Peristiwa tragis yang terjadi pada Sabtu (4/4/2026) itu menewaskan Dadang (58), pemilik hajatan, setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang diduga melakukan aksi premanisme.

Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan keluarga almarhum untuk memberikan dukungan moral. Ia juga mengecam keras tindakan para pelaku yang dinilainya sudah di luar batas kemanusiaan.

“Hari ini saya sudah bersama keluarga almarhum Bapak Dadang. Korban pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan anak-anak muda. Menurut saya, tindakannya sudah tidak bisa ditolerir,” tegasnya.

Ia berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, Dedi juga menyampaikan doa dan empati mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga mereka mendapat hukuman yang setimpal. Kepada ibu dan keluarga, semoga dikuatkan, ditabahkan. Almarhum Bapak Dadang semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat mulia di sisi Allah SWT,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme di Jawa Barat, yang disebutnya sebagai salah satu musuh utama sejak dirinya menjabat sebagai gubernur.

“Saya berharap berbagai bentuk premanisme harus kita hilangkan. Kita tindak secara bersama-sama, karena sejak saya menjabat, premanisme menjadi musuh utama,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat menggelar kegiatan hajatan, termasuk menghindari peredaran minuman keras serta melibatkan aparat keamanan setempat guna menjaga ketertiban.

“Kalau ada kegiatan hajatan warga, agar terbebas dari minuman keras. Dan sebaiknya dipiketin oleh aparat keamanan setempat untuk menjaga kenyamanan dan mengantisipasi segala kemungkinan,” tambahnya.

Sementara itu, jenazah Dadang telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Cijelar, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, pada Minggu (5/4/2026) sore. Prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana duka yang mendalam, dihadiri keluarga dan kerabat dekat.

Diketahui, insiden bermula saat sekelompok pria mendatangi lokasi hajatan dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Penolakan dari korban memicu emosi pelaku hingga terjadi keributan yang berujung pada pengeroyokan brutal. Korban mengalami luka serius dan meninggal dunia.

Sumber : Akun Facebook KDM

Surat Edaran bernomor 186/PT.10.11.02/SATPOL PP itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/9548/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah pada saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini bertujuan memastikan suasana perayaan berjalan aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur Jawa Barat mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengajak masyarakat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, khususnya terhadap warga yang terdampak musibah. Masyarakat juga diharapkan dapat merayakan Hari Raya Natal 2025 dan pergantian Tahun Baru 2026 secara sederhana, tertib, aman, serta bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengimbau seluruh pihak, termasuk instansi pemerintah, badan usaha, pengelola pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, hingga masyarakat umum, agar tidak menyelenggarakan pesta kembang api pada perayaan Natal 2025 maupun pada malam pergantian Tahun Baru 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Gubernur juga menegaskan larangan penggunaan kembang api dengan daya ledak tinggi, petasan, serta sejenisnya. Larangan tersebut mencakup pula penggunaan alat atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan kebisingan berlebihan, bahaya kebakaran, serta gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, para bupati dan wali kota diminta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar isi surat edaran dapat dipahami dan dipatuhi. Pemerintah daerah juga diinstruksikan melakukan pengawasan terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan diharapkan dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan persuasif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban selama masa libur akhir tahun. Pendekatan humanis dan edukatif menjadi penekanan utama agar masyarakat tetap dapat merayakan hari besar keagamaan dan tahun baru dalam suasana yang aman dan nyaman.

“Surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” demikian penegasan dalam penutup surat edaran yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Surat edaran tersebut turut ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, serta Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Dengan terbitnya surat edaran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif menciptakan suasana libur akhir tahun yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Jika Anda ingin, saya juga bisa menyesuaikan naskah ini untuk media online, siaran pers resmi, atau berita straight news yang lebih singkat.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jawa Barat H Dedi Mulyadi, Bupati Sukabumi H Asep Japar, Sekda H Ade Suryaman, unsur Forkopimda, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, serta DPD Apdesi Merah Putih Jabar.

Para pengurus yang dilantik mencakup jajaran penasihat, ketua, wakil ketua, hingga struktur kepengurusan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti urgensi pembangunan desa yang saling terkoneksi. Ia menyebut persoalan di Kabupaten Sukabumi cukup beragam dan hanya dapat diselesaikan melalui perbaikan infrastruktur yang terintegrasi.

“Masalah di Sukabumi ini tidak sedikit. Untuk mengatasinya, kita perlu menata kembali lingkungan dan infrastruktur yang menghubungkan wilayah kabupaten dan kota,” tegasnya.

Gubernur menargetkan seluruh jalan desa di Jawa Barat sudah terhubung dan dibeton pada akhir 2027. Meskipun anggaran provinsi tahun 2026 diperkirakan sekitar Rp27 triliun, ia tetap optimistis target tersebut dapat dicapai.

“Konektivitas adalah kunci. Tahun 2027 semua jalan desa harus sudah rapi dan berbahan beton. Dan kalau masih ada jalan rusak di Sukabumi, jangan salahkan bupatinya—itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur,” ujarnya.

Ia juga mendorong para kepala desa untuk memperbarui pola pikir agar terbebas dari stigma negatif masyarakat. Menurutnya, kepala desa adalah garda terdepan dalam pelayanan pemerintahan.

“Saya tidak ingin kepala desa terus berbicara soal kekurangan anggaran. Pemerintah provinsi akan menangani urusan jalan desa, perbaikan rumah warga kurang mampu, sungai, hingga infrastruktur dasar lainnya,” tambahnya.

Bupati Sukabumi, H Asep Japar, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran gubernur. Ia menekankan bahwa seluruh kepala desa harus selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

“Ini bukti perhatian gubernur kepada kita semua. Maka, sudah selayaknya kita mendukung seluruh kebijakan yang beliau arahkan,” ujarnya.

Bupati juga mengajak kepala desa memperkuat kekompakan dan menjalin komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah.

“Jika ada persoalan, mari kita duduk bersama dan mencari solusi demi mewujudkan Sukabumi Mubarakah—maju, unggul, berbudaya, dan penuh keberkahan,” tandasnya.

Ketua DPD Apdesi Merah Putih Jawa Barat, Sukarya, mengapresiasi pelantikan di Sukabumi yang menjadi satu-satunya kegiatan pelantikan Apdesi daerah yang dihadiri langsung gubernur.

“Apdesi merupakan organisasi profesi, sehingga sinergi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi adalah keharusan,” katanya.

Ia mengingatkan agar para pengurus menjaga etika organisasi dan menyampaikan aspirasi secara bijak.

“Apapun yang ingin disampaikan, utarakan dengan cara yang baik. Jangan sampai muncul hal-hal yang mencederai nama organisasi,” pesannya.

Sementara itu, Ketua DPC Apdesi Merah Putih Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin, menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah di semua tingkatan.

Ia menyatakan bahwa jajaran Apdesi Merah Putih Kabupaten Sukabumi siap bersinergi dalam menyukseskan program nasional, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.

Dalam keterangan resminya, Senin (20/10), Dedi menyebut tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia pun meminta Kementerian Keuangan untuk membuka data secara transparan agar publik mengetahui daerah mana yang dimaksud.

“Hasil penelusuran internal kami menunjukkan tidak ada dana APBD Jawa Barat yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Karena itu, kami meminta Kementerian Keuangan untuk menyampaikan data tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ujar Dedi.

Gubernur menilai bahwa pernyataan yang menggeneralisasi seluruh pemerintah daerah menahan belanja dan menimbun dana di bank merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika fiskal yang berbeda, termasuk dalam proses penyerapan anggaran.

“Tidak semua daerah memiliki pola belanja yang sama. Banyak pemerintah daerah yang justru berupaya keras mempercepat realisasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.

Dedi juga menyoroti pentingnya keadilan informasi dalam penyampaian data fiskal publik. Menurutnya, jika memang terdapat daerah yang menempatkan dana dalam bentuk deposito karena pertimbangan teknis, hal itu seharusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan stigma bagi daerah lain yang telah menjalankan tata kelola keuangan secara baik.

“Publik berhak mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai daerah yang sudah tertib dan transparan ikut terdampak oleh opini yang tidak proporsional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi mengimbau pemerintah pusat agar fokus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan antarlembaga.

“Langkah yang lebih konstruktif adalah menyampaikan data secara terbuka dan membantu daerah yang masih menghadapi kendala dalam realisasi anggaran. Itu akan lebih produktif dibanding membuat spekulasi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan tetap fokus pada pengelolaan keuangan yang efisien dan berpihak pada kepentingan publik,” tutupnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya kelautan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah kabupaten hanya bertugas melakukan pembinaan nelayan dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sementara kewenangan pengelolaan laut berada di tingkat provinsi dan pusat.

“Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kami sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pembangunan dermaga dan tambat labuh di sejumlah titik strategis pesisir kami,” ujar Nunung.

Menurutnya, hingga saat ini, beberapa wilayah pesisir seperti Cisolok, Ujung Genteng, dan Minajaya masih minim fasilitas tambat labuh dan dermaga. Bahkan di sejumlah lokasi seperti Tegal Buled, nelayan kerap kesulitan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara aman.

“Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai sepanjang 117 kilometer dengan lebih dari 11 ribu nelayan aktif. Potensi ini sangat besar, tetapi belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” tambahnya.

Selain infrastruktur, Dinas Perikanan juga meminta penambahan kuota Benih Bening Lobster (BBL) khusus untuk Kabupaten Sukabumi. Menurut Nunung, potensi BBL di perairan Sukabumi sangat melimpah dan jika dikelola dengan baik melalui dukungan kebijakan provinsi, sektor ini bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi nelayan kecil.

“Kami mohon agar kuota BBL untuk Kabupaten Sukabumi bisa ditambah, mengingat saat ini kewenangannya berada di tingkat provinsi. Dengan dukungan tersebut, nelayan kecil bisa lebih diberdayakan dan kesejahteraannya meningkat,” pungkasnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi optimistis, jika pembangunan infrastruktur dan regulasi dikelola dengan tepat, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Reporter : Rizky A
Editor : Redaksi

Pernyataan itu disampaikan KDM lewat akun facebook miliknya. “Selamat Hari Bhayangkara bagi seluruh keluarga besar kepolisian Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Jabar, Pak Kapolres Palabuhanratu dan seluruh jajaran yang sudah bertindak cepat menangani kasus di Kecamatan Cidahu,” ucapnya.

KDM mengaku dirinya sudah menerima laporan dan perkembangan dari kasus tersebut. “Tadi malam berdasarkan informasi yang saya terima, sudah ditetapkan tujuh tersangka perusakan rumah Ibu Nina yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi,” sambungnya.

KDM tegaskan dalam kasus tersebut akan diambil tindakan dan proses hukumnya akan berjalan. “Proses hukumnya akan berjalan dan kita kawal. Saya minta masyarakat untuk kembali hidup tenang,

tentram, dan saling menghargai serta saling menghormati,” tambahnya.

Sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM berharap seluruh warga masyarakat, khususnya warga Jawa Barat untuk bisa mengedepankan dan memupuk semangat toleransi.

“Mari kita jaga negara ini dengan spirit toleransi, menghormati, kebebasan beragama dalam setiap kehidupan kita. Salam hormat untuk semuanya,” pungkasnya.

Menyikapi adanya gejolak sosial yang terjadi di Kampung Tangkil RT 04/01, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, KDM telah datang langsung ke lokasi kejadian, rumah singgah milik Maria Veronika Nina, pada Senin (30/6/2025).

Rumah singgah tersebht sebelumnya sempat dirusak sekelompok warga karena dijadikan tempat retret dan tempat ibadah.

Dalam kunjungannya itu Gubernur Jawa Barat menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Dia tegaskan bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan keberagaman di masyarakat.

“Kerugian tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapkan Rp 100 juta untuk memperbaiki. Tapi saya memberikan saran, ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan,” ujar KDM.

Saat itu KDM menegaskan penanganan kasus hukum sepenuhnya akan ditangani pihak berwenang. Dan bantuan renovasi yang diberikannya merupakan bagian dari upaya memulihkan keharmonisan masyarakat dan menciptakan suasana damai.

Hal yang serupa pun disambut baik oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Ia menyampaikan kabar baik ini melalui vidio singkat pada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tersebar di aplikasi perpesanan Wasstapp terkait penghapusan tunggakan juga denda pajak kendaraan bermotor.

“Kanggo Warga Kabupaten Sukabumi hayu urang rojong program Gubernur Jawa Barat. Dengan program pemutihan pajak kendaraan tahun 2025,” jelasnya.

Masyarakat yang menunggak, dibebaskan dan dimaaafkan semua tunggakan yang betahun kebelakang.

“Kini warga tinggal bayar pajak kendaraan bermotor yang tahun 2025 saja. Mari kita manfaatkan momentum ini jangan dilewatkan. Waktunya hanya sampai tanggal 6 Juni 2025,” terang Bupati.

“Jabar Istimewa Kabupaten Sukabumi Mubarokah,” pungkas Asep Japar Bupati Kabupaten Sukabumi.

Kepala Daerah berkumpul dalam kegiatan Forum Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) Jawa Barat Tahun 2023 yang digagas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dalam kegiatan tersebut, Ridwan Kamil membahas berbagai keberhasilan pembangunan di Jawa Barat. Hal itu termasuk kesiapan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Ridwan Kamil mengatakan, sejumlah pembangunan di Jawa Barat relatif berhasil selama beberapa tahun ini. Bahkan sejumlah capaiannya, dapat mengungguli daerah lain di Indonesia.

“Dari sisi investasi yang masuk, kita ini terbaik di Indonesia. Termasuk dari pembangunan desa. Dari 1000 desa yang masuk kategori tertinggal/sangat tertinggal, selama empat tahun menjadi nol,” ungkapnya.

Pembangunan yang baik ini, berkat kondusifitas yang baik di Jawa Barat. Hal itu terjadi berkat kerja bupati/wali kota.

“Kondusiftas menjadi dasar pembangunan pesat di Jawa Barat,” ucapnya.

Berkaitan kondusifitas ini pula, pria yang akrab disapa Kang Emil ini meminta bupati/wali kota tetap menjaganya. Apalagi, menjelang perhelatan pemilu dan pilkada serentak 2024.

“Mari lakukan langkah-langkah preventif dan preemtif dalam menjaga kondusifitas. Pemilu 2024 harus kondusif dan sukses. Baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, dan hasilnya,” ungkapnya.

Berkaitan anggaran Pemilu 2024, Pemprov Jabar telah menggelontorkan uang yang relatif besar. Hal itu agar anggaran di daerah tidak banyak yang terserap untuk pemilu.

“Kami berikan porsi besar untuk pemilu, sehingga dserah tinggal menambah sisa anggaran untuk penyelenggaraan pemilu 2024,” terangnya

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil pun berpamitan kepada para kepala daerah. Mengingat, Kopdar ini merupakan yang terakhir baginya di periode kepemimpinannya saat ini.

“Ini Kopdar terakhir. Kami memohon maaf selama lima tahun kurang maksimal dalam memimpin Jawa Barat,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, penggelontoran anggaran yang relatif besar dari Provinsi Jawa Barat ntuk pemilu 2024, dapat meringankan daerah. Terutama dari sisi pembangunan di daerah.

“Anggaran yang digelontorkan oleh provinsi untuk pemilu, membantu kami dan membuat pembangunan di daerah tidak terganggu,” bebernya.

Berkaitan kondusifitas pun lanjut Marwan dirinya akan berupaya semaksimal mungkin. Sehingga, penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan lancar.

“Kita akan maksimalkan untuk menjaga kondusifitas di daerah. Meskipun, selama ini Sukabumi selalu kondusif,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan Kopdar ini menjadi yang terakhir bersama Ridwan Kamil. Marwan berharap, penerusnya bisa melanjutkan kebaikan. Sehingga Jawa Barat semakin juara.

“Kami berharap, koordinasi ke depan tetap berjalan baik. Termasuk Pj Gubernur nantinya dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintis pak gubernur,” pungkasnya.**

Saat melakukan pemantauan, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut menyampaikan, proses perbaikan Jalan Lingkar Selatan sepanjang 11,6 kilometer akan selesai setengahnya 10 hari menjelang lebaran dan sisanya akan diperbaiki setelah lebaran.

Menurutnya perbaikan yang dilakukan sebagai respon atas aspirasi masyarakat Sukabumi. Nantinya akan dilaksanakan pengaspalan ulang maupun tambal sulam, tergantung dari kondisi jalan. Ditambahkannya perbaikan jalan juga tengah dilakukan di daerah Cikembar.

“Saya merespon aspirasi masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi yang sering lewat (Jalan) Lingkar Selatan, ini sedang kita perbaiki. Setengahnya beres 10 hari sebelum lebaran dan setengahnya beres setelah lebaran. Saya sangat berkomitmen merespon aspirasi perbaikan jalan,” singkat Kang Emil.

Sementara itu Wali Kota menjelaskan, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota Sukabumi memiliki fokus untuk memperkuat infrastruktur transportasi menjelang lebaran. Karenanya saat ini pihaknya pun tengah melakukan pengaspalan di empat ruas jalan.

Dijelaskan Kang Fahmi,hingga pekan lalu progress pengerjaan sudah mencapai 20 persen dan ia pun merasa optimis, semua pekerjaan bisa rampung jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah nanti.

” Mohon doanya saja, lebaran ini infrastruktur Kota Sukabumi terus kita perkuat. Barusan Pak Gubernur juga datang untuk memperkuat infrastruktur provinsi. Jadi harapan kita semua antara infrastruktur kota dan provinsi bisa ketemu dalam proses penguatannya menjelang lebaran,” pungkasnya.(*)

Penghargaan ini diberikan dalam upacara Peringatan Hari Pramuka ke-61 tingkat Kwarda Jabar. Selain gubernur hadir pula Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, dan lain sebagainya.

‘”Alhamdulillah menerima amanah Lencana Darma Bakti dalam gerakan pramuka yang dibeeikan Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Lencana Darma Bakti sambung dia, merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka.

“Mari bersama-sama untuk meningkatkan semangat dan bekerja keras untuk terus berbuat, berkarya dan berinovasi, agar gerakan pramuka dapat terus berkembang dan maju. Terutama sebagai ajang dalam pembentukan karakter para pemuda dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Jabar sekaligus Ketua Mabida Gerakan Pramuka Jabar Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan termasuk yang menerima lencana Darma Bakti.

”Saya melihat tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan, perubahan yang selalu menjadi keseharian kita,” ucapnya.

Barang siapa beradaptasi dengan perubahan itu kata Kang Emil sapaan akrab, insyaAllah unggul eksistensinya akan panjang. Sehingga Gerakan Pramuka harus membaca dan melihat perubahan yang terjadi di sekitar.” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil menambahkan bahwa memperingati hari pramuka tingkat Jabar untuk menggeliatkan semangat kemajuan kekinian, dalam gerakan Pramuka Se Jabar.

“Sejalan dengan UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka berkepribadian yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjungjung tinggi nilai luhur bangsa.

“Kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Mengamalkan pancasila dan melestarikan lingkunhan hidup. Kegiatan ini kata Atalia, sebagai upaya terus menggelorakan semangat kepramukaan di Jabar,” bebernya.

Dengan tujuan melestarikan nilai nilai kepramukaam dan membina generasi muda yang berkulitas sebagai upaya meningkatkan dalam eksisitensi Pramuka di Jabar sebagai wadah pembinaan generasi muda dan pembinaan karakter.” pungkas Atalia.

Sumber: kdp.Sukabumikota.go.id