Gubernur Jabar Tekankan Konektivitas Desa, Targetkan Seluruh Jalan Dibeton pada 2027

LINGKARPENA.ID | Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan konektivitas antarwilayah agar permasalahan daerah dapat ditangani secara komprehensif. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030, di Aula Sekretariat, Senin (1/12/2025).

 

Menurut Gubernur, Kabupaten Sukabumi menghadapi persoalan yang cukup kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan terpadu, terutama terkait kerusakan alam dan infrastruktur yang melibatkan baik pemerintah kabupaten maupun kota.

Baca juga:  Asep Japar: Kita Perlu Dukung Program Satu Pejabat Satu Ibu Asuh

 

“Permasalahan di Kabupaten Sukabumi ini kompleks. Kalau ingin persoalannya selesai, titip perbaikan kerusakan alam dan infrastruktur yang terkoneksi antara kabupaten dan kota,” tegasnya.

 

Dedi Mulyadi juga menargetkan seluruh ruas jalan desa di Jawa Barat dapat terhubung dan sudah dibeton pada akhir 2027. Meski anggaran Provinsi Jawa Barat pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp27 triliun, ia tetap optimistis target tersebut dapat dicapai.

Baca juga:  Hadiri FPD Dinas PUTR, Wali Kota Sukabumi Fokuskan 4 Isu Strategis

 

“Konektivitas itu penting. Tahun 2027 seluruh jalan desa harus terkoneksi dan dibeton. Sebagai gubernur yang mewakili pemerintah pusat, saya bertanggung jawab. Kalau ada jalan rusak di Sukabumi, jangan salahkan bupati, salahkan gubernurnya,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, ia meminta para kepala desa mengubah pola pikir agar terhindar dari stigma negatif masyarakat. Menurutnya, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang harus hadir dan dekat dengan warganya.

Baca juga:  Gubernur Jabar Resmikan Pembaruan PLTMH Ciganas, Dorong Warga Lebih Produktif

 

“Saya ingin kepala desa tidak lagi bicara soal kekurangan anggaran. Urusan jalan, rumah warga miskin, aliran sungai, hingga infrastruktur lainnya akan ditangani pemerintah provinsi,” tandas Gubernur.

Pos terkait