Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Insititut Agama Islam Sukabumi (IAIS), Aris Gunawan menegaskan sama sekali tidak ada intimidasi dari aparat kepolisian.

“Bahkan saat kami berada di Polres Sukabumi Kota, sejak sore hingga malam tadi, sama sekali tidak ada intimidasi atau kekerasan, malah saat berada di aula antara mahasiswa dengan aparat seperti kawan, canda tawa,” ujar Aris, Sabtu (24/7/2021).

Aris menambahkan bahwa pukul 21.00 WIB seluruh mahasiswa dipulangkan dan selama mahasiswa berada di Polres Sukabumi Kota hanya memberikan arahan dan himbauan untuk tidak aksi unjuk rasa di masa pandemi Covid-19 ini.

Sementara terkait dengan adanya anggota ABSI yang dinyatakan reaktif, Aris mengatakan saat ini mahasiswa tersebut sedang menjalani isolasi mandiri.

“Hasil yang dinyatakan reaktif, sudah menjalani pemeriksaan dan disarankan dokter untuk isolasi dan istrahat di rumah,” ujar Aris.

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

“Tujuan ABSI untuk turun aksi kemarin selain mengkritik terkait diterapkannya kebijakan PPKM oleh Forkopimda Sukabumi yang sedang berlangsung sampai dengan perpanjangan pada tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan Inmedagri No 22 Tahun 2021,” ujar salah satu anggota ABSI Wawan Hanafi kepada lingkarpena.id, Sabtu (24/07/2021).

Ia menambahkan, ABSI juga menegaskan bahwa aksi tersebut sebagai bukti bahwa Aliansi BEM Sukabumi turut memberikan dukungan dan membersamai perjuangan masyarakat sukabumi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sukabumi

Lalu apa yang disuarakan oleh ABSI dalam unjuk rasa tersebut, berikut 5 tuntutannya:

1. Menuntut Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menyegerakan pelonggaran waktu kepada pedagang kaki lima supaya bisa berdagang kembali dengan Protokol Kesehatan, serta melonggarkan mobilitas masyarakat, supaya sarana transportasi Online maupun konvensional bisa beroperasi kembali sesuai dengan Intruksi Mendagri No 22 Tahun 202.
2. Satgas Covid 19 Kota dan Kabupaten Sukabumi Harus mengevaluasi penanganan Covid-19, karena selama PPKM berlangsung kasus covid-19 semakin meningkat dan tidak mengalami penurunan nyatanya masyarakat sudah memenuhi segala aturan yang sudah ditetapkan.
3. Mendesak Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk segera menyelesaikan proses finalisasi data bantuan dana sosial dan segera mendistribusikan bantuan tersebut secara cepat, tepat sasaran dan merata.
4. Jika PPKM Level 3 dan 4 yang diberlakukan di Kota dan Kabupaten Sukabumi tetap mengalami perpanjangan waktu tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi  wajib memenuhi kebutuhan  hidup masyarakat sesuai dengan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
5. Mendesak aprat keamanan ntuk tidak bersikap keras dan bertindak kasar kepada masyarakat dalam upaya penertiban dan pengamanan selama diterapkannya Kebijakan PPKM Level 3 dan 4 yang sedang berlangsung.

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

Muhammad Ghonim yang merupakan koordinator ABSI sempat diamankan terlebih dahulu di Polres Sukabumi Kota, melihat kejadian tersebut seluruh anggota ABSI yang tergabung dari BEM masing-masing kampus ikut mendampinginya ke Polres Sukabumi Kota.

Ada sekitar 21 orang yang kemarin diamankan saat hendak mendatangi lokasi yang sudah ditujukan (Balai Kota dan Pendopo) masing-masing dari masa aksi tersebut berasal dari BEM STKIP PGRI, DEMA IAIS, BEM STISIP WPM, BEM STISIP ULUM, BEM STIKESMI, BEM YAPKESBI, BEM STIE PGRI, BEM BBC, BEM STAIDA, BEM CBI.

Tujuan ABSI untuk turun aksi selain dari mengkritik terkait dengan diterapkannya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Forkopimda Kota Sukabumi yang berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan inmedagri No 22 tahun 2021.

ABSI juga menegaskan bahwa aksi tersebut sebagai bukti bahwa pihaknya turut memberikan dukungan dan membersamai perjuangan masyarakat Sukabumi dalam mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sukabumi.

“Kita lihat saja, apakah pemerintahan daerah yang tergabung dari komponen Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi bisa melaksanakan Inmendagri nomer 22 tahun 2021 sebelum menunggu tanggal 25 diberlakukannya, pemerintah daerah harus kembali membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 55,” ujar Muhammad Ghonim kepada lingkarpena.id, Sabtu (24/07/2021).

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:   Dharmawan Hadi

Koordinator ABSI Muhammad Ghonim  mengatakan kepada wartawan bahwa Aliansi BEM se-Sukabumi memberitahukan kepada masyarakat perihal aksi penolakannya dengan membuat pamflet yang sudah tersebar beberapa belakangan hari lalu kepada seluruh masyarakat Sukabumi.

“Memang benar, Aliansi BEM se-Sukabumi menolak akan perpanjang PPKM Darurat dan juga mendesak kepada Forkopimda Sukabumi untuk bisa mengevaluasi terkait dengan kebijakan kedaerahan Sukabumi yang terlalu patuh dan nurut dengan kebijakan pusat terkait dengan pengimplementasian dari peraturan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Sukabumi,” ujar Ghonim membenarkan hal itu.

Ia menambahkan, polarisasi dimunculkan sebagai konflik horizontal antara kelompok masyarakat dengan anggota mahasiswa yang tergabung didalam Aliansi BEM Se-sukabumi, dengan beredarnya poster ABSI yang mengklaim aksi tersebut dibatalkan.

“Dengan diterimanya informasi yang menyesatkan di kalangan masyarakat, ada yang bilang bahwa sekertariat ABSI sudah dihancurkan, perundungan secara digital kepada kami sebagai koordinator ABSI hingga disebarkannya pamflet ABSI yang di klaim membatalkan aksi,” ujar Ghonim.

Atas kejadian itu, ABSI secara kelembagaan mengecam atas tindakan yang sudah dilakukan oleh oknum yang sudah mencemari nama baik ABSI dalam kebersamaan perjuangan masyarakat sukabumi untuk mengawal kebijakan PPKM Darurat di daerah Sukabumi yang sudah mengingkari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 55.

Masih menurut Ghonim, dengan hal tersebut, ABSI mengambil sikap dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh dan turut ikut dalam perjuangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah Sukabumi.

“Kami akan terus mengawal kebijakan PPKM ini bersama dengan masyarakat sampai benar-benar tuntas, adapun aksi akan kami lakukan jika memang tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang sudah mulai geram dalam mengahadapi situasi ini,” ujarnya.

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

Koordinator Aliansi BEM Sukabumi (ABSI) Alief Aulia mengatakan mahasiswa akan memfasilitasi masyarakat untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Ajakan dan seruan aksi turun ke jalan menolak perpanjangan PPKM Darurat itu sudah tersebar lewat poster di media sosial.

“Kami dari pihak mahasiswa dan masyarakat pun mau berkonsolidasi dulu terkait aksi pada hari Rabu nanti, dan kita mau mengkoordinir dulu masyarakat Inshaa Allah masyarakat juga ingin turun semua dari banyak elemen, jadi kami dari mahasiswa memfasilitasi untuk masyarakat ikut menyuarakan keresahan masyarakat,” ujar Alief kepada wartawan, Minggu (18/07/2021).

Adapun tuntutan aksi yang nanti akan digelar mahasiswa dan masyarakat akan menuntut penolakan perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat.

Ia menambahkan ABSI sendiri dan masyarakat kita menuntut PPKM Darurat itu tidak boleh diperpanjang, banyak kita mengadvokasi ke jalan, masyarakat sudah resah dengan penutupan usaha-usaha mereka dan dampaknya pasti lebih banyak kalau di perpanjang nanti.

Ketika ditanya mengenai ijin terkait aksi penolakan perpanjangan PPKM Darurat nanti, Alief mengakui pihak Kepolisian tidak memberikan ijin untuk kegiatan aksi tersebut.

“Saya kemarin sebagai koordinator lapangan sudah ngasih surat pemberitahuan ke Kapolres tetapi surat di tolak, kami dan kawan-kawan mau gimana lagi karena sudah stimulus sama seruan aksi, dan kami juga dari mahasiswa tidak bisa menyetop,” ujar Alief.

Alief menambahkan jumlah massa yang akan hadir dalam aksi penolakan PPKM tersebut masih dikoordinir. ABSI sendiri akan turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui estimasi jumlah massa dan dari elemen mana saja yang akan mengikuti aksi Rabu nanti.

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

Terdapat 90 orang yang berasal dari 5 wilayah kecamatan, terjaring dalam operasi penegakan PPKM Darurat yang ikut sidang saat ini.

“Pelanggar merupakan warga dari 5 kecamatan yaitu Sukabumi, Sukaraja, Sukalarang, Kebonpedes dan Cireunghas,” ujar Budianto Camat Sukaraja kepada wartawan.

Ia menambahkan yang melanggar terdiri dari perorangan dan perusahaan, dengan bentuk pelanggaran bagi perorangan yaitu tidak pakai masker dan bagi perusahaan, tidak mematuhi aturan 50% karyawan yang masuk kerja.

Budianto mengakui bahwa kedisiplinan masyarakat sudah mulai terbentuk pada pelaksanaan PPKM Darurat di 10 hari berjalan, pelanggaran sudah agak mulai menurun dan pukul 20.00 WIB warung-warung sudah tutup.

Sementara itu Tarya (24) pelanggar tidak menggunakan masker merasa kapok atas pelanggaran yang ia lakukan. “Gara-gara tidak memakai masker kemarin waktu di Cireunghas pulang kerja, tiba-tiba ada polisi, jadi aja saya didenda Rp 50.000,” ujarnya.

Redaktur:   Dharmawan Hadi

Komandan Kodim 0607 Kota Sukabumi, Letnan Kolonel Infanteri Danang Prasetyo Wibowo, terjun langsung memberikan paket sembako kepada pengurus dan perwakilan pedagang.

Sebanyak 110 paket sembako tersebut untuk dibagikan kepada pedagang kaki lima di sekitaran Jalan Kapten Harun Kabir Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

“Para pedagang agar selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Bantuan ini semoga bisa membantu kesulitan selama PPKM Darurat, dan juga tolong disampaikan kepada yang membutuhkan,” ujar Dandim berpesan kepada pengurus dan perwakilan pedagang kaki lima.

Sementara itu, Iip selaku koordinator pedagang kaki lima sangat berterima kasih  kepada Kodim 0607 Kota Sukabumi yang telah peduli dan membantu para pedagang kaki lima yang sudah terdampak dari pemberlakuan  PPKM Darurat.

Senada dengan Iip, H Abdul Rohman selaku penasehat pedagang kaki lima Kota Sukabumi juga diakuinya sangat membantu bagi para pedagang.

“Terima kasih kepada Pak Dandim yang telah membantu kami para PKL di masa PPKM darurat ini, bantuan sembako ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Abdul Rohman.

Reporter:   Eka Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

Kegiatan pelepasan personel TNI/Polri membagikan sembako digelar di halaman Mapolres Sukabumi, Jalan Jajaway Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jumat (16/07/2021). Hadir dalam acara itu, Dandim 0622 Palabuhanratu Sukabumi Letkol Arm Suyikno untuk memberikan dukungan pada kegiatan tersebut.

“Bantuan sembako ini untuk warga yang terdampak Covid-19 terutama pada masa pelaksanaan PPKM Darurat. Pada pelaksanaanya pembagian sembako Polri bekerjasama dengan TNI tentunya,” ujar Kasi Humas Polres Sukabumi, Ipda Aah Sapul Rohman kepada wartawan di Polres Sukabumi.

Lanjut Aah, secara keseluruhan paket berjumlah 350 paket semuanya akan dibagikan kepada warga yang betul-betul terdampak. 100 paket secara langsung oleh pihak Polres Sukabumi dan untuk 250 paket dibagikan oleh Polsek Jajaran.

“Ini merupakan amanat Pak Kapolres Sukabumi. Pendistribusian harus tepat sasaran. Maka dari itu, anggota Polsek Jajaran harus melakukan pendataan bagi warga yang berhak dan bagi yang sedang menjalani Isoman,” terang Aah.

Sementara itu, Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi Letkol Arm Suyikno mengatakan pihaknya turut melaksanakan bakti sosial serentak yang dilaksanakan dari Mabes Polri, Polda, Polres, tersebut. Dalam rangka Polri peduli masyarakat terdampak Covid-19 pada PPKM Darurat, tentu pihaknya sangat mendukung.

“Saya sudah perintahkan para Babinsa untuk bersama-sama mendukung para Babinkamtibmas guna menyerahkan bansos ini kepada warga masyarakat. Ya, tentu yang memang sangat butuh bantuan sekarang ini,” tegasnya.

Dikatakan Suyikno, diharapkan Bakti Sosial tersebut, guna membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terutama saat ini masa pelaksanaan PPKM Darurat.

“Untuk sasarannya fakir miskin, yatim piatu, buruh karyawan terkena PHK, yang menjalani Isoman dan masyarakat lainnya yang betul-betul terdampak Covid-19,” tutupnya.

Reporter:   Akoy Khoerudin

Redaktur:   Dharmawan Hadi

Dengan menggunakan mobil komando dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Wali Kota beserta Kapolres dan Dandim terjun langsung ke lapangan mengedukasi dan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 dan pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan pengeras suara yang terdapat di mobil komando SPSI.

Tidak hanya sosialisasi dan edukasi, Wali Kota juga menerjunkan 2 unit mobil test PCR mendatangi warga secara acak untuk melakukan tracing yang berlangsung sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat ini.

“Mulai hari ini dan seterusnya kita terus melakukan acak test PCR melalui 2 kendaraan ini di tempat-tempat potensi penyebaran varian virus ini,” ujar Rahmat Effendi kepada wartawan.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai tujuan diadakan kegiatan ini, Rahmat menjawab bahwa kegiatan ini untuk mensosialisasikan bahwa kondisi sekarang ini dengan keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, tingginya angka kematian, dan penularan yang cepat, penanganan yang masih ada beberapa masalah dan kegiatan ini mengedukasi masyarakat dari hulu ke hilir.

“Sampai tanggal 20 kegiatan ini menjadi hal yang rutin dengan menggunakan kendaraan dari fasilitas SPSI,” ujar Rachmat.

Reporter:   Indra Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Wali Kota beserta jajarannya melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil komando dari SPSI memberikan edukasi lewat pengeras suara berkeliling di jalan Kota Bekasi. Selain itu juga dalam rombongan tersebut terdapat 2 test PCR yang secara acak melakukan tracing kepada warga Kota Bekasi.

Chairoman menyebut bahwa pelaksanaan PPKM Darurat adalah langkah tepat yang dilakukan pemerintah saat ini, mengingat angka rekor baru positif Covid-19 setiap hari makin meningkat dan jumlah yang meninggal dunia yang tidak terkendali.

Akan tetapi Chairoman mengingatkan dalam pelaksanaan penegakannya harus secara humanis, dan dalam sosialisasinya mengutamakan edukasi yang mencerdaskan masyarakat dengan informasi. Hal tersebut digarisbawahi oleh Ketua DRPD Kota Bekasi karena semakin rentannya masyarakat yang dibatasi geraknya sedangkan masyarakatnya sendiri tidak dibantu dengan bantuan yang layak.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Wali, Pak Kapolres dan Dandim, itu adalah hal yang sangat positif, namun yang lebih penting adalah sosialiasi yang sifatnya masif, konsisten, dan instensif langsung dari jajaran kelurahan dengan melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat,” ujar Chairoman kepada lingkarpena.id.

Chairoman menambahkan bahwa dalam PPKM Darurat yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 nanti diharapkan tidak ada perpanjangan dengan melihat data-data nanti di akhir kegiatan ini. Lebih lanjut peran Dewan saat ini lebih mengawasi dan melaksanakan vaksinasi massal yang terus berlanjut di Kota Bekasi untuk membentuk imunitas komunal di masyarakat.

Reporter:   Indra Lesmana

Redaktur:  Dharmawan Hadi