Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian dan turut dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan itu, Bupati bersama Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan guna memastikan kesiapan personel di lapangan.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan pesan Kapolri bahwa apel kesiapsiagaan ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam yang mungkin terjadi di berbagai wilayah.

“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolres.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 19 Oktober 2025 tercatat 2.606 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.289 di antaranya merupakan banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, dan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi.

Selain itu, sebanyak 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan.

Sementara itu, BMKG memperingatkan bahwa sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat.

BMKG juga memprediksi kemunculan fenomena La Niña pada November 2025 hingga Februari 2026. Meski tergolong lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua.

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Sukabumi menekankan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh elemen.

“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana. Semua pihak, baik pemerintah, TNI-Polri, maupun masyarakat, harus siap siaga,” ujarnya.

Sinergi lintas sektor antara TNI-Polri, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat sistem quick response terhadap setiap situasi darurat, guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Dalam Rakor tersebut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M menjelaskan secara komprehensif langkah langkah percepatan penanganan dampak bencana di wilayah kabupaten Sukabumi.

Disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa bencana di wilayah kabupaten sukabumi adalah bencana yang masif berdampak kepada 39 kecamatan dan 186 desa.

“Karena itu seluruh jajaran yang ada di kabupaten sukabumi harus menjaga kekompakan, bersatupadu dan langkah langkah penanganan yang semakin maju, terus layani dan beri kejelasan kepada masyarakat,” jelasnya

Langkah langkah strategis dalam penanganan dampak bencana juga ditekankan oleh Kepala BNPB, antara lain memastikan sumber bencana sebagai antisipasi hal serupa dikemudian hari.

“Kalau sudah diketahui indikasi indikasi sumber bencana segera intervensi,” tegasnya.

Selain itu, gunakan sarana prasarana yang memadai dan langkah langkah cepat dalam penanganan fungsi Jalur transportasi, normalisasi pastikan listrik, Layanan penyediaan BBM serta Antisipasi potensi bencana susulan.

“Kemudian langkah penting lainnya adalah penangangan masyarakat terdampak melalui penempatan tempat pengungsian yang semakin baik, makanya data pengungsi harus akurat sebagai dasar penanganan yang tepat,” tambahnya.

Kepala BNPB juga menegaskan langkah cepat Rehabilitasi rekontruksi, percepatan pemulihan Supaya masyarakat tidak terlalu lama di tempat pengungsian.

Hadir dalam Rakor tersebut Porkopimda, Unsur Perangkat Daerah dan 39 Kecamatan yang terdampak mengikuti secara Virtual.