LINGKARPENA.ID | Rencana pembangunan Gedung DPRD Kota Sukabumi senilai Rp146 miliar memicu respons kritis dari DPRD Kota Sukabumi sendiri. Para legislator menegaskan fokus mereka saat ini bukan pada proyek-proyek besar, melainkan pada kebutuhan langsung masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menyebut pihaknya sama sekali belum diajak berdiskusi terkait pengajuan pembangunan gedung baru yang disampaikan Wali Kota Ayep Zaki kepada Kementerian PUPR. Ia menilai usulan tersebut di luar prioritas kerja DPRD.
“Sekarang kita fokus dulu memastikan program kerakyatan berjalan. Kebijakan-kebijakan besar yang butuh anggaran besar belum jadi prioritas,” ujar Rojab dikutip dari sukabumiupdate.com, Senin (15/11).
Rojab bahkan menegaskan bahwa dirinya dan anggota DPRD lainnya tidak mengetahui detail rencana gedung baru tersebut. “Usulan sebesar itu untuk bangun gedung seperti apa, di mana lokasinya, kita belum pernah diajak bicara,” katanya.
Ia menilai pengajuan proyek ratusan miliar itu tidak tepat waktu, terutama ketika transfer ke daerah tengah dipangkas hingga Rp159 miliar. Menurutnya, DPRD lebih memilih mengawal program-program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti P2RW dan berbagai kegiatan pemberdayaan warga.
Rojab juga memastikan bahwa gedung DPRD yang ada saat ini masih berfungsi baik. “Masih sangat memadai, hanya parkirnya saja yang sempit,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Pemkot Sukabumi mengajukan tiga usulan besar ke Kementerian PUPR, yakni pembangunan gedung DPRD senilai Rp146 miliar, rehabilitasi dan peningkatan jalan serta drainase dengan anggaran Rp250 miliar, serta rehab lapangan sepak bola Rp83 miliar.
Wali Kota Ayep Zaki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah, terutama menjelang beroperasinya akses jalan tol menuju Kota Sukabumi. Ia meyakini peningkatan fasilitas publik akan menjadi penggerak ekonomi baru.
“Sukabumi harus tumbuh lebih kompetitif. Mohon doa dan dukungan masyarakat agar pembangunan ini bisa terealisasi,” kata Ayep.
Meski begitu, perbedaan fokus antara pemerintah kota dan DPRD menunjukkan adanya dinamika soal prioritas pembangunan, terutama dalam situasi fiskal yang tengah mengetat.
Editor : Redaksi
