Dalam kesempatan tersebut, H. Andreas menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi antara pemerintah, PLN Indonesia Power, dunia usaha, dan petani yang berhasil mengembangkan sorgum sebagai komoditas bernilai ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.

“Ini merupakan terobosan yang sangat baik. Tanaman yang sebelumnya belum banyak dimanfaatkan kini memiliki nilai ekonomi dan mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi petani, sekaligus mendukung penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan,” ujar H. Andreas.

Menurutnya, keberadaan industri besar di Kabupaten Sukabumi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Program pengembangan sorgum dinilai menjadi contoh sinergi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pasokan energi terbarukan.

Wabup menjelaskan, kebutuhan biomassa untuk co-firing di PLTU Palabuhanratu mencapai sekitar 1.400 ton per bulan. Kebutuhan tersebut membuka peluang besar bagi petani lokal untuk terlibat dalam rantai pasok biomassa secara berkelanjutan.

Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Jawa Barat II Palabuhanratu, Bowo Pramono, mengatakan program budidaya sorgum telah dimulai sejak 2025. Dengan masa panen sekitar tiga bulan, sorgum dinilai sangat potensial menjadi sumber biomassa yang berkelanjutan.

“Panen raya dan pengiriman perdana biomassa ini menjadi tonggak awal penguatan rantai pasok biomassa berbasis masyarakat sekaligus bentuk komitmen kami dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission,” kata Bowo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya (BID), Eko Satrio Pramono, menyebut keberhasilan panen perdana menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, dan petani mampu menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan.

“Ke depan kami akan terus meningkatkan produktivitas sorgum, memperluas kemitraan dengan petani, serta memperkuat rantai pasok biomassa agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat,” ungkap Eko.

Selain dimanfaatkan sebagai bahan baku biomassa, tanaman sorgum juga memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif yang dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sukabumi.

Program sosial keagamaan bertajuk “Jumat Berkah” yang digagas Camat Gegerbitung, Sri Yuliani, menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup dan mampu menghadirkan solusi di tengah keterbatasan anggaran.

Meski baru berjalan seumur jagung, manfaat program tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) milik Mak Inah, warga Kampung Pangauban, Desa Buniwangi.

Di balik tumpukan bahan bangunan dan proses renovasi yang berlangsung, tersimpan cerita tentang kepedulian banyak orang. Bukan hanya soal material yang terkumpul, tetapi juga tentang rasa empati dan kebersamaan yang diwujudkan dalam aksi nyata.

Camat Gegerbitung, Sri Yuliani, mengatakan program Jumat Berkah lahir dari kegelisahan melihat masih adanya warga yang membutuhkan bantuan di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah.

“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, kita tidak harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Saya berpikir kita harus bergerak dan mencari solusi bersama. Dari situlah lahir gagasan Jumat Berkah ini,” ujarnya kepada lingkarpena. id, Rabu ( 17/6/2026 ).

Dalam pelaksanaannya, setiap pegawai dari berbagai instansi di lingkungan Kecamatan Gegerbitung, mulai dari kantor kecamatan, puskesmas, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), KUA hingga lembaga lainnya, secara sukarela menyisihkan infak sebesar Rp5.000 setiap hari Jumat. Terkecuali pegawai Puskesmas yang hanya Rp 3000, karena jumlahnya banyak.

Menurut Sri, nominal yang terkumpul memang tidak besar jika dilihat secara individu. Namun ketika dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan, hasilnya mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Meskipun nilainya kecil, insya Allah sangat bermanfaat. Yang terpenting adalah keikhlasan dan konsistensinya. Dari yang kecil ini ternyata bisa membantu mewujudkan rumah yang lebih layak bagi warga,” katanya.

Agar pengelolaan dana berlangsung transparan dan akuntabel, program tersebut telah memiliki struktur kepengurusan yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Saat ini, Ketua pengelola dijabat Kepala Puskesmas Gegerbitung, sekretaris dari unsur KUA, sementara bendahara berasal dari pihak kecamatan.

Sri berharap program Jumat Berkah dapat terus berkembang dan menjadi gerakan sosial bersama yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat, tidak hanya di bidang perumahan tetapi juga kebutuhan sosial lainnya.

“Semoga ini menjadi ladang amal bagi semua yang terlibat dan dapat terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena pada dasarnya, kepedulian yang dilakukan bersama akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar,” ungkapnya.

Program Jumat Berkah menjadi pengingat bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari bantuan bernilai besar. Dari lembaran uang Rp5.000 yang disisihkan dengan tulus setiap pekan, tumbuh harapan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang mampu mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik.

Kegiatan yang melibatkan pemuda dan remaja masjid dari berbagai daerah tersebut dinilai menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi muda Islam yang beriman, berilmu, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dalam pesannya, Budi Azhar Mutawali mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat keislaman, kepemimpinan, dan semangat memakmurkan masjid.

“Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemuda Masjid Dunia di Pusbangdai Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan langkah positif dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi aktivis Islam yang memiliki semangat dakwah, kepedulian sosial, serta komitmen memakmurkan masjid,” ungkapnya.

Menurut Budi, keberadaan pemuda masjid memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Karena itu, ruang pembinaan seperti kemah religi perlu terus diperkuat dan didukung oleh semua pihak.

“Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, serta siap menjadi pemimpin masa depan yang membawa manfaat bagi umat, masyarakat, dan daerah,” tegasnya.

Selain menjadi ajang pembelajaran dan pembinaan spiritual, Kemah Religi Pemuda Masjid Dunia juga dirancang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar pemuda masjid se-Indonesia melalui berbagai kegiatan edukatif dan inspiratif.

Budi Azhar Mutawali turut menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas semangat dan kontribusi seluruh pihak yang terlibat. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang luas, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi muda yang unggul menuju Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Kabupaten Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai keislaman, sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pembelajaran, pembinaan karakter, dan pemberdayaan umat. (adv)

Kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan penghargaan serta penandatanganan sejumlah kerja sama strategis yang melibatkan perangkat daerah dan mitra pembangunan. Salah satu agenda penting adalah penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama (KKS) antara Bapperida Kabupaten Sukabumi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kerja sama tersebut mencakup penerapan perangkat uji cepat unsur tanah serta pendampingan teknis pengukuran unsur hara tanah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat basis data sektor pertanian sekaligus mendorong inovasi dalam pengelolaan lahan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sukabumi.

Kepala Bapperida Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, mengatakan bahwa sinergi dengan BRIN merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah yang berbasis riset dan data yang akurat.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan inovasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, khususnya sektor pertanian. Dengan dukungan data yang lebih akurat dan teknologi yang tepat guna, kami berharap perencanaan pembangunan dapat semakin efektif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain penandatanganan kerja sama, rapat dinas juga menjadi forum penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sukabumi. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari pengembangan manajemen talenta aparatur, pelaksanaan kebijakan pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Toha, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan visi daerah.

“Bapperida akan terus mendorong perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, riset, dan inovasi. Kolaborasi antar perangkat daerah maupun dengan lembaga riset menjadi faktor penting untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju, unggul, berbudaya, dan berkah,” tambahnya.

Melalui keikutsertaannya dalam rapat dinas tersebut, Bapperida Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan di masa depan.(adv).

Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman tersebut dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Sukabumi.

Sebelum rapat dimulai, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menandatangani kesepakatan bersama dengan Institut Citra Buana Indonesia terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi juga menjalin kerja sama dengan Fakultas Pertanian IPB dalam implementasi riset dan inovasi guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sukabumi turut menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja sejumlah perangkat daerah, yakni BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil.

Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

“Alhamdulillah, capaian WTP yang kembali kita raih menjadi bukti komitmen seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Prestasi ini harus terus dipertahankan dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata,” ujarnya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung penuh program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa.

Selain itu, H. Asep Japar memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu didorong lebih optimal.

“PAD jangan jalan di tempat. Setiap perangkat daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar kontribusi terhadap pendapatan daerah terus meningkat,” tegasnya.

Tak hanya soal pendapatan, Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan. Ia meminta para camat aktif melakukan jemput bola kepada warga yang belum memiliki KTP elektronik agar seluruh masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara optimal.

“KTP dan dokumen kependudukan lainnya merupakan syarat dasar untuk memperoleh berbagai layanan, termasuk kepesertaan BPJS. Karena itu saya minta camat lebih proaktif turun ke lapangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini sedang berlangsung. Ia berharap seluruh proses berjalan transparan, tertib, dan bebas dari persoalan yang dapat merugikan masyarakat.

“Pastikan pelaksanaan SPMB berjalan aman, tertib, dan transparan sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik,” ungkapnya.

Wabup juga meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di wilayah yang realisasinya masih rendah.

“Optimalisasi penerimaan PBB membutuhkan kerja sama yang kuat mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga Badan Pendapatan Daerah. Dengan kolaborasi yang baik, target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” pungkasnya.

Rapat dinas tersebut menjadi momentum konsolidasi jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat kinerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kegiatan konservasi tersebut melibatkan sekitar 50 peserta yang terdiri dari personel Pos TNI AL Ujunggenteng, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), HNSI Ujunggenteng, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, hingga pelajar SMK Negeri Kelautan.

Penanaman substrat terumbu karang dilakukan sebagai langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan ekosistem bawah laut yang memiliki fungsi penting sebagai habitat berbagai jenis biota laut sekaligus penopang keseimbangan lingkungan pesisir.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Susanti Maryam, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memulihkan dan menjaga kesehatan ekosistem laut di kawasan Pantai Cibuaya.

“Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kesadaran bersama bahwa menjaga laut adalah tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.

Menurut Susanti, selain memberikan manfaat ekologis, keberadaan terumbu karang yang terjaga juga dapat menjadi aset wisata bahari yang bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.

“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan ekosistem laut, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata bahari di kawasan Cibuaya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Pos TNI AL Ujunggenteng, Lettu Laut (P) Andri Kurniawan, menegaskan bahwa TNI AL mendukung penuh setiap upaya pelestarian lingkungan laut melalui kolaborasi lintas sektor.

“Pelestarian laut tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, TNI AL, nelayan, pelajar, dan masyarakat agar kekayaan laut yang kita miliki tetap terjaga,” katanya.

Ia menjelaskan, program penanaman terumbu karang tersebut akan terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk investasi lingkungan untuk masa depan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala sehingga ekosistem laut tetap sehat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong dalam menjaga laut kembali ditunjukkan oleh berbagai pihak. Selain menjadi langkah konservasi lingkungan, penanaman terumbu karang juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut sebagai warisan yang harus dilestarikan bersama.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian penanaman 400 substrat terumbu karang di Pantai Cibuaya berjalan aman, tertib, dan lancar. Ke depan, kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu titik konservasi laut yang mampu mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus pengembangan wisata bahari di pesisir selatan Sukabumi.

Langkah awal bantuan dilakukan pada Rabu (17/6/2026) ketika Danposramil Purabaya, Peltu Kosasih, didampingi Babinsa Desa Cimerang Kopka Bahtiar dan anggota Komunitas Oyag, mengunjungi langsung kediaman Mak Mimin. Selain melakukan pengecekan kondisi rumah, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk perhatian kepada perempuan lanjut usia tersebut.

Kunjungan itu menjadi bagian dari rencana besar pembangunan kembali rumah Mak Mimin yang saat ini sudah tidak layak dihuni. Dinding yang lapuk, atap bocor, serta kondisi bangunan yang rapuh membuat rumah tersebut berisiko ambruk sewaktu-waktu.

Peltu Kosasih mengatakan, inisiatif tersebut muncul setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kondisi Mak Mimin yang hidup seorang diri di tengah keterbatasan.

“Kami bersama Babinsa dan rekan dari Komunitas Oyag turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya. Setelah melihat keadaan rumahnya, kami bersepakat untuk berupaya membangun rumah yang lebih layak bagi Ibu Mimin,” ujar Peltu Kosasih kepada lingkarpena. id, Rabu ( 17/6 )

Menurutnya, program bantuan rumah tidak layak huni dari pemerintah memang pernah diajukan oleh pihak terkait. Namun hingga saat ini belum terealisasi, sehingga muncul dorongan dari berbagai elemen masyarakat untuk bergerak membantu.

“Ini murni bentuk kepedulian sosial. Kami ingin berkolaborasi dengan masyarakat dan komunitas agar Ibu Mimin bisa tinggal di rumah yang aman dan nyaman. Alhamdulillah responsnya sangat positif,” katanya.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, saat ini dilakukan penggalangan dana secara swadaya. Hingga pertengahan Juni 2026, dana yang berhasil terkumpul telah mencapai sekitar Rp12 juta.

Kondisi Mak Mimin memang mengetuk hati banyak orang. Di usia senja, ia masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski penglihatannya terganggu akibat penyakit katarak, ia tetap menerima pekerjaan serabutan jika ada warga yang membutuhkan bantuannya.

“Kalau ada yang menyuruh kerja, saya tetap berangkat. Mata memang sudah tidak jelas melihat, kadang harus meraba-raba. Yang penting bisa dapat uang untuk makan,” tuturnya pelan.

Sejak berpisah dengan suaminya puluhan tahun lalu, Mak Mimin menjalani kehidupan seorang diri. Anak laki-lakinya yang juga hidup dalam keterbatasan ekonomi belum mampu memberikan bantuan secara maksimal.

Dalam kesehariannya, bantuan dari warga sekitar menjadi penopang utama kehidupannya. Salah satunya datang dari Hamam, tokoh masyarakat setempat yang kerap membantu ketika Mak Mimin tidak memiliki penghasilan.

Selain persoalan ekonomi, Mak Mimin juga harus menghadapi gangguan kesehatan akibat katarak yang semakin memperburuk kemampuan penglihatannya. Ia mengaku pernah memeriksakan diri ke Puskesmas Purabaya dan disarankan menjalani pemeriksaan lanjutan ke Sukabumi. Namun keterbatasan biaya membuat keinginan tersebut belum terwujud.

“Saya ingin berobat supaya bisa melihat lebih jelas lagi. Tapi untuk berangkat ke Sukabumi saya belum punya biaya,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

Kini secercah harapan mulai menghampiri Mak Mimin. Melalui gotong royong antara TNI, komunitas, dan masyarakat, rumah yang selama ini menjadi saksi perjuangan hidupnya diharapkan segera berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan aman untuk menikmati masa tuanya.

Di tengah keramaian acara yang dipenuhi siswa dan orang tua, suara riuh anak-anak yang antusias memilih anak ayam berwarna-warni terdengar bersahutan. Anak ayam dengan bulu merah, hijau, kuning, hingga biru itu menjadi daya tarik tersendiri dan kerap dijadikan hadiah atau peliharaan oleh para siswa usai menerima rapor.

Salah seorang pedagang, Ikri (58), mengaku musim kenaikan kelas menjadi salah satu periode paling menguntungkan dalam setahun. Dalam sehari, ia mampu menjual hingga ratusan ekor anak ayam berwarna.

“Alhamdulillah saat ini jualan anak ayam berwarna sedang laris. Sehari saya bisa menjual 100 ekor anak ayam berwarna,” ujar Ikri saat ditemui di lokasi, Rabu ( 17/6/2026 ).

Menurutnya, usaha tersebut tidak membutuhkan modal besar. Ia hanya mengambil stok anak ayam dari pemasok, kemudian menyetorkan hasil penjualan setelah dagangan habis terjual.

“Saya mengambil dulu ke si bos, setelah jualan baru setor. Asal ada kemauan, ya lumayan untuk tambah-tambah penghasilan,” katanya.

Anak ayam berwarna yang dijual Ikri dibanderol Rp10 ribu per ekor. Namun untuk menarik minat pembeli, ia memberikan harga khusus Rp15 ribu untuk dua ekor.

“Hari ini Alhamdulillah sudah menjual sekitar 100 ekor. Mudah-mudahan nanti sampai acara samenan selesai bisa laku 200 ekor,” harapnya.

Untuk mengantisipasi tingginya permintaan saat musim kenaikan kelas, Ikri biasanya menyiapkan sedikitnya tiga boks anak ayam. Setiap boks berisi sekitar 100 ekor.

Ia menjelaskan, warna mencolok pada bulu anak ayam tersebut bukan warna asli, melainkan hasil pewarnaan khusus yang akan memudar seiring pertumbuhan ayam.

“Kalau sudah besar warnanya akan berubah seperti ayam biasa. Itu hanya pewarna saja, tapi ayamnya tetap bisa tumbuh besar kalau dipelihara dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang membeli anak ayam untuk anaknya, Siti Nurjanah (36), mengaku sengaja membeli dua ekor karena anaknya sangat menyukai hewan peliharaan.

“Setiap ada acara kenaikan kelas biasanya anak-anak minta dibelikan anak ayam. Selain lucu, mereka juga jadi belajar merawat hewan sejak kecil,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Rian (12), siswa yang baru saja menerima rapor kenaikan kelas. Ia merasa senang bisa membawa pulang anak ayam berwarna sebagai hadiah.

“Saya pilih yang warna hijau sama kuning. Mau dipelihara di rumah sampai besar,” katanya sambil tersenyum.

Fenomena anak ayam berwarna memang menjadi pemandangan yang hampir selalu hadir di berbagai acara kenaikan kelas di wilayah Pajampangan. Di balik warna-warni yang menarik perhatian anak-anak, tersimpan kisah para pedagang kecil yang menggantungkan rezekinya pada momen-momen musiman.

Bagi Ikri dan pedagang lainnya, musim kenaikan kelas bukan sekadar keramaian tahunan. Lebih dari itu, menjadi kesempatan untuk menambah penghasilan sekaligus menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak yang merayakan keberhasilan mereka naik ke jenjang pendidikan berikutnya.

Bangunan yang ditempatinya jauh dari kata layak. Dinding dan atap yang telah lapuk dimakan usia membuat rumah itu tampak rapuh dan terancam roboh sewaktu-waktu. Saat malam tiba, hawa dingin bebas masuk melalui celah-celah bangunan. Ketika hujan turun, air merembes dari atap yang bocor dan membasahi ruang tidur yang menjadi satu-satunya tempat beristirahat.

Rabu (17/6/2026) pagi, kondisi kehidupan Ibu Mimin terlihat jelas saat sejumlah warga dan awak media mengunjungi kediamannya. Dengan penglihatan yang semakin kabur akibat penyakit katarak, perempuan renta itu masih berusaha bekerja apabila ada warga yang memintanya membantu pekerjaan ringan.

“Saya kalau ada yang nyuruh kerja tetap berangkat. Walaupun mata sudah tidak jelas melihat, kadang harus meraba-raba. Yang penting bisa dapat uang untuk makan,” tutur Ibu Mimin dengan suara lirih.

Perjuangan hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Sejak berpisah dengan suaminya puluhan tahun lalu, Ibu Mimin menjalani kehidupan seorang diri. Anak laki-lakinya yang menjadi satu-satunya keluarga juga hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak kalah sulit sehingga belum mampu membantu secara maksimal.

Dalam kesehariannya, kebutuhan makan sering kali terbantu oleh kepedulian warga sekitar. Salah satunya adalah Hamam, tokoh masyarakat setempat yang kerap memberikan bantuan ketika Ibu Mimin tidak memiliki pekerjaan.

“Kalau tidak ada yang memburuhkan kerja, biasanya saya dibantu Pak Hamam. Alhamdulillah masih ada yang peduli,” ujarnya.

Di balik keterbatasan ekonomi yang dihadapinya, Ibu Mimin juga harus berjuang melawan penyakit katarak yang semakin mengganggu aktivitasnya. Ia mengaku pernah berobat ke Puskesmas Purabaya dan mendapatkan arahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ke Sukabumi. Namun keterbatasan biaya membuat langkah tersebut belum bisa diwujudkan.

“Saya ingin berobat supaya bisa melihat lagi dengan jelas. Tapi untuk pergi ke Sukabumi saya tidak punya biaya,” ucapnya sembari menahan haru.

Mengenai bantuan sosial, Ibu Mimin mengaku pernah menerima bantuan tunai yang dicairkan melalui Kantor Pos Kecamatan Purabaya. Namun bantuan tersebut tidak diterimanya secara rutin. Sementara bantuan pangan berupa beras juga menurutnya jarang diperoleh.

Kondisi yang dialami Ibu Mimin ternyata telah diketahui pemerintah desa. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kepala Desa Cimerang, Nyanyang Resmana, menjelaskan bahwa pihak desa telah mengusulkan rumah Ibu Mimin untuk mendapatkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) baik melalui pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

“Kami sudah mengajukan rumah Ibu Mimin ke program Rutilahu sejak beberapa waktu lalu. Sampai sekarang memang belum ada realisasi. Namun kami terus berupaya mencari solusi agar beliau bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata Nyanyang.

Ia menambahkan, apabila program pemerintah belum juga terealisasi dalam waktu dekat, terdapat rencana bantuan dari komunitas sosial di wilayah Purabaya yang siap bergotong royong membantu perbaikan rumah tersebut.

Kisah Ibu Mimin menjadi potret nyata bahwa masih ada warga yang menjalani masa tua dalam kondisi penuh keterbatasan. Di tengah semangat pembangunan dan berbagai program bantuan sosial, harapan sederhana masih terucap dari bibir perempuan renta itu: memiliki rumah yang aman untuk ditempati dan kesempatan berobat agar dapat kembali melihat dunia dengan lebih jelas.

Kini, di rumah kecil yang nyaris roboh itu, Ibu Mimin terus menunggu. Menunggu perhatian, menunggu bantuan, dan menunggu harapan yang suatu saat datang mengetuk pintunya.

Oleh: Jajang Suhendar (Jurnalis Lingkarpena.id)

LINGKARPENA.ID | Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara. Momentum ini bukan sekadar perayaan institusi kepolisian, melainkan saat untuk merefleksikan kembali peran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, tugas kepolisian kini tidak hanya berlangsung di jalan raya, kantor pelayanan, atau lokasi kejadian perkara. Ruang digital dan media sosial telah menjadi medan pengabdian baru yang penuh tantangan.

Era media sosial telah mengubah cara masyarakat melihat, menilai, bahkan mengawasi kinerja kepolisian. Jika dahulu sebuah peristiwa hanya diketahui oleh segelintir orang, kini dalam hitungan detik dapat tersebar ke jutaan pengguna internet. Sebuah video berdurasi beberapa detik mampu membentuk opini publik, memunculkan dukungan, kritik, bahkan perdebatan yang luas. Dalam situasi seperti ini, Polri dituntut tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep Presisi yang diusung Polri, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, informasi yang terbuka, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Polisi tidak lagi cukup hanya hadir ketika terjadi masalah, tetapi juga harus mampu mencegah, mengedukasi, dan membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Di tengah derasnya arus informasi, polisi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hoaks, disinformasi, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi sering kali memicu keresahan di masyarakat. Tidak jarang sebuah isu berkembang lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, kecepatan dan ketepatan komunikasi menjadi kebutuhan mutlak. Keterlambatan memberikan penjelasan dapat menimbulkan spekulasi yang semakin meluas.

Karena itu, kehadiran Polri di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Berbagai akun media sosial resmi kepolisian kini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menampung pengaduan, hingga merespons keluhan masyarakat secara langsung. Pola komunikasi yang lebih terbuka ini menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan publik.

Namun tantangan terbesar sesungguhnya bukan hanya soal teknologi, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah modal utama institusi penegak hukum. Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Pelayanan yang ramah, penanganan kasus yang profesional, sikap humanis di lapangan, serta kemampuan memberikan rasa aman menjadi ukuran yang paling mudah dirasakan oleh warga.

Masyarakat juga semakin kritis terhadap setiap tindakan aparat. Kritik dan masukan yang muncul di media sosial menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang harus dipandang sebagai peluang untuk terus berbenah. Di era keterbukaan informasi, profesionalisme dan integritas menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Setiap anggota Polri dituntut mampu menjaga etika, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik.

Di sisi lain, tantangan keamanan juga berkembang semakin kompleks. Kejahatan siber, penipuan digital, perjudian online, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi membutuhkan kemampuan dan strategi penanganan yang berbeda dari masa lalu. Polri harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.

Meski demikian, wajah kepolisian sesungguhnya tetap berada di tengah masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa-desa, pengamanan kegiatan masyarakat, pendampingan dalam berbagai program pembangunan, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial menunjukkan bahwa tugas polisi bukan semata-mata penegakan hukum. Polisi juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang aman, harmonis, dan produktif.

Semangat Polri Presisi menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Polisi dituntut untuk lebih mendengar, lebih cepat merespons, dan lebih dekat dengan warga. Hubungan antara polisi dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, melainkan kemitraan yang saling menguatkan. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin terwujud hanya oleh aparat kepolisian, tetapi memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara menjadi pengingat bahwa tantangan yang dihadapi Polri akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Namun esensi tugas kepolisian tetap sama, yakni hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi publik, Polri dituntut semakin profesional, adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada akhirnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap atau operasi yang sukses dilaksanakan. Keberhasilan itu juga tercermin dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta terbangunnya kemitraan yang kuat antara polisi dan warga. Itulah makna sesungguhnya dari tema “Polri Presisi untuk Masyarakat”—sebuah komitmen untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi demi kepentingan masyarakat di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.