LINGKARPENA.ID | Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di halaman Dinas Pendidikan, Sabtu (2/5/2026), menjadi momentum penting bagi berbagai pihak untuk mengevaluasi sekaligus mendorong kemajuan sektor pendidikan di daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, SE dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama Wakil Ketua DPRD H. Usep dari Fraksi PKB, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
Dalam keterangannya, Paoji menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tidak sekadar seremonial, melainkan harus menjadi titik awal pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Ia mendorong adanya penguatan regulasi yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP.
“Momentum Hardiknas ini harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki regulasi pendidikan agar lebih berpihak pada peningkatan kualitas. Tidak hanya program tertentu yang digratiskan, tetapi perlu kajian lebih luas agar akses pendidikan benar-benar merata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang lebih optimal dalam APBD ke depan. Menurutnya, sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi anggaran pendidikan bisa ditingkatkan. Ini penting demi menunjang kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Selain itu, Paoji mengangkat isu ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang belum berstatus P3K. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Masih ada kesenjangan yang cukup mencolok, terutama bagi guru honorer di luar P3K. Jangan sampai terjadi perbandingan yang tidak seimbang dengan sektor lain, karena ini bisa memicu persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan sikap tegas partainya terkait keterlibatan kader dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, instruksi dari DPP harus dijalankan secara konsisten.
“Sesuai arahan DPP, kader PDI Perjuangan tidak diperkenankan terlibat dalam program MBG dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar difokuskan pada sektor yang lebih prioritas, khususnya pendidikan,” tandasnya.
Melalui peringatan Hardiknas ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi di Kabupaten Sukabumi.
