LINGKARPENA.ID | Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah perangkat daerah di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran Budi dalam rapat tersebut menjadi bagian dari pengawalan DPRD terhadap proses penyusunan RAPBD 2027. Ia menyebut pembahasan anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan sekaligus kondisi fiskal daerah.
Menurut Budi, dirinya tidak hanya memantau pembahasan yang berlangsung di Komisi II. Ia juga berupaya hadir dalam rapat kerja komisi lainnya agar arah pembahasan anggaran antarbidang tetap berjalan sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.
“Bukan hanya Komisi II, semua komisi saya coba datangi dalam rapat-rapat kerja ini,” ujar Budi.
Ia menekankan, pembahasan RAPBD oleh Komisi I hingga Komisi IV harus mampu menghasilkan program yang relevan dengan persoalan masyarakat. Setiap usulan dari perangkat daerah pun harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Budi juga mengingatkan agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah daerah dan DPRD semakin selektif dalam menentukan program yang menjadi prioritas.
“Saya ingin memastikan bahwa APBD 2027 ini pro terhadap kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kemampuan fiskal, Budi menyampaikan bahwa gambaran sementara postur APBD Kabupaten Sukabumi masih berada di angka sekitar Rp4,1 triliun. Hingga saat ini, belum terlihat perubahan besar terhadap nilai tersebut, sementara proses pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung.
Dalam rapat bersama perangkat daerah, DPRD turut mendorong agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal. Program yang mendapatkan alokasi anggaran harus memiliki target dan manfaat yang jelas sehingga tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran semata.
“Rapat kerja komisi ini memastikan komisi-komisi dengan mitra kerjanya bagaimana perangkat daerah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada,” katanya.
Budi berharap proses pembahasan RAPBD 2027 mampu menyusun skala prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Aspirasi dan berbagai persoalan masyarakat, menurutnya, harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah belanja daerah.
Dengan pengawalan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, apa yang menjadi target pembangunan daerah bisa tercapai dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program yang ada,” pungkasnya. (adv)
