LINGKARPENA.ID | Ketimpangan akses infrastruktur dasar masih dirasakan oleh puluhan warga di Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 70 Kepala Keluarga (KK) di wilayah ini hingga kini belum menikmati akses listrik, meski data mereka telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2025 lalu.
Ketiadaan aliran listrik ini memaksa warga bergantung pada sambungan dari rumah tetangga yang lebih beruntung, sekadar untuk mendapatkan penerangan di malam hari.
Lurah Cibadak, Ridwan Kurniawan, membenarkan kondisi warganya tersebut. Ia menyatakan, pihak kelurahan telah berupaya menjembatani masalah ini dengan mendata rumah-rumah yang belum memiliki sambungan listrik resmi.
“Kebetulan pada tahun 2025, ada program dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melalui program SIMOJANG (Sistem Informasi Monitoring Jabar Caang). Kami sudah melaporkan dan mengunggah data warga yang belum teraliri listrik melalui aplikasi tersebut,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).
Namun, harapan warga untuk segera mendapatkan akses listrik resmi hingga kini belum terwujud. Ridwan menyayangkan, telah hampir satu tahun data tersebut dikirimkan melalui sistem online milik Pemprov Jabar, namun belum ada tindak lanjut atau realisasi di lapangan.
“Semua data sudah kami kirim melalui aplikasi SIMOJANG, namun sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Padahal, antusiasme dan harapan warga sangat besar terhadap bantuan penyambungan listrik ini,” tambahnya.
Ridwan menekankan bahwa akses listrik bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan kebutuhan fundamental yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat modern untuk menunjang hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari menunjang pendidikan anak hingga menggerakkan roda ekonomi keluarga,” pungkas Ridwan.
Hingga berita ini diturunkan, warga Kelurahan Cibadak masih menanti kejelasan dan realisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar puluhan keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan akses energi ini segera mendapatkan hak dasar mereka.(*)
