah milik desa, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, serta aset desa tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan serapan penghasilan asli desa (PADes),” pungkasnya.

Reporter : Wafik Hidayat
Redaktur : Garis Nurbogarullah