Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Hadir di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, Damkar, Satpol PP, DLH, TNI AL Pos Palabuhanratu, Koramil, Polsek, PT Indonesia Power, perangkat Desa Citepus, Karang Taruna, kader desa, hingga mahasiswa NPU yang menjadi motor kegiatan.

Plt Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Syahril Hidayat, mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif mahasiswa KKN Universitas Nusa Putra. DLH hadir melalui Koordinator Wilayah Kebersihan Palabuhanratu beserta armada dan kru, bahkan menurunkan truk sampah sebagai bentuk dukungan nyata,” kata Syahril.

Meski tak bisa hadir langsung karena tengah mewakili Bupati Sukabumi dalam acara City Sanitation Summit (CSS) XXIII di Ternate, Maluku Utara, Syahril memastikan DLH tetap terlibat aktif. Dukungan tim kebersihan dan fasilitas, menurutnya, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.

“Kolaborasi lintas sektor di Pantai Citepus ini membuktikan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Ke depan, saya berharap bisa hadir langsung mendampingi mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Aksi Beach Cleaning Day di Citepus diharapkan mampu menumbuhkan semangat kolektif untuk menjaga keindahan pesisir Sukabumi. Selain melestarikan lingkungan, kegiatan ini juga berdampak positif bagi pariwisata karena pantai yang bersih akan lebih menarik wisatawan.

Reporter : Rijal
Editor : Redaksi

Rakornas tahun ini mengusung tema “Menuju Kelola Sampah 100%”, dengan fokus utama pada penyampaian konsep baru pengelolaan sampah serta evaluasi terkini terhadap isu-isu strategis, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berkonsep open dumping yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah.

Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo, mengatakan bahwa keikutsertaan DLH dalam Rakornas merupakan bentuk komitmen Pemkab Sukabumi dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi.

“Rakornas ini penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh pemerintah daerah agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu, sesuai target nasional menuju nol sampah dan nol emisi,” ujar Prasetyo.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik tiap daerah. Menurutnya, pendekatan desentralisasi perlu dibarengi dengan pembinaan teknis, penguatan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar inovasi lokal dalam pengelolaan sampah bisa berkembang dan direplikasi secara luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prasetyo berharap Rakornas ini menjadi momen strategis untuk menyerap berbagai strategi dan inovasi terbaru yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan target nasional pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen sampah pada tahun 2025.

Rakornas Pengelolaan Sampah 2025 dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga negara, serta dinas lingkungan hidup dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda ini juga menjadi wadah evaluasi dan konsolidasi program-program kebijakan strategis dalam upaya mempercepat terwujudnya pengelolaan sampah nasional yang holistik dan berkelanjutan.

Reporter : Rijal
Redaktur : Redaksi

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sukabumi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan fungsi infrastruktur pengairan yang vital bagi sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Kami dari DLH berupaya terus memberikan layanan terbaik dalam pengelolaan sampah sesuai kewenangan kami. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air, karena ini bisa menyebabkan banjir dan merusak lingkungan,” ujar Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo.

Ia menyebut, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rutinitas pengendalian sampah dan edukasi langsung kepada warga agar lebih sadar lingkungan.

Dengan saluran irigasi Ciraden kembali bersih, pemerintah berharap aliran air menuju lahan pertanian bisa kembali optimal, terutama menghadapi musim tanam mendatang.

Selain aksi bersih-bersih, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antarpegawai, relawan komunitas, dan warga sekitar.

“Semangat gotong royong seperti ini harus terus dijaga. Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Prasetyo.

Pemkab Sukabumi menegaskan akan terus mendorong kegiatan serupa di berbagai wilayah, sejalan dengan upaya membangun ekosistem lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Reporter : Rijal
Redaktur : Redaksi

Tong sampah itu untuk menampung sampah yang dibuang sembarangan oleh oknum warga ke sungai maupun ke lingkungan. Sebab, tidak ada tong sampah maupun tempat pembuangan sampah sementera (TPS).

Sub Karangtaruna Deni Ambarin mengatakan, tidak adanya fasilitas pembuangan sampah dekat dengan rumah warga mengakibatkan beberapa tempat serta sungai di kampung tersebut tercemar oleh sampah.

“Akibatnya lingkungan dan sungai di Kampung Gumelar ini menjadi terlihat kumuh serta tidak sedap dipandang mata. Padahal, warga sudah pernah membersihkan sampah tersebut secara gotong royong beberapa waktu lalu,” ungkapnya kepada Lingkapena.id, Sabtu (09/01/2020).

BACA JUGA : Bau, Sampah Menumpuk di Bahu Jalan Stadion Suryakencana

Oleh karena itu, agar masalah sampah ini dapat segera diatasi ia menyarankan, setiap gang dan bantaran sungai di kampung tersebut disediakan tong sampah, sehingga dapat memudahkan warga saat ingin membuang sampah.

“Apabila sudah tersedia, saya rasa warga tidak akan membuang sampahnya sembarangan lagi, karena sudah ada tempat sampah yang dekat dengan rumah mereka,” paparnya.

Deni mengaku, dirinya dibantu Kelurahan Palabuhanratu pernah mengajukan permintaan tong sampah kepada DLH tahun 2020 lalu, namun permintaannya itu tidak dapat dipenuhi mereka dengan alasan tidak ada anggaran.

“Tahun ini kami akan mencoba mengajukan kembali pengadaan tong sampah tersebut dan berharap pengajuan kami kali ini mendapatkan respon yang baik dari DLH” pungkasnya.

Reporter : Wafik Hidayat
Redaktur : Garis Nurbogalullah

Warga meminta kepada Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Hanjuang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menutup aktivitas pertambangan tersebut.

“Pada 28 Oktober 2020 lalu sudah mendeklarasikan dengan para penambang dan disaksikan oleh pihak KRPH Hanjuang Selatan, aktivis lingkungan Gemuruh Puncak Buluh, serta ormas sepakat pertambangan itu ditutup,” kata Koordinator Forum Jabar Selatan, (Forjabsel), Aden Sastrawijaya kepada Lingkarpena.id, Minggu (23/12/2020).

Baca juga: Banyak Pengaduan Soal Pertambangan di Sukabumi, Ini Kata DPESDM

Baca juga: Pemdes Tegallega Lengkong dan Komunitas Lingkungan Deklarasikan Sungai Lestari

Ia menegaskan, aktivitas penambangan ilegal itu sudah memicu reaksi warga yang tercemari. Selain menimbulkan limbah mercury dan pengendapan sedimentasi lumpur, juga rawan longsor. Jika tidak segera diantisipasi, khawatir akan terjadi konflik horizontal antara warga sekitar dan para penambang.

“Deklarasi pemberhentian aktivitas penambangan itu mengacu kepada dasar Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPDA) pengembangan Jabar Selatan tidak memberikan izin aktivitas penambangan (pengisian ruang). Sesuai Perda nomor 28 tahun 2010, bahwa cluster Jampang Kulon tidak ada untuk kegiatan pertambangan,” tegasnya.

DEKLARASI penghentian aktivitas penambangan ilegal di Kampung Cibodas, Desa Cikaranggeusan, Jampang Kulon

Sementara itu, Ketua Aktivis Lingkungan Gemuruh Pucak Buluh, Ridwan Darmawan meminta tindakan serius dari dinas dan instansi terkait. Termasuk meminta ketegasan Perhutani. Pasalnya, dari aktivitas penambangan itu sudah menjadikan wilayah terkontaminasi oleh limbah yang ditimbulkan.

Baca juga: Mau Bibit Pohon Gratis? Simak Caranya!

Baca juga: Ekosistem Penyu Sukabumi di Ujung Kepunahan?

“Waktu lalu KRPH Hanjuang Selatan sudah melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) di Kantor KRPH Cimangu, dan lahir kesepakatan bersama untuk diadakan sidak dan penertiban di lapangan. Namun sampai saat ini tidak ada tindakan. Malah kami lihat kegiatan penambangan semakin marak. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Ia menilai, ada ketidakberesan dan pembiaran tambang ilegal di Cibodas Desa Cikaranggeusan tersebut. Hal itu dilihat dari pihak KPH Perhutani Sukabumi, yang sampai saat ini tidak ada reaksi dan sigap atas kegiatan di sana.

“Jika KPH Perhutani, DLH, dan Distamben tidak bereaksi, yang dikhawatirkan pengambil alihan oleh masyarakat secara langsung terhadap aktivitas penambangam di Kampung Cibodas Desa Cikaranggeusan itu. Pasti bakal terjadi konflik horizontal,” tandasnya.

Reporter : Akoy Khoerudin
Redaktur : Garis Nurbogarullah

Hal itu dikatakan Kasi Pelayanan Kebersihan Wilayah 3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Banyu kepada lingkarpena.id, Jum’at (25/9/2020).

“Ya, sejauh ini volume sampah terus bertambah. Bahkan dalam satu bulan ini saja volume sampah di Kota Sukabumi mencapai 5.134,8 ton. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Baca juga: Cara Kelurahan Cikundul Manfaatkan Dana Kelurahan Rp366 Juta

Adapun jenis sampah yang dihasilkan, sambung Banyu, didominasi oleh sampah organik sekitar 63 persen. Yaitu berupa sampah basah, seperti sisa makanan, sayuran, ranting, dan sebagainya.

Di sisi lain, tambah Banyu, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terus berkurang seiring semakin bertambahnya volume sampah. Saat ini luas daya tampung TPA tersisa tinggal 3 hektar dari luas keseluruhan 10,7 hektar.

“Luasan itu masih mampu menampung sampah di Kota Sukabumi sampai tiga tahun ke depan,” tukas Banyu.

Sedangkan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Sukabumi, ada sebanyak 363 yang tersebar di sejumlah titik. Jumlah ini sudah cukup untuk menampung sampah.

“Kalau TPS tidak perlu ditambah lagi, yang perlu yaitu adanya 3R (reduce, reuse, recyle). Sehingga dapat mengurangi volume sampah,” pungkasnya.

Reporter : Abdul Azis
Redaktur : Garis Nurbogarullah