LINGKARPENA.ID | Isu pertumbuhan penduduk kembali menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Di tengah peluang bonus demografi sekaligus tantangan keterbatasan sumber daya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah taktis dengan mengintensifkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), program ini tidak hanya difokuskan pada pengurangan angka kelahiran, tetapi juga diarahkan untuk membangun keluarga yang lebih berkualitas serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DPPKB Kabupaten Sukabumi, Feri Budiman, menjelaskan bahwa MKJP menjadi salah satu pendekatan paling efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.
“MKJP memberikan perlindungan jangka panjang dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk secara lebih optimal,” ujarnya.
Ia memaparkan, layanan MKJP mencakup berbagai metode seperti IUD, implan, hingga tindakan medis seperti tubektomi (MOW) dan vasektomi (MOP). Meski demikian, masyarakat tetap memiliki pilihan menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil maupun suntik sesuai kebutuhan.
Menurutnya, upaya penguatan MKJP di Sukabumi merupakan bagian dari respon terhadap dua sisi tantangan demografi nasional. Di satu sisi, Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi, namun di sisi lain terdapat risiko lonjakan jumlah penduduk jika tidak dikelola dengan baik.
“Jika tidak diantisipasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, serta bertambahnya beban layanan kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, MKJP dinilai lebih unggul karena menawarkan efektivitas tinggi, masa perlindungan yang lebih lama, serta tingkat kegagalan yang relatif rendah dibandingkan metode jangka pendek.
Lebih jauh, Feri menegaskan bahwa penguatan program ini bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi daerah.
“Intinya, pengendalian penduduk harus dilakukan secara terencana agar pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, pendekatan yang kini dikembangkan tidak lagi hanya berorientasi pada penurunan angka kelahiran, melainkan juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat. Hal ini mencakup pentingnya perencanaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi, hingga penguatan peran pria dalam program keluarga berencana.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis program ini dapat menjadi contoh pengendalian penduduk berbasis daerah yang efektif sekaligus berkelanjutan.
“Kalau dijalankan secara berkesinambungan, bukan tidak mungkin Sukabumi bisa menjadi model dalam pengelolaan kependudukan yang terarah,” pungkas Feri.(adv).
