LINGKARPENA.ID | Sejumlah Mahasiswa Bandung yang mengatasnamakan Institut Demokrasi dan Keadilan beserta Relawan Mahasiswa dan Rakyat Indonesia menolak kedatangan Anies Baswedan di Kota dan Kabupaten Bandung, pada 21-22 Januari 2023.
Mahasiswa menilai rencana kedatangan Anies Baswedan yang dikemas dalam kegiatan safari politik itu hanyalah bentuk kampanye terselubung. Padahal, berdasarkan aturan yang ditetapkan KPU dan Bawaslu, saat ini belum masuk waktu kampanye Pilpres 2024.
Institut Demokrasi dan Keadilan pun menyampaikan surat pernyataan sikap untuk KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, KPU Kota Bandung dan Bawaslu Kota Bandung.
“Kami sampaikan aspirasi terkait kegiatan Partai NasDem dan Anies Baswedan di Bandung. Sebagai bentuk penolakan, kami akan lakukan aksi damai pada 19 dan 20 Januari ke KPU Kota Bandung, KPU Jabar serta Bawaslu Kota Bandung dan Jabar,” tutur Direktur Institut Demokrasi dan Keadilan, M. Hafid Rosyad, belum lama ini.
Hafid menegaskan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu untuk menghentikan kegiatan partai politik berkedok apapun padahal kampanye terselubung.
“KPU RI berjanji akan menindaklanjuti usulan agar dibuat larangan curi start kampanye sebelum waktunya. Kami menagih janji itu,” kata Hafid.
Dijelaskan Hafid, usulan tersebut disampaikan Ketika aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu paska Anies Baswedan melakukan safari politik ke sejumlah daerah.(*)
