Dalam forum tingkat regional tersebut, Hendarsam menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat tata kelola keimigrasian melalui tiga pilar utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan nasional sekaligus menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan WNA, serta integrasi layanan digital menjadi pilar utama yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, berbagai potensi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional dapat dideteksi lebih dini,” ujar Hendarsam.

Menurutnya, pengamanan perbatasan kini diperkuat melalui optimalisasi analisis berbasis risiko dengan memanfaatkan Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat. Langkah tersebut memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengandalkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terhubung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem tersebut terbukti efektif dalam mendukung pengawasan keberadaan WNA, termasuk dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring yang melibatkan ratusan warga negara asing di Batam pada awal Mei 2026.

Di sela agenda DGICM, Hendarsam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusulkan penerapan sistem undian atau Ballot System dalam proses penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) bagi warga negara Indonesia.

“Kami mengusulkan mekanisme Ballot System agar pengelolaan kuota Working Holiday Visa dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan efisien mengingat tingginya minat pendaftar dari Indonesia,” katanya.

Pada tingkat regional, Indonesia juga mendapat mandat sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN. Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap peran aktif Indonesia dalam memperkuat kerja sama penanganan kejahatan lintas negara.

“Melalui mandat ini, Indonesia mendorong penguatan pertukaran informasi intelijen dan harmonisasi teknologi antarnegara ASEAN guna menciptakan kawasan yang lebih aman, tangguh, dan responsif terhadap berbagai ancaman transnasional,” tutup Hendarsam.Naskah ini menonjolkan peran strategis Indonesia dalam penguatan sistem keimigrasian nasional sekaligus kepemimpinan di tingkat ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan.