Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur Forkopimcam, perangkat desa, pemuda, pengurus remaja masjid, serta warga setempat. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan mulai dari pembangunan infrastruktur, kegiatan kepemudaan dan keagamaan, hingga sarana umum yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Namun dari berbagai aspirasi yang mengemuka, persoalan infrastruktur jalan menjadi keluhan paling dominan. Warga menilai kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Ciracap sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta perekonomian.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Dadang Hermawan, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Tadi banyak usulan yang disampaikan, namun kebutuhan sarana infrastruktur jalan menjadi salah satu yang paling mendesak. Aspirasi ini akan kami bawa dan sampaikan kepada dinas terkait agar mendapat perhatian,” ujar Dadang.

Menurutnya, kerusakan jalan kabupaten di sejumlah titik telah menjadi persoalan yang harus segera ditangani karena berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Dalam reses ini ada beberapa aspirasi yang terutama terkait jalan kabupaten. Kita merasakan kondisi ruas Ciracap–Cikangkung, Cibenda–Cikangkung–Mekarsari, hingga Marereng–Ciracap– Pasiripis yang kondisinya sangat rusak. Ini mengganggu semua sektor, baik ekonomi, pendidikan maupun pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Dadang mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi agar perbaikan jalan di wilayah Ciracap menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Kita sudah melakukan koordinasi dan menyampaikan kepada Dinas PU Kabupaten Sukabumi untuk memprioritaskan penanganan jalan kabupaten yang ada di Kecamatan Ciracap,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari Kepala Dusun Ciputat yang meminta dukungan pembangunan bagi wilayah Desa Cikangkung agar dapat berkembang lebih baik.

Kepala Dusun Ciputat berharap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan dan direalisasikan.

“Kami memohon dukungan dari Pak Dadang Hermawan untuk membantu memperjuangkan pembangunan yang ada di wilayah Desa Cikangkung, khususnya yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Remaja Masjid Ciputat, Dendi, menyampaikan berbagai kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan para pemuda di kampungnya. Menurutnya, setiap malam Jumat para remaja menggelar kegiatan yasinan secara bergilir dari masjid ke masjid.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam, termasuk santunan dan khitanan massal.

“Kami rutin mengadakan yasinan setiap malam Jumat dengan keliling masjid. Dalam menyambut Tahun Baru Islam nanti kami juga berencana menggelar gebyar Muharam dan kegiatan khitanan. Kami berharap ada dukungan dan support dari Pak Dadang Hermawan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Dendi.

Menanggapi hal tersebut, Dadang Hermawan menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan remaja masjid dan peringatan Tahun Baru Islam yang dinilai mampu memperkuat nilai sosial dan spiritual masyarakat.

“Ini sesuatu yang sangat baik. Di banyak daerah kegiatan remaja masjid dan peringatan 1 Muharam sudah berjalan dengan baik. Biasanya ada santunan anak yatim dan berbagai kegiatan pengajian lainnya. Kami sangat mendukung karena ini bagian dari budaya gotong royong yang harus terus dijaga,” ungkapnya.

Menurut Dadang, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat.

“Bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan mental dan spiritual masyarakat juga perlu didorong. Salah satunya melalui kegiatan masjid dan aktivitas keagamaan. Insya Allah kami mendukung kegiatan kemasjidan maupun sarana-prasarana yang menunjang kegiatan keagamaan,” katanya.

Ia pun mengajak para pemuda dan masyarakat untuk menjadikan momentum 1 Muharam sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan kegiatan positif di lingkungan masing-masing.

“Bagi yang sudah mengadakan kegiatan Muharam agar terus ditingkatkan. Yang belum, saya berharap masyarakat terutama para remaja bisa mulai menggerakkan dan memeriahkan momentum Tahun Baru Islam ini dengan kegiatan yang bermanfaat,” pungkasnya.

Reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat Desa Cikangkung untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan secara langsung kepada wakil rakyat, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur jalan serta penguatan kegiatan kepemudaan dan keagamaan di wilayah Kecamatan Ciracap.(adv)

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026), dan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya pengurus dan anggota JTM, LSM Garis, unsur Forkopimcam Lengkong, Subkoordinator Binamarga Provinsi Jawa Barat Pratama Budi, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat Dayan Suendra, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Mubtadi Latief.

Audiensi menyoroti kondisi rusaknya ruas jalan Kiaradua–Lengkong yang dinilai semakin parah akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase berlebih yang melintas di jalur tersebut.

Subkoordinator Pembangunan Binamarga Provinsi Jawa Barat, Pratama Budi, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah memprioritaskan perbaikan ruas Jampang Tengah–Kiaradua. Namun, pelaksanaan pembangunan masih terkendala kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas angkutan overload.

“Provinsi Jawa Barat selalu mengusahakan bahkan memprioritaskan ruas Jampang Tengah–Kiaradua ini untuk dilakukan perbaikan. Di tahun ini juga kami sudah menganggarkan, namun ada kebijakan dari Gubernur dan kami sebagai pelaksana mengikuti kebijakan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu alasan penundaan penanganan adalah masih maraknya kendaraan tambang dengan muatan berlebih yang melintasi jalur tersebut.

“Intinya, Pak Gubernur tidak akan menangani jalan jika angkutan tambangnya masih overload. Karena itu akan berdampak pada cepat rusaknya jalan yang sudah diperbaiki,” tegasnya.

Pratama juga menambahkan bahwa kewenangan pihaknya saat ini lebih pada pemeliharaan jalan, sementara penanganan terkait pelanggaran tonase bukan menjadi tugas utama Bina Marga.

“Kami dari Dinas Bina Marga saat ini tupoksinya hanya memelihara jalan. Untuk himbauan atau penindakan terkait overload, itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Sementara itu, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat, Dayan Suendra, menyebut audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait penanganan kendaraan over kapasitas yang dinilai merugikan infrastruktur jalan.

“Audiensi hari ini berjalan dengan baik. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian, terutama masalah overload yang selama ini merusak fasilitas jalan milik provinsi,” ujarnya.

Dishub, lanjut Dayan, akan segera mengambil langkah konkret, di antaranya pemasangan rambu pembatas tonase serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menindak perusahaan angkutan.

“Dalam waktu dekat, kami bersama Dinas Perhubungan Kabupaten akan menyurati sejumlah perusahaan agar melakukan penimbangan kendaraan sebelum beroperasi. Jadi setiap kendaraan harus melalui timbangan agar tidak ada lagi yang melebihi batas, misalnya di atas 8 ton,” jelasnya.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha dan pengemudi untuk menaati aturan demi kepentingan bersama.

“Kalau bisa, hentikan overload. Karena yang dirugikan bukan hanya jalan, tapi juga masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum JTM, H. Hendra Permana, mengapresiasi respons dari pemerintah meski mengakui hasil audiensi belum sepenuhnya memuaskan.

“Alhamdulillah ada tanggapan, walaupun belum begitu memuaskan, karena memang beberapa hal masih harus dikoordinasikan secara internal di dinas,” ungkapnya.

Menurut Hendra, ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah, seperti sosialisasi aturan, pemasangan rambu, hingga penegakan hukum yang melibatkan kepolisian.

“Mereka akan melakukan sosialisasi peraturan, memasang rambu terkait batas tonase, dan juga melakukan penegakan hukum berkolaborasi dengan kepolisian,” katanya.

Namun demikian, JTM juga mendorong solusi yang lebih tegas jika upaya tersebut tidak efektif, salah satunya dengan membangun kembali sistem gerbang pengawasan kendaraan.

“Kalau memang tidak efektif, kami mengusulkan adanya gerbang seperti dulu. Itu cukup efektif untuk mengontrol kendaraan overload, karena faktanya banyak perusahaan yang masih ngeyel,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi kendaraan yang melintas saat ini telah melebihi batas wajar.

“Sekarang tonasenya sudah sangat luar biasa, bisa mencapai 30 sampai 40 ton. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin jalan yang diperbaiki akan kembali rusak dalam waktu singkat,” pungkasnya.

Melalui audiensi ini, JTM berharap ada langkah nyata dan sinergi antarinstansi agar permasalahan jalan rusak dan kendaraan overload di wilayah Jampang segera teratasi.