LINGKARPENA.ID | Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi kini masuk kategori darurat. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mencatat, dari total 1.424 kilometer jalan kabupaten, sebanyak 39,02 persen atau sekitar 555,65 kilometer dalam kondisi rusak. Angka tersebut menjadikan Sukabumi sebagai daerah dengan kondisi jalan terburuk di Jawa Barat.
“Rusak berat dan rusak sedang mencapai 39,02 persen. Ini jadi permasalahan besar kita. Dari sisi kemantapan jalan, posisi kita paling rendah di Jawa Barat, jauh di bawah Kota Sukabumi atau Kabupaten Bogor,” kata Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, Rabu (23/7/2025).
Kerusakan parah tercatat di sejumlah wilayah strategis seperti Jampang Tengah, Sagaranten, Jampangkulon, Palabuhanratu, Cicurug, Cidolog, Tegalbuleud dan Cibadak. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga, tapi juga berimbas langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, khususnya masyarakat di pelosok.
Dede menargetkan perbaikan sekitar 150 kilometer jalan per tahun disertai program pemeliharaan rutin. Namun, terbatasnya anggaran membuat target ini sulit tercapai.
“Tahun ini hanya tersedia sekitar Rp 100 miliar untuk kebutuhan infrastruktur jalan. Itu sudah termasuk perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Padahal kebutuhan ideal jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia menilai sebagian besar jalan rusak membutuhkan penanganan rigid pavement atau betonisasi agar tahan hingga 10 tahun. Namun, metode tersebut menelan biaya tinggi.
“Untuk perbaikan rigid, per kilometer butuh sekitar Rp 4 miliar. Kalau dikalikan dengan total jalan rusak 555 kilometer, bisa dibayangkan berapa besar anggarannya,” tegas Dede.
Selain pembangunan, Dinas PU juga menekankan pentingnya pemeliharaan konsisten agar jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak lagi.
Dengan kondisi ini, Pemkab Sukabumi berharap dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Sinergi lintas level pemerintahan dinilai jadi kunci agar krisis infrastruktur jalan bisa ditangani secara bertahap.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal mobilitas, tapi menyangkut distribusi barang, jasa, hingga kualitas hidup masyarakat. Jadi harus ada perhatian serius,” pungkas Dede.
