Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Muchendra, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata soal legalitas, melainkan soal etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif.

“Ini bukan tentang boleh atau tidaknya pergeseran anggaran. Masalahnya ada pada etika dan tata hubungan antar lembaga. DPRD harusnya diberi tahu, bukan dikesampingkan,” ujar Muchendra, Selasa (14/10).

Komisi II diketahui menemukan adanya perubahan penggunaan anggaran sebesar Rp1,38 miliar, yang semula terdiri dari enam kegiatan dan kemudian disederhanakan menjadi tiga kegiatan utama, masing-masing bernilai Rp460 juta. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan Recording Center BPKPD, rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka, dan rehabilitasi Gedung Pengarsipan Cikujang.

Perubahan ini dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara administratif, langkah itu dinilai sah karena tidak menambah anggaran baru, melainkan hanya melakukan pergeseran dari kegiatan yang belum dapat dijalankan pada anggaran murni.

Namun, menurut Muchendra, persoalan utamanya adalah minimnya komunikasi dan koordinasi dari pihak BPKPD kepada DPRD sebagai mitra kerja dalam pengawasan pelaksanaan APBD.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Maka setiap perubahan kebijakan anggaran, sekecil apa pun, seharusnya dikomunikasikan. Kalau tidak ke Komisi II, minimal ke pimpinan DPRD,” jelasnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai pola komunikasi semacam ini bisa menimbulkan keretakan hubungan kelembagaan dan kesalahpahaman publik terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.

“Kami sudah menyampaikan langsung ke Kepala BPKPD agar hal seperti ini tidak terulang. Koordinasi itu penting, bukan hanya formalitas, tapi bentuk tanggung jawab moral terhadap publik,” tegasnya.

Muchendra menutup dengan menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin publik kehilangan kepercayaan hanya karena miskomunikasi antar instansi. Pengelolaan anggaran harus terbuka, profesional, dan selalu dalam koridor etika pemerintahan,” pungkasnya.

Editor : Redaksi

Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni dari Fraksi PKS, menyatakan bahwa hingga kini BPKPD belum membuka akses informasi terkait WP yang diduga bermasalah. “Ini menjadi kendala serius dalam menjalankan fungsi kami sebagai lembaga pengawas dan pembuat kebijakan,” katanya, Rabu (30/7).

Sebagai tindak lanjut, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melihat pola kerja antara DPRD dan instansi pengelola pajak. Salah satunya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor dan Bapenda Kota Bandung.

“Di Kabupaten Bogor, Bapenda sangat terbuka kepada DPRD. Mereka bahkan membolehkan anggota DPRD mengakses data WP yang berpotensi tidak patuh dalam pembayaran pajak,” jelas Inggu.

Menurutnya, Bapenda Kabupaten Bogor menjalin sinergi dengan DPRD untuk mencari solusi terhadap permasalahan WP yang dinilai berpotensi mengemplang pajak.

“Petugas pajaknya menjelaskan bahwa tidak ada masalah untuk membuka data tersebut, karena DPRD adalah mitra kerja sekaligus bagian dari lembaga negara,” ungkapnya.

Hal serupa juga ditemukan di Kota Bandung. Inggu menyebut, bahkan Kepala Bapenda Kota Bandung secara terbuka menyampaikan data WP yang dinilai bermasalah, meskipun yang hadir bukan anggota DPRD setempat.

Inggu menambahkan, permintaan akses data WP ini dilakukan demi kepentingan publik. “Kami bertindak sebagai lembaga negara, bukan atas nama pribadi. Ini menyangkut kepentingan daerah,” tegasnya.

Salah satu alasan Komisi II mendesak keterbukaan data karena adanya dugaan pelanggaran pajak oleh salah satu rumah makan di Kota Sukabumi. Hasil kajian menyebutkan, seharusnya rumah makan tersebut menyetor pajak sekitar Rp60 juta hingga Rp70 juta per bulan, namun yang tercatat hanya sekitar Rp12 juta.

“Jika hanya Rp12 juta per bulan, berarti omset per harinya hanya sekitar Rp4 juta. Padahal, saat saya makan di sana berdua saja, tagihannya mencapai Rp500 ribu,” bebernya.

Melihat ketidaksesuaian tersebut, Komisi II mencoba mengajak BPKPD berdiskusi guna mencari solusi. Namun, menurut Inggu, upaya itu tidak direspons baik oleh pihak BPKPD.

“Kami hanya ingin duduk bersama mencari solusi. Tapi data yang kami butuhkan tidak diberikan, padahal jelas ada potensi kebocoran PAD di sana,” tegasnya.

Atas dasar temuan itu, Inggu berencana menyampaikan laporan kepada Wali Kota Sukabumi. Ia berharap wali kota tidak langsung puas dengan angka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini, karena masih banyak potensi yang belum tergali.

“Dalam waktu dekat kami akan menyurati Wali Kota Sukabumi agar mengevaluasi kinerja Kepala BPKPD. Ini penting agar semangat penguatan fiskal daerah benar-benar terwujud, bukan hanya slogan,” pungkasnya.

Reporter : Rizky Apriliana
Editor : Redaksi

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Andang Cahyandi, saat peluncuran aplikasi tersebut oleh Wali Kota, Achmad Fahmi, pada 3 Juli 2023 di Kantor Bank BJB Cabang Sukabumi.

“Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama Bank BJB dan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan agar pengelolaan retribusi bisa dilakukan lebih tertib dan transparan,” jelas Andang.

Pada kesempatan itu ia juga menerangkan mengenai Portal Origin yang juga diluncurkan berbarengan dengan aplikasi Smart Elok. Portal tersebut menurutnya menghimpun seluruh aplikasi yang telah digunakan.

Pihaknya dalam pengelolaan pendapatan seperti aplikasi Pantas atau pajak online Kota Sukabumi dan aplikasi Sispeck atau Sistem Informasi SPPT Cetak Elektronik ini untuk memudahkan masyarakat.

“Keberadaan portal origin ini bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses seluruh aplikasi ini,” pungkasnya.

Ngakeul kali ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Baros. Kegiatan turut dihadiri Wali Kota, Achmad Fahmi, beserta para Ketua RW se-Kecamatan Baros.

Dalam kesempatan itu Wali Kota menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak. Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan (PBB P2).

“Hal ini perlu dilakukan karena melalui penerimaan pajak yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi dengan masyarakat taat pajak pemerintah bisa menjalankan berbagai program pembangunan,” ucap Wali Kota.

Pada Ngakeul turut disosialisasikan pula dua website yakni spadasantun.sukabumikota.go.id serta sispeck.sukabumikota.go.id yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus PBB P2.

Selain itu disosialisasikan pula penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dibeberapa lokasi yaitu jalan utama serta perumahan dan kavling.

Sementara itu Plt. Camat Baros, Hendayana mengatakan, untuk pendapatan pajak tahun 2022 di Kecamatan Baros mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan ini saya yakinkarena diakibatkan beberapa faktor. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan Ngakeul BPKPD ini, saya mengharapkan peningkatan pendapatan pajak ditahun ini bisa meningkat,” singkatnya.(*)