LINGKARPENA.ID | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukabumi memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Sukabumi untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menyusun Kajian Fiskal Kabupaten (KFK) Tahun 2026.
Upaya itu mengemuka dalam kunjungan koordinasi Kepala KPPN Tipe A1 Sukabumi, Hendi Mufti Setiawan, bersama tim ke Kantor Bapperida Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Senin (12/10/2026).
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Kabupaten Sukabumi, didampingi Sekretaris Bapperida, para kepala bidang yang membidangi Riset dan Inovasi, PPSDA, serta PPEPD, bersama ketua tim dan staf fungsional.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dan pertukaran data untuk menghasilkan kajian fiskal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kajian Fiskal Kabupaten 2026 nantinya diarahkan untuk meninjau pola belanja pemerintah, memetakan potensi ekonomi daerah, serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Melalui kajian ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan fiskal, sehingga alokasi anggaran dapat semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Pembahasan juga menitikberatkan pada penguatan sektor unggulan, terutama agroindustri dan pariwisata. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila didukung perencanaan yang tepat dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.
Selain itu, optimalisasi pasokan bahan baku lokal untuk mendukung berbagai program prioritas turut menjadi perhatian. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara potensi ekonomi daerah, aktivitas produksi, dan program pembangunan pemerintah.
Sinergi antara Bapperida dan KPPN Sukabumi diharapkan mampu menghasilkan Kajian Fiskal Kabupaten 2026 yang aplikatif dan berbasis data, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Melalui kolaborasi tersebut, Kabupaten Sukabumi diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal serta mengoptimalkan potensi daerah demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (adv).
