QLINGKARPENA.ID | Hubungan antara aparat penegak hukum dan insan pers dinilai memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan silaturahmi Kejaksaan Negeri Cibadak bersama sejumlah insan pers di Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan bertajuk Sinergi Kejaksaan dan Pers untuk Masyarakat itu berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Cibadak, Kamis (1/10/2026). Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak Tumpal Eben Ezer, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi H. Yulipri, pengurus PWI, serta perwakilan media.
Kajari Cibadak Tumpal Eben Ezer mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak dapat dibangun hanya melalui proses penindakan. Menurutnya, integritas, profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.
Ia menegaskan, proses penegakan hukum perlu dapat dipahami masyarakat dan tidak terlepas dari pengawasan publik.
“Penegakan hukum tidak tertutup, melainkan harus dipahami publik dan diawasi masyarakat,” kata Tumpal.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi mengenai proses hukum kepada masyarakat. Karena itu, hubungan antara kejaksaan dan pers seharusnya dibangun sebagai kemitraan, bukan hubungan yang saling berhadapan.
Tumpal juga menyinggung Nota Kesepahaman yang disepakati pada 15 Juli 2025. Ia menyebut kesepahaman tersebut menjadi salah satu pijakan dalam memperkuat hubungan antara penegakan hukum dan kemerdekaan pers.
“Penegakan hukum dan kemerdekaan pers saling menguatkan. Kritik yang membangun adalah masukan untuk perbaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Tumpal mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pemberitaan yang berkaitan dengan perkara hukum. Ia berharap informasi yang disampaikan kepada publik tetap berpegang pada prinsip akurasi dan keberimbangan serta tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
“Pemberitaan harus akurat, berimbang, tidak mendahului putusan, dan menghormati asas praduga tak bersalah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi H. Yulipri menyambut baik pertemuan antara kejaksaan dan pers tersebut. Ia menilai keterlibatan media menjadi bagian penting dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat bersumber dari fakta yang benar.
Yulipri menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang hadir, sekaligus berharap kegiatan serupa dapat memperluas komunikasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan media.
Menurutnya, keberadaan pers sangat menentukan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkembang di daerah.
“Peran pers menyampaikan informasi yang benar dan akurat sangat menentukan pemahaman masyarakat. Tanpa peran itu, informasi yang diterima dapat menyimpang dari fakta,” tuturnya.
Ia juga berharap perbedaan pandangan yang muncul antara berbagai pihak dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi, sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Yulipri menilai suasana daerah yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas pembangunan, termasuk dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Sukabumi.
“Kita harap perbedaan dapat lebur, tidak ada lagi kesalahpahaman. Kondusivitas Kabupaten Sukabumi menentukan minat investor,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terbuka untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pers diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Bapak Bupati selalu terbuka menjalin sinergi, semoga ini membawa kemajuan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
