JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memutakhirkan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan atau sekolah di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program MBG, pads Kamis (10/9/2026).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, penghapusan ribuan satuan pendidikan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pendataan dan penyesuaian sasaran penerima manfaat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Menurutnya, mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan satuan pendidikan dengan karakteristik tertentu, di antaranya sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang menjalin kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri secara finansialnya tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan program MBG lebih tepat sasaran. Dari total lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia yang mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga sekolah keagamaan lainnya, saat ini lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG.
“Artinya, masih ada sekitar 240 ribu sekolah yang belum menerima program MBG,” ujarnya.
BGN, lanjut Sudaryono, juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Permohonan tersebut akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum dilakukan penyaluran secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, BGN akan memprioritaskan wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan lebih tinggi, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” tutur Sudaryono.
Ia mencontohkan wilayah Maluku dan Papua yang masih memiliki sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani program MBG. Kondisi tersebut membuat kedua wilayah itu menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan.
Selain itu, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di berbagai wilayah prioritas. Pembukaan dapur layanan tersebut akan dilakukan secara terukur agar pelaksanaan program tetap aman, efisien dan tepat sasaran.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur, sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
