Dalam kesempatan itu, H. Andreas mengapresiasi berbagai masukan, saran, kritik, serta pandangan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Masukan dari seluruh fraksi menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar H. Andreas.

Wabup juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang harus terus dipertahankan serta ditingkatkan demi terwujudnya pemerintahan yang baik,” katanya.

Mengenai kondisi fiskal daerah, Andreas mengakui ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan. Karena itu, Pemkab Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan digitalisasi layanan perpajakan lewat aplikasi Smart Bapenda, hingga optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga berkomitmen mengoptimalkan kualitas belanja daerah agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di hadapan anggota DPRD, H. Andreas juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tersebut telah mencapai 82,3 persen.

Menutup penyampaiannya, Wabup berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung lancar hingga disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kita optimistis dapat terus menghadirkan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” tutupnya.

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara. Masing-masing Fraksi memberikan pandangan umumnya dari kedua Raperda tersebut dimulai dari Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PDIP, PAN, PKB, Demokrat dan PPP. Dilanjutkan penyampaian pandangan umum dari Komisi IV DPRD atas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang telah melahirkan insan yang beriman, berkarakter dan cinta tanah air.

“Pesantren juga terbukti memiliki peran nyata, baik dalam perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Kata Bupati Marwan, sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa pesantren memiliki tiga fungsi yakni fungsi dakwah, fungsi pendidikan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. ketiga fungsi tersebut pesantren harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki jenis keterampilan hidup agar mampu berperan aktif dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“Maka pesantren harus benar-benar memiliki peran strategis dalam menciptakan insan yang berilmu, unggul, mandiri, beriman, bertakwa serta berakhlak mulia,” tandasnya.

Bupati Marwan berharap dengan adanya Raperda tersebut dapat menggali potensi pesantren secara optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Saya sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan, khususnya komisi IV DPRD dan para Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembahasan Raperda ini,” ujarnya.**