DPRD Soroti Akses Wisata Pondok Halimun, Dispar Sukabumi Siapkan Perbaikan Infrastruktur dan Digitalisasi Retribusi

Loket masuk objek wisata Pondok Halimun (PH) Kabupaten Sukabumi.[dok.ist]

LINGKARPENA.ID | Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Akbar Yusuf, mengkritisi pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait kondisi akses jalan dan minimnya fasilitas penunjang menuju Objek Wisata Pondok Halimun. Rabu (1/7/2026).

 

Menurut Ramzi, pengembangan sektor pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak bagi wisatawan.

 

“Jangan hanya PAD-nya saja yang diambil, tetapi fasilitas penunjangnya juga harus diperhatikan. Karena kalau fasilitasnya menunjang, otomatis PAD akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,” ujar Ramzi.

 

Ia berharap Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi terus melakukan pembenahan agar sektor pariwisata semakin maju dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Semoga langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dalam memajukan pariwisata menjadi lebih maju dan membawa keberkahan,” tambahnya.

 

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, hingga kritik yang disampaikan masyarakat maupun DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi energi bagi jajarannya untuk terus melakukan perbaikan.

Baca juga:  Sertifikasi Pemandu Ekowisata 2026, Perkuat SDM Pariwisata Sukabumi yang Profesional dan Berdaya Saing

 

“Bagi kami, masukan, saran, bahkan kritik merupakan amunisi dan energi untuk terus memperbaiki kinerja dalam membantu mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah, dengan sektor pariwisata dan pertanian sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ali.

 

Ali menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah membenahi sistem pengelolaan retribusi di enam objek wisata milik pemerintah daerah. Sistem yang sebelumnya masih menggunakan cara manual kini mulai beralih ke sistem pembayaran digital atau e-ticketing.

 

Menurutnya, perubahan tersebut berhasil meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

 

“Selama ini penarikan retribusi secara manual masih membuka peluang terjadinya kebocoran maupun kelalaian. Karena itu kami beralih ke sistem digital. Alhamdulillah, selama enam bulan pertama tahun 2026, pendapatan retribusi sudah mencapai sekitar Rp687 juta, melampaui total pendapatan sepanjang tahun 2025 yang berada di kisaran Rp675 juta,” ungkapnya.

Baca juga:  Leuwi Bunder Surade, Potensi Wisata yang Perlu Polesan

 

Meski demikian, Ali mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait penyediaan akses jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan berbagai fasilitas penunjang di kawasan wisata.

 

Ia mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama, sehingga pembangunan infrastruktur harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

 

“Kami tentu ingin seluruh destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi memiliki akses yang baik, fasilitas yang lengkap, serta amenitas yang memadai. Namun kondisi fiskal daerah masih terbatas, sehingga kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar pembangunan infrastruktur dapat menjadi prioritas,” jelasnya.

 

Selain itu, Dinas Pariwisata juga tengah menyiapkan sejumlah skema percepatan pembangunan, di antaranya melalui kerja sama dengan pemerintah desa, Karang Taruna, serta pola pembangunan kolaboratif bersama TNI melalui program bakti.

 

Tidak hanya itu, Ali mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PTPN I Regional 2 terkait pemanfaatan aset untuk pengembangan kawasan wisata.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Sukabumi Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi

 

Saat ini, Dinas Pariwisata sedang menyusun perjanjian kerja sama dengan pihak pengelola kawasan agar pengembangan Pondok Halimun dapat dilakukan secara terpadu.

 

“Kami sedang menyusun kerja sama dengan pihak Agro di bawah naungan PTPN I Regional 2. Harapannya Pondok Halimun dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang dilengkapi berbagai sarana penunjang, termasuk penyelesaian akses jalan dan infrastruktur lainnya. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak,” terang Ali.

 

Ia pun berharap dukungan dari seluruh pihak agar berbagai rencana pengembangan tersebut dapat segera direalisasikan.

 

“Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak agar upaya pengembangan pariwisata ini berjalan lancar, sehingga mampu menghadirkan destinasi wisata yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (adv).

Pos terkait