Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, S.IP., M.M., menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana wajib dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai, kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan yang adil, transparan dan profesional.

Menurutnya, supremasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus tercermin dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Eka juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas. Sikap profesional dan konsisten terhadap aturan, kata dia, menjadi faktor utama dalam menjaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPPKB menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Momentum Hari Kehakiman Nasional ini sekaligus menjadi penegasan dukungan terhadap sistem hukum yang independen, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Melalui semangat tersebut, DPPKB Kabupaten Sukabumi optimistis dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang tertib dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan Sukabumi yang Mubarakah.(adv).

PCM digelar sebagai forum untuk menyamakan persepsi serta menyepakati hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, tim teknis, pengawas, dan seluruh unsur yang terlibat.

Melalui forum ini, seluruh pihak dituntut memahami isi dokumen kontrak, spesifikasi teknis, hingga gambar kerja secara menyeluruh agar proses pelaksanaan proyek dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu rekanan pelaksana yang hadir menyebutkan bahwa PCM menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar.

“PCM ini agar seluruh pihak memahami dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta gambar kerja dengan baik sehingga pelaksanaan dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air PU Kabupaten Sukabumi, Yadi Supryadi, SE., MM., menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan di bawah lingkup Bidang SDA.

“Dari total keseluruhan, terdapat 12 titik alokasi pekerjaan. Kami menekankan kepada para rekanan agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai spesifikasi, menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.

Yadi juga menambahkan bahwa peran Bidang SDA bukan hanya memastikan pembangunan berjalan, tetapi juga memastikan setiap pekerjaan memberi manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam penguatan infrastruktur air yang berkelanjutan.

Kegiatan PCM turut dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Drs. Uus Firdaus, MM, bersama PPK, PPTK, tim teknis, UPTD, serta seluruh rekanan pelaksana.

Melalui kegiatan PCM ini, Bidang SDA menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap proyek secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai visi pembangunan infrastruktur Kabupaten Sukabumi yang MUBARAKAH.

Hal ini terlihat dari kehadiran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Tingkat Nasional, Desa berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025.

Acara penting ini menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan kesehatan di Sukabumi, menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan gizi kronis yang masih menjadi tantangan nasional.

Kegiatan verifikasi lapangan yang strategis ini tidak hanya dihadiri oleh Uus Pirdaus, tetapi juga didampingi oleh jajaran pimpinan DPPKB lainnya, termasuk Kepala Bidang Dalduk dan KB, Ani Andriyani, serta Kepala Bidang KS, Yeni Astriyani.

Kehadiran lengkap dari tim DPPKB ini menggarisbawahi soliditas dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk bekerja secara terpadu demi mencapai target penurunan stunting. Keikutsertaan mereka dalam verifikasi tingkat nasional ini juga menjadi indikator bahwa Kabupaten Sukabumi siap untuk dievaluasi dan terus meningkatkan kualitas program-program penanganan stunting yang telah berjalan.

Pembukaan acara dilakukan secara langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, yang dengan hangat menyambut kehadiran Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat beserta Tim Penilaian Pusat.

Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari tingkat provinsi dan pusat terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi.

Beliau menekankan bahwa penanganan stunting adalah tugas bersama yang melampaui batas sektoral dan administratif.

“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Ini adalah kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, desa, hingga seluruh elemen masyarakat,” tegas Bupati Asep Japar.

Pernyataan ini menegaskan filosofi gotong royong yang menjadi tulang punggung keberhasilan program penurunan stunting. Bupati juga menambahkan harapannya,

“Melalui verifikasi lapangan ini, kita berharap terwujud sinergi yang lebih kuat agar penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi semakin optimal.” tambah Asjap.

Sinergi yang dimaksud mencakup koordinasi antar dinas, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, peran aktif desa, serta partisipasi penuh dari keluarga dan masyarakat.Verifikasi lapangan tingkat nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga sebagai pemicu motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi.

Dengan adanya standar dan penilaian dari tim pusat, desa-desa diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam melaksanakan konvergensi program pencegahan dan penurunan stunting.

Konvergensi program adalah kunci, memastikan bahwa berbagai intervensi mulai dari kesehatan, gizi, sanitasi, hingga edukasi dapat berjalan selaras dan saling mendukung, sehingga dampak yang dihasilkan menjadi lebih signifikan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis bahwa melalui pendekatan yang holistik, partisipatif, dan terintegrasi, target penurunan stunting di tahun 2025 dapat tercapai, bahkan melebihi ekspektasi. Kegiatan verifikasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Kabupaten Sukabumi menuju generasi emas yang lebih sehat dan berdaya saing.