Penetapan status tanggap darurat berlaku mulai 27 hingga 31 Oktober 2025, dan bertujuan mempercepat langkah penanganan bencana, terutama untuk membantu korban serta memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak.

“Setelah hasil kaji cepat dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Sukabumi, diketahui dampak banjir sangat besar dan potensi bencana susulan masih tinggi. Karena itu, status tanggap darurat perlu segera diberlakukan,” ujar Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam keterangan resminya, Selasa (28/10/2025).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 300.2.1/Kep.859-BPBD/2025. Dalam SK itu dijelaskan, penetapan tanggap darurat juga mempertimbangkan peringatan dini dari BMKG yang memperkirakan intensitas hujan tinggi disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Sukabumi dalam beberapa hari ke depan.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi, sedikitnya 500 rumah di Kecamatan Cisolok terendam banjir bandang. Sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK) dilaporkan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Cikakak, longsor melanda Desa Sukarame dan merusak tujuh unit rumah warga.

“Bencana ini tak hanya menyebabkan rumah warga rusak, tapi juga berdampak pada fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sukabumi, Eki Radiana Rizki.

BPBD bersama tim gabungan dari berbagai unsur saat ini terus melakukan penanganan di lapangan. Petugas dikerahkan untuk membantu warga membersihkan material lumpur dan mendirikan posko pengungsian serta dapur umum.

“Prioritas kami saat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti makanan siap saji, air bersih, serta mempercepat normalisasi aliran sungai agar banjir tidak terulang,” tutur Eki.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan pergerakan tanah, mengingat kondisi cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut hingga beberapa hari ke depan.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, mengatakan terdapat tiga kecamatan yang berstatus tanggap darurat meliputi Kecamatan Simpenan, Lengkong dan Palabuhanratu.

“Penetapan status tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor,” ujarnya di Palabuhanratu, Sabtu, 8 Maret 2025.

Penetapan status tanggap darurat bencana sendiri, atas pertimbangan kerusakan yang akibatkan kejadian tersebut Seperti rumah hingga infrastruktur vital.

“Bencana banjir dan tanah longsor pada Kamis Tanggal 6 Maret 2025 mengakibatkan kerusakan rumah,harta benda, lingkungan serta sarana infrastruktur vital seperti jalan, irigasi dan jembatan,” ungkapnya.

Selain itu, penetapan status itu untuk mempercepat upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait. Sehingga mampu meminimalkan dampak bencana.

“Semua penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu disesuaikan dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat,” bebernya

Di mana, selama masa tanggap darurat, pengerahan optimal oleh perangkat terkait. Mulai dari SDM, peralatan dan mobilisasi, logistik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

“Penetapan masa tanggap darurat bencana ini, berlangsung selama tujuh hari terhitung 6-12 Maret 2025,” pungkasnya.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, usai memimpin rapat koordinasi tanggap darurat bencana di Pendopo Sukabumi, Selasa (10/12/2024).

Menurut Sekda, sejumlah faktor menjadi dasar perpanjangan ini, di antaranya curah hujan yang diperkirakan masih tinggi hingga 14 Desember 2024, dua korban hilang yang belum ditemukan, serta jumlah pengungsi yang masih signifikan.

“Curah hujan masih tinggi, sementara dari 12 korban hilang, dua di antaranya belum ditemukan. Selain itu, pengungsi masih banyak dan membutuhkan perhatian kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, status tanggap darurat ditetapkan selama tujuh hari hingga 10 Desember 2024. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi terkini, pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya.

Sekda juga meminta camat di 39 kecamatan terdampak bencana agar terus memantau situasi di lapangan dan melaporkan kebutuhan warga terdampak.

“Camat harus aktif memonitor dan memastikan laporan kebutuhan warga disampaikan,” tegasnya.

Perpanjangan status ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya penanganan bencana, termasuk evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan para pengungsi.