Dalam arahannya, Hendarsam meminta seluruh pegawai tetap fokus menjalankan tugas dan program kerja yang telah direncanakan, sembari menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung kepada aparat penegak hukum.

“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Mulai minggu ini, saya minta seluruh jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal,” tegas Hendarsam.

Ia mengakui bahwa situasi yang tengah dihadapi menjadi salah satu ujian terberat bagi institusi Imigrasi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan pembenahan menyeluruh terhadap budaya kerja yang tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.

“Zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat juga berubah. Tidak ada hak istimewa atau privilege bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Hendarsam menekankan bahwa sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Imigrasi harus siap menghadapi berbagai kritik dan keluhan. Karena itu, setiap aparatur dituntut memiliki mentalitas pelayanan yang kuat, responsif, serta mengedepankan transparansi dalam bekerja.

Menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Namun, kemampuan tersebut harus ditopang dengan integritas yang kokoh agar kepercayaan masyarakat dapat kembali diperkuat.

Lebih lanjut, Hendarsam menegaskan bahwa semangat “Imigrasi untuk Rakyat” menjadi landasan utama dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghilangkan berbagai persepsi negatif yang selama ini muncul.

“Gagasan Imigrasi untuk Rakyat lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.

Berdasarkan kebijakan terbaru, harga Pertamax dengan angka oktan (RON) 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami penyesuaian dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan perubahan harga dilakukan sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth dalam keterangan resminya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan merupakan bagian dari mekanisme peninjauan harga yang dilakukan secara berkala.

“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi serta distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Meski terjadi kenaikan pada dua produk tersebut, Pertamina memastikan harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Sementara itu, BBM bersubsidi masih dipasarkan dengan harga yang sama. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Pertamina juga menjamin ketersediaan stok BBM di seluruh jaringan SPBU miliknya di Indonesia.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina,” tutur Roberth.

Masyarakat dapat memperoleh informasi resmi mengenai harga BBM terbaru melalui kanal komunikasi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina.

Daftar Harga BBM Pertamina per 10 Juni 2026

Pertamax Series

– Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter

– Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter

– Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter

Dex Series

– Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter

– Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter

BBM Bersubsidi

– Pertalite: Rp10.000 per liter

– Biosolar: Rp6.800 per liter

Sumber : CNN Indonesia

“Wartawan harus bisa memanfaatkan beberapa kelebihan medsos. Kita dapat menggunakan medsos sebagai sarana corporate branding. Jadi antara media siber dengan medsos bukan soal kalah-menang,” tutur Aat Surya Safaat, dalam Diskusi Wartawan, di Kantor PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya No. 3, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (04/06/2026).

Diskusi Wartawan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok itu mengusung tema “Kompetensi Wartawan: Media Siber versus Medsos, Siapa Menang?”. Menghadirkan Narasumber Direktur UKW PWI Pusat Dr. H. Aat Surya Safaat dan Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah serta moderator Ridwan Ewako.

Menurut Aat Surya Safaat, akses informasi saat ini tidak lagi dimonopoli oleh institusi pers utama saja. Hari ini siapapun dapat memiliki situs web (website) berita secara mudah, dan kemudian menyebut dirinya wartawan. Bahkan sekarang siapapun bisa menjadi penyebar informasi melalui medsos yang dikenal dengan Citizen journalism (jurnalisme warga).

“Apakah kita mampu bertahan ditengah gempuran medsos ini? Tergantung media atau wartawannya sendiri,” ungkap mantan Direktur Pemberitaan/Pemred LKBN ANTARA.

Aat menambahkan, di era disrupsi media tidak mungkin masyarakat pers “memusuhi” medsos. Justru wartawan perlu memanfaatkan platform medsos guna mengembangkan media masing-masing.

Dalam situasi demikian, Ia menekankan pentingnya wartawan memiliki kompetensi, untuk memastikan setiap informasi yang dihasilkan akurat, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan menghadapi gempuran media sosial.

“Bagaimana menghadapi dominasi medsos sekarang? Ya, seluruh wartawan wajib kompeten, karena wartawan berbeda dengan pelaku medsos. Maka disinilah dibutuhkan UKW (Uji Kompetensi Wartawan),” ungkap mantan Kepala Biro LKBN ANTARA di New York, Amerika Serikat itu.  (**)

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Penahanan dilakukan usai penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjalani serangkaian pemeriksaan terhadap ketiganya.

Pantauan di kompleks Kejaksaan Agung menunjukkan para tersangka keluar dari Gedung Jampidsus secara bergantian dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan terborgol. Mereka kemudian dibawa menggunakan kendaraan tahanan menuju lokasi penahanan yang telah ditentukan penyidik.

Penahanan terhadap ketiga mantan pejabat tersebut menjadi babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi lembaga yang sebelumnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Sebelum penahanan dilakukan, tim penyidik Pidsus Kejaksaan Agung lebih dahulu melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Penggeledahan berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan memberhentikan Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dari jajaran pimpinan BGN.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochammad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” ujar Jeffry kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, pihak Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang sedang ditangani. Penyidik juga masih mendalami berbagai alat bukti yang diperoleh dari hasil penggeledahan maupun pemeriksaan saksi-saksi terkait.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dan penentuan titik SPPG yang diduga menimbulkan kerugian negara. Sejumlah pihak yang diduga mengetahui alur perkara tersebut juga berpotensi dimintai keterangan guna melengkapi berkas penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

( berbagai sumber)

Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dipegang Dadan Hindayana kini dipercayakan kepada Nanik Sudaryati Deyang. Selain itu, Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Prasetyo Hadi menjelaskan, pergantian tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Selama satu setengah tahun dilakukan monitoring dan evaluasi, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian Presiden. Catatan-catatan itu kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut capaian program, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola organisasi dan pelaksanaan standar kerja yang telah ditetapkan. Pemerintah menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi agar program strategis nasional tersebut berjalan lebih optimal.

“Kami berharap dengan adanya pergantian ini, berbagai catatan yang selama ini ditemukan dapat segera diperbaiki, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan, salah satu fokus evaluasi adalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, serta pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

“Masalah kedisiplinan dalam pelaksanaan SOP, tata kelola, dan menjaga mutu makanan menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian selama proses evaluasi berlangsung,” ungkapnya.

BGN sendiri merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mayoritas berasal dari kalangan pelajar.

Namun dalam perjalanannya, program MBG juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Temuan tersebut menyebabkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat sanksi penghentian sementara operasional guna dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Dengan pergantian pimpinan ini, pemerintah berharap BGN dapat meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian mutu, serta memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (berbagai sumber).

Yadi Supriyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pusat, provinsi, dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung program strategis ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk menyelamatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai dari hulu hingga hilir. Upaya penyelamatan ekosistem dan sepadan sungai harus dilakukan secara serius, karena jika tidak, akan berdampak pada situasi dan kondisi area sepadan sungai,” ujarnya.

Yadi juga berharap bahwa pertemuan sidang ini dapat menghasilkan sinkronisasi terkait kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sehingga sektor pertanian dapat fokus pada komoditas padi dan menciptakan keselarasan program.

“Dengan adanya kolaborasi dan sinkronisasi ini, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Acara dihadiri oleh unsur Kedinasan terkait tingkat  Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan para pengiat lingkungan dan yang lainya.

Kompetisi ini menjadi panggung bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menyajikan ide-ide inovatif dalam menjawab persoalan bangsa, khususnya melalui karya ilmiah berbasis riset dan analisis strategis.

Tim Nusa Putra yang terdiri dari Raihan Fadhil Ramadhan, Nada Aljahra, dan Yazril Ilham tampil meyakinkan lewat esai berjudul “Restorasi Paradigma Hukum: Dari Ekonomi Ekstraktif Menuju Keadilan Ekologis di Kalimantan sebagai Upaya Perlindungan Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Menggunakan Kerangka Hukum Progresif.”

Dalam karyanya, mereka mengupas dampak serius dari praktik ekonomi ekstraktif terhadap lingkungan, khususnya di Kalimantan. Tingginya angka deforestasi menjadi sorotan utama, di mana sebagian besar kerusakan hutan justru terjadi di wilayah konsesi resmi.

Tim ini menawarkan pendekatan hukum progresif berbasis ekosentrisme—sebuah cara pandang yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi, bukan sekadar objek eksploitasi. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) serta penguatan hukum adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Raihan menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Penghargaan ini adalah hasil dari proses panjang yang penuh diskusi dan riset. Kami ingin menunjukkan bahwa mahasiswa hukum bisa berkontribusi nyata terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial,” ujarnya.

Nada menambahkan bahwa ide yang mereka angkat berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan dan konflik yang kerap melibatkan masyarakat adat.

“Kami berharap hukum di Indonesia bisa lebih berpihak pada keberlanjutan dan hak masyarakat adat,” katanya.

Dosen pembimbing, Muhammad Ridho Sinaga, turut mengapresiasi capaian tersebut.

“Prestasi ini mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan menghadirkan solusi berbasis ilmiah yang relevan dengan kondisi nasional,” ungkapnya.

Dukungan juga datang dari pihak kampus. Perwakilan Biro Kemahasiswaan, Gia Yosep Gunawan, menilai keberhasilan ini sebagai bukti komitmen kampus dalam mendorong mahasiswa untuk aktif berprestasi.

“Ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk berani tampil dan menghasilkan karya yang berdampak,” tuturnya.

Prestasi ini semakin menegaskan peran Nusa Putra University dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, sosial, dan masa depan bangsa.

Dalam video yang beredar, seorang mandor bernama Badrudin menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan para pekerja dan masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka selama berada di lokasi proyek.

“Tidak benar kalau saya disebut kabur atau menghilang. Saya masih berada di lokasi bersama para pekerja,” ujar Badrudin dalam rekaman klarifikasi.

Ia menjelaskan, saat video pertama dibuat oleh para pekerja, dirinya sedang berada di area proyek sehingga tidak mengetahui adanya pembuatan video tersebut di tempat kontrakan.

Selain membantah kabar kabur, Badrudin juga menepis tudingan bahwa para pekerja tidak diberi makan selama dua hari. Menurutnya, kebutuhan makan para pekerja tetap dipenuhi setiap hari.

“Saya masih memberikan makan tiga kali sehari. Jadi kalau disebut tidak diberi makan itu tidak sesuai fakta,” katanya.

Badrudin turut meluruskan informasi terkait uang kasbon Rp1,5 juta yang disebut-sebut dijanjikan kepada keluarga pekerja di kampung halaman. Ia menegaskan tidak pernah menyampaikan janji tersebut.

Sementara itu, salah seorang pekerja yang ikut dalam video klarifikasi menyebut kondisi mereka tidak seperti yang ramai diberitakan. Ia mengatakan para pekerja masih bekerja dan tetap mendapat perhatian dari mandor.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah video berdurasi sekitar satu menit lebih memperlihatkan belasan pekerja asal Sukabumi berada di sebuah rumah sederhana di Mamuju. Dalam video itu, mereka mengaku datang ke Sulawesi Barat karena tergiur tawaran pekerjaan serta uang muka kerja.

Viralnya video tersebut memicu beragam reaksi masyarakat dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga kini, perkembangan persoalan itu masih terus dipantau untuk memastikan kondisi para pekerja dalam keadaan aman.

Narasi Video:

“Viralnya video belasan pekerja asal Sukabumi yang disebut terlantar di Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak mandor. Badrudin membantah kabar bahwa dirinya kabur dan tidak memberi makan para pekerja. Ia mengaku masih bertanggung jawab dan tetap memenuhi kebutuhan mereka selama berada di lokasi proyek. Sementara itu, pemerintah daerah terus memantau perkembangan kasus yang ramai menjadi perhatian publik tersebut.”

Tiga jenis BBM berkualitas tinggi tercatat mengalami kenaikan signifikan, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Di antara ketiganya, Pertamina Dex menjadi yang paling mahal setelah kini dipatok Rp23.900 per liter. Sementara Dexlite berada di angka Rp23.600 per liter, dan Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.400 per liter.

Lonjakan harga tersebut disebut-sebut tidak lepas dari pengaruh kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta situasi di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia. Fluktuasi harga minyak mentah internasional turut mendorong penyesuaian di dalam negeri.

Meski demikian, tidak semua jenis BBM mengalami perubahan. Produk yang banyak digunakan masyarakat masih bertahan di harga lama. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar bersubsidi berada di angka Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92), harganya masih stabil di Rp12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 di Rp12.900 per liter.

Masyarakat dapat memantau pembaruan harga ini melalui aplikasi MyPertamina yang menyediakan informasi lengkap terkait produk dan layanan Pertamina.

Perlu diketahui, harga BBM tidak selalu sama di setiap daerah. Wilayah seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur umumnya menjadi acuan, namun perbedaan pajak serta biaya distribusi membuat harga di daerah lain bisa berbeda.

Kenaikan ini kembali menunjukkan bahwa harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada dinamika pasar global. Ketidakpastian kondisi internasional membuat penyesuaian harga menjadi hal yang sulit dihindari.

Sumber: Suara.com

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Sumber Rajasa Ginting, almarhum sempat menghadiri acara Deklarasi Peluncuran Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) pada Jumat malam di Kampus LSPR, Jakarta.

Setelah kegiatan tersebut, Zulmansyah bersama sejumlah pengurus PWI lainnya melanjutkan makan malam di kawasan Jalan Jaksa, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 21.00 WIB, ia tiba-tiba mengalami anfal dengan keluhan sesak dada hebat, lemas, hingga muntah-muntah. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Berdasarkan diagnosis dokter, almarhum mengalami serangan jantung, sejalan dengan riwayat penyakit jantung yang dimilikinya.

Pihak rumah sakit sempat merekomendasikan rujukan ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk penanganan lanjutan. Namun, di tengah upaya medis tersebut, almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.10 WIB.

Sosok Aktivis Organisasi yang Tangguh

Kepergian Zulmansyah Sekedang merupakan kehilangan besar bagi PWI dan komunitas pers nasional. Almarhum dikenal sebagai pribadi yang ramah, riang, serta memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia jurnalistik dan organisasi.

Rekam jejak pengabdiannya di PWI terbilang panjang dan signifikan, antara lain:

Ketua PWI Provinsi Riau selama dua periode (2017–2022 dan 2022–2027)

Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat hasil Kongres ke-24 di Bandung tahun 2023

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat dalam masa transisi organisasi

Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB)

Sekretaris Jenderal PWI Pusat hasil Kongres Persatuan pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat.

Dalam perjalanan organisasi, almarhum dikenal sebagai figur pemersatu yang berperan penting dalam mengakhiri dualisme kepengurusan PWI Pusat melalui Kongres Persatuan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan duka mendalam atas kepergian sahabatnya itu.

“Kami kehilangan salah satu kader terbaik yang selalu total dalam bekerja untuk organisasi. Semangat dan dedikasi beliau akan selalu kami kenang,” ujarnya, Sabtu (18/11).

Keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia memohon doa dari seluruh pengurus dan anggota, insan pers, serta masyarakat luas.(**)