LINGKARPENA.ID | Badan Pusat Statistik (BPS) segera melaksanakan sensus pemutakhiran data penduduk untuk relevansi data yang akan digunakan sebagai rujukan data untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kata Camat Gunungguruh Asep Suhenda, Rabu (14/9/22).
Hal itu disampaikannya usai dirinya menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya sensus penduduk oleh BPS.
Diketahui, banyaknya warga yang mengeluhkan ketidaksesuaian data penerima bansos dari pemerintah pusat yang menuai polemik di masyarakat.
“Respon positif oleh pemerintah pusat cukup baik. Jadi dengan segera dilaksanakannya sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini bakal mengusung strategi menata program penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.
Asep juga mengungkapkan, banyak dari para Kepala Desa yang mengeluh mendapatkan komplain dari masing-masing warganya.
“Banyak warga yang komplain terkait KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dianggap tidak tepat sasaran. Ada juga yang KPM nya sudah pindah alamat atau meninggal dunia. Jelas ini sangat perlu dimutakhirkan kembali data yang ada saat ini,” tandas Camat Gunungguruh.
Hal senada disampaikan Kades Cibolang, Arif Agung Gumelar, ia mendapat banyak masukan dari pihak warga terkait data yang digunakan pemerintah pusat adalah data lama.
“Kami harap pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada kami sebagai pemerintah desa sebagai ujung tombak yang paham kondisi riil terkini warga kami,” singkat Arif.
