LINGKARPENA.ID | Bagi petani di Desa Ciwaru dan Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, keberadaan saluran irigasi Cimarinjung bukan sekadar infrastruktur pengairan. Saluran tersebut menjadi penopang kehidupan pertanian yang mengalirkan air untuk lebih dari seribu hektare lahan sawah.
Namun, sejak diterjang banjir pada 2024, kondisi irigasi itu belum sepenuhnya tertangani. Kerusakan yang masih dibiarkan menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Terlebih ketika wilayah Ciemas kerap disebut sebagai salah satu lumbung padi di Kabupaten Sukabumi.
Kondisi tersebut memantik kritik dari Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Gerindra, Taopik Guntur. Ia menilai, kerusakan irigasi Cimarinjung yang belum tertangani sejak bencana 2024 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan penentuan prioritas anggaran daerah.
Menurut Taopik, predikat Ciemas sebagai daerah penyangga produksi pangan seharusnya diikuti dengan perhatian nyata terhadap infrastruktur pertanian. Sebab, tanpa dukungan sarana pengairan yang memadai, upaya meningkatkan produktivitas pertanian berpotensi menghadapi berbagai kendala.
“Jangan hanya dijadikan cerita dan slogan semata bahwa Ciemas adalah lumbung padi ketahanan pangan, tapi fasilitas penunjangnya dibiarkan rusak. Ambruknya irigasi Cimarinjung sejak bencana tahun 2024 hingga hari ini belum ditangani. Di mana letak kebijakan publik dan penganggarannya? Di mana perhatian pemerintah terhadap daerah lumbung padinya?” tegas Taopik, Selasa (13/10/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun program pembangunan. Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pertanian, perlu mendapatkan perhatian sesuai tingkat urgensi dan dampaknya.
Soroti Anggaran TMMD
Selain persoalan irigasi, Taopik turut menyoroti dukungan anggaran untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang tengah berlangsung di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
Ia berpandangan, program TMMD memiliki manfaat besar dalam mendorong pembangunan wilayah perdesaan. Namun, alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp1 miliar per tahun dinilainya belum memadai untuk menuntaskan berbagai kebutuhan pembangunan dalam satu desa.
Taopik berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat memperkuat sinergi dalam pembahasan anggaran mendatang. Dengan dukungan pendanaan yang lebih proporsional, pembangunan desa diharapkan tidak berhenti pada pekerjaan yang belum tuntas, tetapi mampu memberikan manfaat lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Saya melihat anggaran dari APBD untuk TMMD ini hanya Rp1 miliar. Padahal manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Mengapa Pemkab dan DPRD tidak bersinergi untuk menambah anggaran tersebut di tahun mendatang? Dengan dana Rp1 miliar, pekerjaan pembangunan di satu desa tidak akan tuntas dan beres,” ujarnya.
Menanti Kebijakan yang Menyentuh Kebutuhan Warga
Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pembangunan bukan semata-mata tentang besarnya anggaran atau banyaknya program yang direncanakan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Kerusakan irigasi Cimarinjung menjadi salah satu gambaran pentingnya kesesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan lapangan. Ketika infrastruktur pengairan belum tertangani, masyarakat harus mengambil langkah sendiri agar aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah keterbatasan.
Taopik pun meminta agar aspirasi yang disampaikan melalui lembaga legislatif tidak berhenti pada tahap usulan. Ia berharap pihak eksekutif dapat menindaklanjutinya melalui program dan kebijakan konkret, dengan mempertimbangkan skala kebutuhan serta dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kami di DPRD berjuang dan mengusulkan, namun kadang belum dieksekusi di pihak eksekutif. Mohon kebijakan yang lebih bijak dalam menentukan prioritas mana yang benar-benar harus ditangani terlebih dahulu oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Kini, penanganan irigasi Cimarinjung menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Di tengah harapan menjadikan Ciemas sebagai kawasan penopang ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur pertanian menjadi salah satu kebutuhan mendasar agar predikat lumbung padi tidak berhenti sebagai sebutan, tetapi benar-benar didukung oleh fasilitas yang memadai.(adv).
