Beberapa daerah yang melakukan MoU dengan BP2MI tersebut adalah Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Benny menegaskan, kolaborasi antara BP2MI dan daerah ini harus diperkuat. Penanganan dan pelindungan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai mandat UU 18 tahun 2017.

“Maka upaya kejahatan penempatan PMI secara ilegal dan praktek ijon rente akan makin diperkecil,” kata Benny.

Benny menjelaskan dengan dilakukannya penandatanganan ini, artinya sebanyak 86 pemerintah daerah sudah melakukan Penandatanganan nota Kesepakatan dengan BP2MI,” pungkasnya.(*)